ICEL

ICEL

Polemik Lahan Prabowo, Aktivis Minta HGU Tak Jadi Jualan Politik

TEMPO.CO, Jakarta – Pembicaraan mengenai Hak Guna Usaha atau Lahan Prabowo menjadi sorotan tiga Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan. Forest Watch Indonesia (FWI), Greenpeace Indonesia, dan Indonesian Center of Environmental Law (ICEL) meminta persoalan HGU tak menjadi dagangan politik kubu Jokowi Widodo atau Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019.

Permintaan tersebut dilakukan merespons Jokowi yang mengungkap lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah milik Prabowo di debat capres kedua Ahad malam lalu. Dalam debat itu, Prabowo mengakui ia memang menguasai sejumlah lahan milik negara dengan status HGU.

“Sentilan informasi yang dikeluarkan oleh capres nomor urut 01 adalah sebuah ironi. Informasi yang seharusnya dibuka untuk publik, yang sebelumnya ditutup-tutupi, justru dibuka dalam panggung debat antar capres sebagai bagian dari upaya melanggengkan kekuasaan,” kata Mufti Barri, Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI dalam rilis yang diterima Tempo, Rabu, 20 Februari 2019.

Baca SelengkapnyaPolemik Lahan Prabowo, Aktivis Minta HGU Tak Jadi Jualan Politik

[Siaran Pers Bersama] BALADA HGU DALAM PILPRES 2019 : INFORMASI HGU JANGAN SEKEDAR JADI DAGANGAN POLITIK

Jakarta, 20 Februari 2019. Publik dikejutkan pada debat putaran kedua calon presiden (capres) 2019 ketika capres nomor urut 01, Joko Widodo, mengungkapkan areal yang dimiliki oleh capres 02 Prabowo Subianto, 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di  Aceh. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengakui bahwa dirinya memang menguasai sejumlah lahan milik negara dengan status Hak Guna Usaha (HGU).

Informasi HGU adalah informasi publik yang telah ditegaskan melalui putusan Komisi Informasi Pusat (KIP), lalu dikuatkan dengan putusan PTUN dan Mahkamah Agung (MA). Putusan ini sebagai bagian dari perjuangan keterbukaan informasi yang dilakukan FWI bersama publik sejak 1 Desember 2015. Meskipun telah dinyatakan terbuka, sampai detik rilis ini dikeluarkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) masih membangkang dan belum juga mau membuka dan menyerahkan informasi HGU yang disengketakan.

Baca : http://fwi.or.id/publikasi/putusan-mahkamah-agung-republik-indonesia/

Mufti Barri, Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI mengungkapkan kejadian tersebut sebagai ironi. “Sentilan informasi yang dikeluarkan oleh capres nomor urut satu adalah sebuah ironi dimana informasi yang seharusnya dibuka untuk publik, yang sebelumnya selalu ditutup-tutupi, tapi malah dibuka dalam panggung debat antar capres sebagai bagian dari upaya melanggengkan kekuasaan. Sementara urgensi keterbukaan informasi HGU yang lebih besar, seperti penyelesaian konflik sosial, tumpang tindih perizinan dan deforestasi malah diabaikan.”

Apresiasi bisa diberikan oleh publik ketika Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2017  Pasal 61 memasukkan putusan pengadilan atas informasi HGU yang secara utuh terbuka bagi publik, sebagai bentuk perubahan kebijakan yang mengarah pada tata kelola sumber daya alam yang lebih terbuka. Namun ketika implementasinya berbanding terbalik, apresiasi tidak layak lagi diberikan. Kenyataannya, produk kebijakan tersebut dilanggar oleh pembuat kebijakan itu sendiri.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] BALADA HGU DALAM PILPRES 2019 : INFORMASI HGU JANGAN SEKEDAR JADI DAGANGAN POLITIK

[Siaran Pers] ICEL: Apresiasi KPU dan Kritisi Visi Misi Debat Pilpres 2019

Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) memberikan apresiasi kepada KPU atas penyelengaraan debat pada putaran kedua Calon Presiden 2019, yang digelar tadi malam (Minggu, 17 Februari 2019). Sebab pada debat putaran kedua ini, KPU mampu menyusun alur debat menjadi jauh lebih menarik.

