ICEL

ICEL

Revisi Batas Emisi PLTU Dinilai Tidak Transparan

Pembangunan PLTU Suralaya Unit 8 dan 9 di Suralaya, Cilegon, Banten, beberapa waktu lalu.

 

JAKARTA-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menuding pemerintah tidak transparan dan mengabaikan pendapat masyarakat dalam rencana perubahan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Sejauh ini, menurut Walhi, pemerintah hanya mengundang operator dan pemilik pembangkit dalam konsultasi publik untuk mengubah peraturan.

“Padahal masyarakat yang paling terkena dampaknya, tapi tidak pemah dllibatkan,” ujar Pengkampanye Perkotaan dan Energi Walhi, Dwi Sawung, kemarin.

Perubahan emisi bakal tertuang dalam perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2008. Berdasarkan draf peraturan yang diterima Tempo, pemilik PLTU harus menyesuaikan emisi minimal sesuai dengan baku mutu yang ada dalam regulasi selama 90 hari.

Baca SelengkapnyaRevisi Batas Emisi PLTU Dinilai Tidak Transparan

Atlet-atlet Asian Games Berisiko Terpapar Polusi

JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggaraan Asian Games 2018 pada 18 Agustus-2 September 2018 membutuhkan udara bersih di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan. Di Jakarta diperlukan terobosan khusus karena data indeks mutu udara dua tahun terakhir menunjukkan, saat itu udara Jakarta terpolusi debu atau PM2,5 pada rentang menengah hingga tak sehat.

Di Palembang, mutu udara periode itu aman karena di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Mutu ini agar dijaga dengan memastikan tak ada kebakaran hutan dan lahan.

Di Jakarta, jika memakai standar WHO, hampir semua hari pada periode itu melewati standar WHO 25 mikrogram per milimeter kubik. Debu halus ini berbahaya karena bisa mencapai paru-paru sampai pembuluh darah sehingga memicu berbagai penyakit berbahaya.

Baca SelengkapnyaAtlet-atlet Asian Games Berisiko Terpapar Polusi