ICEL

ICEL

Terapkan Pengetatan Aturan untuk Turunkan Emisi

Lanskap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Merak, Banten, Kamis (19/5). PLTU yang berkapasitas lebih dari 4.000 megawatt tersebut telah menggunakan pembangkit dengan teknologi ramah lingkungan yang mampu menangkap limbah debu batubara.

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah meningkatkan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga uap disambut baik. Langkah ini merupakan wujud partisipasi Indonesia menurunkan emisi nasional sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Karena itu, pengetatan baku mutu emisi agar dilakukan secara signifikan dengan melihat hasil pemantauan pada pembangkit-pembangkit listrik eksisting.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menghimpun 24.764 megawatt (MW) atau hampir 50 persen total kapasitas pembangkit di Indonesia, seluruhnya memenuhi baku mutu emisi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008. Pada pembangkit yang didirikan dalam fast track program (FTP) 1 dan 2 atau setelah 2006/2008 menunjukkan performa 30-60 persen di bawah baku mutu.

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) Margaretha Quina, Sabtu (11/11), di Jakarta, mengatakan, pembangunan pembangkit listrik baru—sekitar 21.000 MW dari batubara pada program 35.000MW—akan menghasilkan emisi yang memperparah kualitas udara apabila tak disertai pengetatan baku mutu secara signifikan.

Baca SelengkapnyaTerapkan Pengetatan Aturan untuk Turunkan Emisi

Revisi Batas Emisi PLTU Dinilai Tidak Transparan

Pembangunan PLTU Suralaya Unit 8 dan 9 di Suralaya, Cilegon, Banten, beberapa waktu lalu.

 

JAKARTA-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menuding pemerintah tidak transparan dan mengabaikan pendapat masyarakat dalam rencana perubahan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Sejauh ini, menurut Walhi, pemerintah hanya mengundang operator dan pemilik pembangkit dalam konsultasi publik untuk mengubah peraturan.

“Padahal masyarakat yang paling terkena dampaknya, tapi tidak pemah dllibatkan,” ujar Pengkampanye Perkotaan dan Energi Walhi, Dwi Sawung, kemarin.

Perubahan emisi bakal tertuang dalam perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2008. Berdasarkan draf peraturan yang diterima Tempo, pemilik PLTU harus menyesuaikan emisi minimal sesuai dengan baku mutu yang ada dalam regulasi selama 90 hari.

Baca SelengkapnyaRevisi Batas Emisi PLTU Dinilai Tidak Transparan

Atlet-atlet Asian Games Berisiko Terpapar Polusi

JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggaraan Asian Games 2018 pada 18 Agustus-2 September 2018 membutuhkan udara bersih di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan. Di Jakarta diperlukan terobosan khusus karena data indeks mutu udara dua tahun terakhir menunjukkan, saat itu udara Jakarta terpolusi debu atau PM2,5 pada rentang menengah hingga tak sehat.

Di Palembang, mutu udara periode itu aman karena di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Mutu ini agar dijaga dengan memastikan tak ada kebakaran hutan dan lahan.

Di Jakarta, jika memakai standar WHO, hampir semua hari pada periode itu melewati standar WHO 25 mikrogram per milimeter kubik. Debu halus ini berbahaya karena bisa mencapai paru-paru sampai pembuluh darah sehingga memicu berbagai penyakit berbahaya.

Baca SelengkapnyaAtlet-atlet Asian Games Berisiko Terpapar Polusi

Standar Emisi dari Energi Batubara Rendah

JAKARTA, KOMPAS — Standar emisi dari pemakaian batubara dalam pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia dinilai terlalu rendah. Hal itu berdampak pada makin buruknya mutu udara sehingga mengancam kehidupan manusia.

Standar emisi mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal. Itu mengatur unsur partikel debu (PM) 100 miligram per meter kubik serta masing-masing 750 mg/meter kubik untuk sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen dioksida (NO2).

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Margaretha Quina menilai standar itu terlalu rendah di tengah inisiatif global menaikkan batas emisi dari pemakaian batubara pada PLTU, termasuk India. “Ada teknologi untuk mereduksi emisi,” kata Margaretha pada diskusi “Standar Emisi bagi Energi Berbasis Batubara”, Selasa (23/5), di Jakarta.

Baca SelengkapnyaStandar Emisi dari Energi Batubara Rendah