Energi Baru Terbarukan

Diawali sebagai langkah konkrit dalam bauran energi baru dan terbarukan (EBT), maka kelahiran biodiesel merupakan bentuk rencana dan strategi penggunaan bahan bakar yang dianggap cukup efektif dalam pemanfaatan energi terbarukan yang sudah mendunia di beberapa belahan negara, salah satunya Indonesia. Dalam forum diskusi interaktif yang diadakan oleh World Wide Fund for Nature (WWF) di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, mengundang beberapa aktor pemerintahan, NGO serta pihak swasta dengan mengangkat pembahasan mengenai “Menjawab Tantangan dan Peluang Keberlanjutan Industri Biodiesel Indonesia” pada Kamis, 27 Juni 2019 pekan lalu. Acara tersebut memberikan pencerahan mengenai bagaimana langkah positif ke depan yang dapat dilakukan pemerintah untuk menstimulus adanya penggunaan biodiesel untuk mengurangi pemberdayaan bahan bakar fosil, sehingga digantikan secara tersier oleh biofuel dan upaya penerapan biofuel sebagai bahan bakar untuk pembangkit berbasis diesel.

Energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi sampai tahun 2050 telah ditargetkan dalam Kebijakan Energi Nasional mencapai 31%. Hal itu secara implisit dijelaskan oleh Dirjen EBTKE, dari Kementrian ESDM, F.X. Sutijastoto, yang untuk selanutnya menerankan bahwa pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi bahan bakar pembangkit yang ramah lingkungan berkaitan erat dengan fokus dimensi sebagai inti konsep untuk mencapai energy trilemma yang berimbang, di dalamnya termuat antara lain ialah energy equityenergy security dan environmental sustainability. Baginya, di Indonesia, tantangan untuk mencapaienergy equity ada diantara usaha untuk menyeimbangkan accessibility dengan affordibility. hal ini mengingat tingkat keekonomian masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang, sehingga hal-hal yang perlu dipersuasifkan untuk memiliki tujuan akhir yang tetap pada kesejahteraan rakyat, iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi yang saling berkesinambungan.

Baca SelengkapnyaBiodiesel, Perkembangan Keberlanjutan Pemanfaatan Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

“Dalam Naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) belum membahas terkait partisipasi masyarakat didalamnya. Keterlibatan masyarakat dari awal tentu akan mengurangi adanya konflik yang terjadi”. Pembicaraan ini tertuang didalam forum diskusi Pembahasan CSO Mengenai RUU EBT yang diselenggarakan oleh World Wide Fund for Nature (WWF) di Hotel The Akmani, Jakarta. Selasa (12/03/2019).

Dalam diskusi tersebut ICEL hadir sebagai Narasumber sebagai pemantik diskusi yang diwakili oleh Grita Anindarini Peneliti dari Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup ICEL. Grita membahas mengenai kekurangan yang ada didalam RUU EBT salah satunya adalah terkait partisipasi publik yang belum diangkat didalam RUU tersebut. Selain itu, hadir juga Surya Dharma Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) sebagai narasumber utama.

Dalam diskusi yang berlangsung, Grita menyampaikan bahwa “Dari awal kami khawatir seandainya Energi Baru dan Energi Terbarukan ini dimasukan ke dalam satu regulasi yang sama tanpa ada perlakuan yang berbeda, maka alokasi dana dan insentif justru lebih banyak dialokasikan kepada energi baru, bukan energi terbarukan. Kalaupun nantinya RUU yang akan bergulir adalah tetap RUU Energi Baru Terbarukan, kami berharap dalam RUU tersebut perlakuan atas energi baru dan energi terbarukan bisa dibedakan. Sebab dari draf per Oktober 2018, perlakuan terhadap energi baru dan energi terbarukan masih dipersamakan.”

“Setelah membaca RUU versi METI dan Naskah akademik dari DPD ini, hasil dari analisis kami banyak sekali hal yang belum dibahas secara detail, beberapa diantaranya adalah adanya tumpang tindih kewenangan yang butuh untuk diuraikan, tidak adanya pembahasan mengenai sertifikat, serta belum membahas jika terjadinya konflik dengan satwa langka pada tempat yang akan dikembangkan proyek EBT,” Ujar Grita.

Pernyataan Grita tersebut, akan menjadi catatan dan masukan oleh METI dalam usulan RUU yang sedang digagas oleh METI. Selain itu, beberapa gagasan dari CSO lainnya juga menjadi pertimbangan untuk penyempurnaan RUU EBT ini.

RUU EBT Belum Libatkan Perempuan

Ada pertanyaan yang menarik yang disampaikan oleh peserta diskusi, yakni mengenai keterlibatan peran perempuan. “Saya melihat didalam RUU EBT ini, belum ada peran perempuan didalamnya. Padahal jika ditelusuri lebih lanjut bahwa proyek ini nantinya akan dilaksanakan didaerah-daerah yang memiliki potensi. Kita ketahui bahwa, perempuan memiliki andil yang cukup besar terkait permasalahan energi ini,” Ujar peserta dari Koalisi Perempuan Indonesia.

“Terkait isu gender memang sulit sekali untuk kita jelaskan dan kita masukan kedalam pasal khusus. Tetapi didalam RUU ini perempuan diasumsikan masuk kedalam pertisipasi masyarakat, dan menurut saya peran perempuan itu setara dengan laki-laki. Yang harus kita titik beratkan disini adalah profesionalitas dari masing-masing individu. Dan bagaimana untuk meningkatkan kompetensi dari kemampuan masing-masing, baik kemampuan perempuan maupun kemampuan laki-laki,” Ujar Surya menanggapi. (Dona)