ICEL

ICEL

PLTSa di tengah Pusaran Energi Terbarukan

Akhir-akhir ini, pembahasan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota (PLTSa) kerap menjadi pembahasan menyusul arahan Presiden Joko Widodo untuk terus mempercepat pembangunan pembangkit tersebut. Pada dasarnya, pembangunan PLTSa ini dilakukan sebagai salah satu program untuk memenuhi strategi penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tempat guna.[1] Secara umum, tindakan ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan kinerja untuk penanganan.[2] Dalam perkembangannya, nyatanya pembangunan PLTSa tidak hanya dilakukan untuk penanganan sampah saja, namun juga untuk memenuhi sumber kelistrikan di Indonesia, khususnya dalam hal meningkatkan peran energi terbarukan, disandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya di Indonesia seperti air, angin, hingga surya.

 

PLTSa Sumber Energi Terbarukan?

Di Indonesia, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota (PLTSa) dikategorikan sebagai energi terbarukan. Secara historis, adanya definisi PLTSa sebagai sumber energi terbarukan di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Perpres No 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar yang dalam bagian menimbang peraturan tersebut menjelaskan bahwa PLTSa di Indonesia perlu dibangun dalam rangka mengubah sampah sebagai sumber energi dan meningkatkan kualitas lingkungan, serta untuk meningkatkan peran listrik berbasis energi baru terbarukan. Bahkan dalam definisi PLTSa di peraturan tersebut juga telah diterangkan dalam pasal 1 angka 3 peraturan terkait, yakni:

“Pembangkit Listrik Berbasis Sampah yang selanjutnya disingkat dengan PLTSa adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru dan terbarukan berbasis sampah kota yang diubah menjadi energi listrik melalui teknologi thermal process meliputi gasifikasi, incinerator, dan pyrolysis”

Meskipun dalam Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (peraturan yang menggantikan Perpres No 18 Tahun 2016) definisi terkait PLTSa sebagai energi baru dan terbarukan tersebut sudah tidak ada, namun dalam implementasinya PLTSa tetap dikategorikan sebagai energi terbarukan, khususnya ketika merujuk pada peraturan-peraturan di lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun contoh peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri ESDM No. 53 Tahun 2018 terkait Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, yang mengkategorikan PLTSa sebagai sumber energi terbarukan.  Saat ini PLTSa didefinisikan sebagai “Pengolah Sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat mengurangi volume sampah secara signifikan serta teruji”.[3] Sayangnya, pengertian teknologi ramah lingkungan masih ambigu.

Baca SelengkapnyaPLTSa di tengah Pusaran Energi Terbarukan

Focus Group Discussion (FGD) : Potensi Korupsi dalam Pembangkit Listrik Baru Terbarukan (EBT)

Pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 telah diadakan focus group discussion (FGD) mengenai “Potensi Korupsi dalam Pembangkit Listrik Baru Terbarukan (EBT) di kantor Transparency International Indonesia. Diskusi ini dihadiri oleh beberapa NGO, termasuk ICEL, pihak dari KPK serta dari Ditjen Energi Baru,Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementrian ESDM.

Diskusi ini berangkat dari kondisi bagaimana semakin berkembangnya pembangunan pembangkit listrik dengan sumber energi baru dan terbarukan(EBT). Pembangkit listrik dengan sumber EBT dianggap menjadi alternatif energi yang jauh lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam hal menggantikan pembangkit listrik dengan bahan bakar fossil. Pembangunan pembangkit listrik juga dianggap bisa menjadi solusi untuk menghindari krisis energi pada tahun 2025 mendatang.

Baca SelengkapnyaFocus Group Discussion (FGD) : Potensi Korupsi dalam Pembangkit Listrik Baru Terbarukan (EBT)

Pemerintah Siapkan Perpres Pembangkit Listrik dari Sampah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terkait pengelolaan sampah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Bantargebang, Kota Bekasi, Rabu (20/12).

 

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah telah menyiapkan peraturan presiden pengganti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18/2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Menurut Menteri Kordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan,dalam Perpres tersebut, pemerintah memasukan tiga wilayah baru. Sehingga, ada sepuluh daerah yang didukung untuk melaksanakan percepatan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan. Tambahan wilayah tersebut, di antaranya Medan dan Bali yang didorong untuk menerapkan sistem pengolahan waste to energy tersebut.

Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Perpres Pembangkit Listrik dari Sampah

Pengolahan Energi Terbarukan dari Sampah Adaptasi 3 Negara

BANDUNG,(PR).- Pemerintah telah menyiapkan peraturan presiden pengganti  untuk daerah yang melaksanakan percepatan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan.

Peraturan yang dimaksud yakni Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar. Sebelumnya peraturan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Demikian diungkapkan Menteri Kordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan di sela rapat kordinasi penanganan Citarum di Aula Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa 16 Januari 2018. Menurut dia, ada tambahan wilayah di antaranya Medan dan Bali yang didorong untuk menerapkan sistem pengolahan waste to energy tersebut.

“Formula sudah didapat, ada economic modelnya, variabel, bunga, dan besaran megawatt-nya,” ujar dia.

Baca SelengkapnyaPengolahan Energi Terbarukan dari Sampah Adaptasi 3 Negara