“Alur debat Capres 2019 tadi malam, jauh sangat menarik dari debat sebelumnya. Langkah-langkah KPU untuk melakukan pembenahan patut kita apresiasi. Berbagai pertanyaan juga cukup beragam menggambarkan keseluruhan tema. Selamat untuk KPU,” ujar Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo dalam rilis yang disampaikannya.

“Terkait visi misi lingkungan dan sumber daya alam yang dipaparkan oleh kedua pasangan calon (Paslon), kita masih perlu memberikan garis bawah kepada kedua Paslon. Paslon 01 meskipun cukup mengelaborasi soal hubungan lingkungan dengan berbagai sektor namun dalam beberapa hal akurasi datanya masih lemah. Sebagai contoh soal data Karhutla, pencemaran limbah industri, tata kelola sawit dan penanganan lubang tambang. Sedangkan Paslon 02 harus bekerja lebih ekstra untuk mendetailkan langkah-langkah strategisnya dengan mendasarkan pada persoalan dan fakta di lapangan. Saya berharap waktu yang tersisa hingga Pilpres benar-benar dimanfaatkan oleh keduanya untuk mendemonstrasikan gagasan mereka kepada publik dengan lebih baik.” ujar Henri kembali.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] ICEL: Apresiasi KPU dan Kritisi Visi Misi Debat Pilpres 2019

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Tagih Pembahasan Soal Energi Bersih di Debat Capres

Foto: Bersihkan Indonesia

Jakarta, 11 Februari 2019 – Debat Capres ke-2 akan berlangsung pada Minggu, 17 Februari 2019 mendatang dengan bertemakan energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam. Tema tersebut sangat dinantikan untuk menegaskan sejauh mana  komitmen dan program kerja para capres dalam transisi nyata ke  energi bersih yang tidak menghasilkan emisi dan merusak lingkungan seperti batu bara.

Untuk mendesakkan aspirasi tersebut #BersihkanIndonesia melakukan aksi kreatif di depan KPU  (Komisi Pemilihan Umum) Pusat Jakarta, dengan tajuk “Kami Ingin Masa Depan, Kami Ingin Energi Bersih”. Tujuannya agar Paslon Capres memiliki komitmen yang jelas dan terukur untuk melakukan tindakan nyata mewujudkan kedaulatan energi yang bersih dan tidak merusak lingkungan. Gerakan #BersihkanIndonesia merupakan gerakan non partisan yang didorong oleh 35 organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang berfokus pada isu energi.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Tagih Pembahasan Soal Energi Bersih di Debat Capres

Benang Merah Program Hukum Pasangan Capres dengan Topik Debat Tahap II


Dua pasangan capres cawapres saat debat putaran pertama. Foto: RES/ Hukum Online

 

Debat pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tahap II yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 17 Februari mendatang akan mengangkat tema Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur. Berbeda dari debat tahap pertama, debat berikutnya secara umum berkaitan dengan sektor perekonomian.

Isu infrastruktur tampaknya bakal banyak disorot karena sebagai petahana, Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Isu ini bisa menjadi salah satu yang bisa ‘dijual’ sebagai keunggulan petahana. Tetapi bagi kandidat penantang, infrastruktur juga merupakan isu yang bisa dijadikan sasaran empuk yang dikaitkan dengan kasus korupsi, kecelakaan kerja di proyek-proyek infrastruktur, dan kemacetan lalu lintas akibat pembangunan infrastruktur. Demikian isu lain, selalu ada nada positif yang dibanggakan petahana, atau celah yang bisa diserang sang penantang.

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan isu debat kedua sudah menyampaikan masukan, baik langsung ke Komisi Pemilihan Umum maupun tidak langsung. Rabu (23/1) lalu, misalnya, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), telah menyampaikan masukan langsung kepada Ketua KPU Arief Budiman. ICEL memberikan beberapa catatan penting terkait situasi pengelolaan lingkungan hidup dan proyeksi kebijakan yang penting dielaborasi dalam debat mendatang.

