ICEL

ICEL

Focus Group Discussion (FGD) : Potensi Korupsi dalam Pembangkit Listrik Baru Terbarukan (EBT)

Pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 telah diadakan focus group discussion (FGD) mengenai “Potensi Korupsi dalam Pembangkit Listrik Baru Terbarukan (EBT) di kantor Transparency International Indonesia. Diskusi ini dihadiri oleh beberapa NGO, termasuk ICEL, pihak dari KPK serta dari Ditjen Energi Baru,Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementrian ESDM.

Diskusi ini berangkat dari kondisi bagaimana semakin berkembangnya pembangunan pembangkit listrik dengan sumber energi baru dan terbarukan(EBT). Pembangkit listrik dengan sumber EBT dianggap menjadi alternatif energi yang jauh lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam hal menggantikan pembangkit listrik dengan bahan bakar fossil. Pembangunan pembangkit listrik juga dianggap bisa menjadi solusi untuk menghindari krisis energi pada tahun 2025 mendatang.

Baca SelengkapnyaFocus Group Discussion (FGD) : Potensi Korupsi dalam Pembangkit Listrik Baru Terbarukan (EBT)

Pemerintah Siapkan Perpres Pembangkit Listrik dari Sampah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terkait pengelolaan sampah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Bantargebang, Kota Bekasi, Rabu (20/12).

 

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah telah menyiapkan peraturan presiden pengganti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18/2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Menurut Menteri Kordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan,dalam Perpres tersebut, pemerintah memasukan tiga wilayah baru. Sehingga, ada sepuluh daerah yang didukung untuk melaksanakan percepatan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan. Tambahan wilayah tersebut, di antaranya Medan dan Bali yang didorong untuk menerapkan sistem pengolahan waste to energy tersebut.

Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Perpres Pembangkit Listrik dari Sampah

Pengolahan Energi Terbarukan dari Sampah Adaptasi 3 Negara

BANDUNG,(PR).- Pemerintah telah menyiapkan peraturan presiden pengganti  untuk daerah yang melaksanakan percepatan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan.

Peraturan yang dimaksud yakni Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar. Sebelumnya peraturan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Demikian diungkapkan Menteri Kordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan di sela rapat kordinasi penanganan Citarum di Aula Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa 16 Januari 2018. Menurut dia, ada tambahan wilayah di antaranya Medan dan Bali yang didorong untuk menerapkan sistem pengolahan waste to energy tersebut.

“Formula sudah didapat, ada economic modelnya, variabel, bunga, dan besaran megawatt-nya,” ujar dia.

Baca SelengkapnyaPengolahan Energi Terbarukan dari Sampah Adaptasi 3 Negara