ICEL

ICEL

Masyarakat Tak Dilibatkan Dalam RUU EBT

“Dalam Naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) belum membahas terkait partisipasi masyarakat didalamnya. Keterlibatan masyarakat dari awal tentu akan mengurangi adanya konflik yang terjadi”. Pembicaraan ini tertuang didalam forum diskusi Pembahasan CSO Mengenai RUU EBT yang diselenggarakan oleh World Wide Fund for Nature (WWF) di Hotel The Akmani, Jakarta. Selasa (12/03/2019).

Dalam diskusi tersebut ICEL hadir sebagai Narasumber sebagai pemantik diskusi yang diwakili oleh Grita Anindarini Peneliti dari Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup ICEL. Grita membahas mengenai kekurangan yang ada didalam RUU EBT salah satunya adalah terkait partisipasi publik yang belum diangkat didalam RUU tersebut. Selain itu, hadir juga Surya Dharma Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) sebagai narasumber utama.

Dalam diskusi yang berlangsung, Grita menyampaikan bahwa “Dari awal kami khawatir seandainya Energi Baru dan Energi Terbarukan ini dimasukan ke dalam satu regulasi yang sama tanpa ada perlakuan yang berbeda, maka alokasi dana dan insentif justru lebih banyak dialokasikan kepada energi baru, bukan energi terbarukan. Kalaupun nantinya RUU yang akan bergulir adalah tetap RUU Energi Baru Terbarukan, kami berharap dalam RUU tersebut perlakuan atas energi baru dan energi terbarukan bisa dibedakan. Sebab dari draf per Oktober 2018, perlakuan terhadap energi baru dan energi terbarukan masih dipersamakan.”

“Setelah membaca RUU versi METI dan Naskah akademik dari DPD ini, hasil dari analisis kami banyak sekali hal yang belum dibahas secara detail, beberapa diantaranya adalah adanya tumpang tindih kewenangan yang butuh untuk diuraikan, tidak adanya pembahasan mengenai sertifikat, serta belum membahas jika terjadinya konflik dengan satwa langka pada tempat yang akan dikembangkan proyek EBT,” Ujar Grita.

Pernyataan Grita tersebut, akan menjadi catatan dan masukan oleh METI dalam usulan RUU yang sedang digagas oleh METI. Selain itu, beberapa gagasan dari CSO lainnya juga menjadi pertimbangan untuk penyempurnaan RUU EBT ini.

RUU EBT Belum Libatkan Perempuan

Ada pertanyaan yang menarik yang disampaikan oleh peserta diskusi, yakni mengenai keterlibatan peran perempuan. “Saya melihat didalam RUU EBT ini, belum ada peran perempuan didalamnya. Padahal jika ditelusuri lebih lanjut bahwa proyek ini nantinya akan dilaksanakan didaerah-daerah yang memiliki potensi. Kita ketahui bahwa, perempuan memiliki andil yang cukup besar terkait permasalahan energi ini,” Ujar peserta dari Koalisi Perempuan Indonesia.

“Terkait isu gender memang sulit sekali untuk kita jelaskan dan kita masukan kedalam pasal khusus. Tetapi didalam RUU ini perempuan diasumsikan masuk kedalam pertisipasi masyarakat, dan menurut saya peran perempuan itu setara dengan laki-laki. Yang harus kita titik beratkan disini adalah profesionalitas dari masing-masing individu. Dan bagaimana untuk meningkatkan kompetensi dari kemampuan masing-masing, baik kemampuan perempuan maupun kemampuan laki-laki,” Ujar Surya menanggapi. (Dona)      

Mampukah Pembangkit Berbasis EBT Menjadi Penopang Kelistrikan Indonesia?

Telah menjadi pembahasan umum bahwa hingga saat ini pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (“EBT”) di Indonesia masih belum maksimal dan terkendala banyak isu. Setidaknya hal inilah yang diidentifikasi oleh berbagai pakar dalam Seminar “Strategi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik” di Institut Teknologi Bandung, 26-27 November 2018. Secara khusus, Eddie Widiono, dari Prakrasa Jaringan Cerdas Indonesia, menyatakan bahwa baru sekitar 1% pembangkit energi baru terbarukan yang terpasang dari seluruh total potensi, sebesar 866 GW. Tidak hanya itu, Eddie mengungkapkan fenomena bahwa penetrasi pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT nyatanya turun dari tahun 2009 hingga 2016. “Pada 2009, penetrasi pembangunan pembangkit EBT kita sudah mencapai 11% kWh, namun di tahun 2016 angka ini turun mencapai 7%. Hal ini dikarenakan pembangunan PLTU Batubara ternyata lebih cepat”, pungkasnya. Sekalipun begitu, Eddie menyatakan bahwa melihat tren ini, perlu dilakukan langkah strategis agar target pengembangan EBT sebesar 23% pada 2025 tercapai.

Lebih jauh, dalam Seminar yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ini, para pembicara sepakat bahwa langkah strategis ini merupakan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak. Isu yang menjadi fokus tidak lagi hanya bagaimana cara yang perlu dilakukan oleh Pemerintah untuk mencapai target pengembangan EBT tersebut. Namun, terdapat isu besar lainnya yang menjadi pembahasan yakni bagaimana pembangkit berbasis EBT ini dapat dioptimalkan untuk menopang pemenuhan kebutuhan kelistrikan di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan pembangkit berbasis EBT memiliki peran bukan hanya dalam mendorong pengembangan energi yang rendah emisi, namun juga dapat menjadi jawaban atas permasalahan elektrifikasi di daerah terluar dan terpencil. Selain itu, secara umum pengembangan EBT ke depannya juga diprediksikan akan jauh lebih murah dibandingkan pembangkit berbasis energi fosil. Pertanyaannya kini, apakah benar EBT mampu menjadi penopang pemenuhan kebutuhan listrik di seluruh wilayah Indonesia?

Baca SelengkapnyaMampukah Pembangkit Berbasis EBT Menjadi Penopang Kelistrikan Indonesia?

Focus Group Discussion (FGD) : Potensi Korupsi dalam Pembangkit Listrik Baru Terbarukan (EBT)

Pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 telah diadakan focus group discussion (FGD) mengenai “Potensi Korupsi dalam Pembangkit Listrik Baru Terbarukan (EBT) di kantor Transparency International Indonesia. Diskusi ini dihadiri oleh beberapa NGO, termasuk ICEL, pihak dari KPK serta dari Ditjen Energi Baru,Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementrian ESDM.

Diskusi ini berangkat dari kondisi bagaimana semakin berkembangnya pembangunan pembangkit listrik dengan sumber energi baru dan terbarukan(EBT). Pembangkit listrik dengan sumber EBT dianggap menjadi alternatif energi yang jauh lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam hal menggantikan pembangkit listrik dengan bahan bakar fossil. Pembangunan pembangkit listrik juga dianggap bisa menjadi solusi untuk menghindari krisis energi pada tahun 2025 mendatang.

Baca SelengkapnyaFocus Group Discussion (FGD) : Potensi Korupsi dalam Pembangkit Listrik Baru Terbarukan (EBT)