Baca SelengkapnyaBenang Merah Program Hukum Pasangan Capres dengan Topik Debat Tahap II

Panelis Debat Ronde Dua Disarankan Bebas Kasus Lingkungan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyarankan panelis debat Capres 2019 pada 17 Februari mendatang wajib bebas dari kasus lingkungan hidup. Pada sesi debat kedua, salah satu tema yang diangkat oleh KPU adalah lingkungan hidup bersama tema energi dan infrastruktur.

Ketua Tim Adhoc Politik Keadilan Ekologis WALHI, Khalisah Khalid, berharap porsi panelis di sesi kedua debat berbeda dengan sesi pertama. Sebab, ia merasa panelis kurang menonjol pada sesi debat pertama. Padahal, ia meyakini panelis bisa memberi pendalaman materi pada pasangan Capres-Cawapres.

“Tak berharap kejadian di debat pertama terulang. Semoga aturannya diubah KPU biar ada kewenangan bagi panelis menanggapi. Mereka di depan jangan sekedar pajangan saja, kan konteks masalahnya mereka yang paham,” katanya dalam konferensi pers pada Kamis, (24/1).

Ia menyayangkan debat perdana Pilpres 2019 yang tidak membahas substansi masalah. Menurutnya, kedua paslon cenderung menjauhi isu krusial. Padahal isu lingkungan juga sedikit bisa diusik pada sesi debat perdana dengan penekanan terhadap korupsi sumber daya alam.

“Kami mendorong paslon berani berdebat pada level substansi dan menjangkau problem mendasar dari persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Bukan sebatas isu permukaan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Deputi Direktur Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring menilai panelis punya peran penting dalam debat Pilpres. Sehingga, kata dia, ICEL dan WALHI berharap agar panelis yang ditunjuk memiliki rekam jejak dan pengalaman baik terhadap lingkungan hidup.

“Kami mendorong agar KPU memilih panelis yang memiliki kompetensi dan integritas. Karenanya, orang-orang yang memiliki catatan buruk dalam agenda perlindungan lingkungan, apalagi membela perusak lingkungan sebaiknya tidak ditunjuk menjadi panelis,” ujarnya.

Ia berharap KPU dapat melacak siapa calon panelis yang berintegritas dan membangun komunikasi dengan organisasi yang selama ini bekerja untuk isu penyelamatan lingkungan hidup dan sumber daya alam maupun media. “Kedua pasangan calon pun sebaiknya tidak mengintervensi KPU dalam menentukan panelis,” sebutnya.

 

Sumber: https://m.republika.co.id/amp/pluxrg328

Debat Capres II Diminta ‘Bongkar’ Problem Isu Lingkungan dan SDA

Debat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) tahap kedua akan berlangsung beberapa waktu ke depan. Tema yang diusung dalam debat tersebut mengenai pangan, energi, infrastruktur, sumber daya alam (SDA), dan lingkungan hidup. Debat pertama yang berlangsung 17 Januari lalu menuai kritik berbagai kalangan karena KPU memberikan kisi-kisi soal kepada para kandidat.

“Kita berharap debat kedua nanti ada perbaikan kualitas, sehingga publik bisa mengetahui program yang ditawarkan kedua pasangan capres-cawapres,” ujar Ketua Tim Adhoc Politik Keadilan Ekologis Walhi, Khalisah Khalid dalam keteranganya di Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Perempuan yang disapa Alin itu menjelaskan kedua kandidat sama sekali tidak menyinggung isu lingkungan hidup dan SDA seperti pelanggaran hak atas lingkungan hidup, korupsi, dan hak masyarakat adat/lokal atas SDA. Padahal, publik berharap para kandidat menyentuh masalah ini, dibutuhkan gagasan dan terobosan untuk menjawab masalah lingkungan hidup dan SDA.

“Kami mendorong paslon untuk berani berdebat pada level substansi dan menjangkau problem mendasar dari semua persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam, bukan hanya sebatas isu lingkungan hidup yang berada di permukaan,” kata Alin.

Baca SelengkapnyaDebat Capres II Diminta ‘Bongkar’ Problem Isu Lingkungan dan SDA

[Siaran Pers Bersama] Menanti Adu Gagasan Politik Lingkungan Dalam Debat II Capres Cawapres

Jakarta, 24 Januari 2019-Debat Capres putaran kedua tema pangan, energi, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup akan digelar pertengahan bulan depan (17 Februari 2019). Debat kedua yang akan berlangsung ini di tengah sorotan buruknya kualitas debat perdana yang diharapkan menjadi sarana bagi publik untuk mengetahui sejauhmana visi misi dan program strategis yang ditawarkan oleh kedua paslon pada pemerintahan ke depan. Nyaris tidak ada hal substantif yang diperdebatkan, tidak lebih hanya menampilkan gimmick yang semakin menjauhkan isu-isu substansi di tengah publik. Bahkan isu-isu krusial tidak mau disentuh oleh kedua paslon. Dalam konteks lingkungan hidup dan sumber daya alam seperti pelanggaran hak atas lingkungan hidup, korupsi sumber daya alam dan hak masyarakat adat/masyarakat lokal atas sumber daya alam, tidak menjadi perhatian sama sekali oleh paslon.

Khalisah Khalid, Ketua Tim Adhoc Politik Keadilan Ekologis WALHI mengatakan dalam tema kedua ini, “kami mendorong paslon untuk berani berdebat pada level substansi dan menjangkau problem mendasar dari persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam, bukan hanya sebatas isu lingkungan hidup yang berada di permukaan”. Tema kedua ini menjadi urgent, mengingat semakin meningkatnya bencana ekologis, kebakaran hutan dan ekosistem rawa gambut yang terus membayangi beberapa propinsi di Indonesia, dan konflik lingkungan hidup dan sumber daya alam/agraria yang terus terjadi.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Menanti Adu Gagasan Politik Lingkungan Dalam Debat II Capres Cawapres

Diskusi ICEL dengan Ketua KPU Jelang Debat Kedua Capres-Cawapres

Foto : Diskusi ICEL dengan Ketua KPU ( Lokasi : Gedung KPU, Jakarta Pusat)

 
Jakarta, 22 Januari 2019. ICEL berdiskusi dengan Ketua KPU Arief Budiman. Dalam diskusi ini, ICEL memberikan masukan untuk debat kedua Capres dan Cawapres yang mengambil tema lingkungan, energi, SDA, pangan dan infrastruktur. ICEL memberikan beberapa catatan penting terkait situasi pengelolaan lingkungan hidup dan proyeksi kebijakan yang penting dielaborasi dalam debat.

 

Video Diskusi dapat dilihat disini

[Siaran Pers] ICEL Beri Masukan ke KPU Jelang Debat Kedua Capres-Cawapres

Jakarta, 22 Januari 2019, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) melakukan audiensi dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, sehubungan dengan debat Kedua Capres-Cawapres yang mengangkat topik lingkungan hidup, energi, sumber daya alam, pangan dan infrastruktur.

Dalam audiensi tersebut ICEL mendorong agar pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan sehubungan dengan strategi dan komitmen pasangan calon dalam mengatasi masalah lingkungan hidup.

ICEL juga berharap debat kedua jauh lebih baik dibandingkan debat pertama. Oleh karenanya, penting bagi siapapun panelis yang akan ditunjuk nantinya untuk dapat membangun pertanyaan yang berkaitan dengan kelima topik tersebut.

“Tentu topik lingkungan hidup, energi dan SDA memiliki keterkaitan dan pertentangan. Contohnya kepentingan perlindungan lingkungan udara dan kebijakan yang masih menggunakan energi kotor. Belum lagi pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati dengan pemanfaatan SDA yang masif seperti pertambangan dan perkebunan. Belum lagi irisannya dengan aspek ekonomi yang kerapkali menjadi alasan utama berbagai kebijakan yang tidak pro lingkungan. Karenanya penting pertanyaan yang dibangun masuk kepada level substansi yang riil terjadi, “ jelas Henri Subagiyo, Direktur ICEL.

ICEL juga berharap agar panelis yang ditunjuk oleh KPU adalah panelis yang tidak memiliki track record pro perusak lingkungan. “Kami yakin KPU akan sangat berhati-hati memperhatikan setiap rekam jejak para calon Panelis sehingga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pun akan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, “lanjut Henri lagi.

 

-SELESAI-

 

Narahubung :

Henri Subagiyo +62 815-8574-1001

Raynaldo Sembiring 081377671067

Astrid Debora +62 812-8142-6007