ICEL

ICEL

energi

Tumpahan Batubara di Pantai Lampuuk: Pemerintah Didesak Usut Tuntas, Perusahaan Harus Tanggung Jawab

Batubara yang tumpah di pantai dari kapal pengangkut. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

 

Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, merana. Pantai indah andalan pariwisata itu tercemar tumpahan batubara. Setidaknya 7.000 ton batubara yang diangkut kapal tongkang milik perusahaan pabrik semen PT Lafarge Cement Indonesia (LCI), mencemari pantai itu. Berbagai kalangan mendesak pemerintah segera mengusut tragedi ini dan anak perusahaan PT Holcim Indonesia harus bertanggung jawab segera menangani tumpahan batubara agar tak merusak laut lebih luas.

Henri Soebagio, Direktur Eksekutif Indonesia Centre for Environmental Law (ICEL) ditemui Mongabay di Jakarta, Senin (6/8/18) mengatakan, pemerintah harus merespon dengan dua hal. Pertama, memerintahkan perusahaan segera membersihkan tumpahan. Kedua, kalau tidak, pemerintah bisa melakukan dulu, lalu perusahaan harus membayar biaya yang keluar.

Dari segi hukum, katanya, sebetulnya UU 32 tahun 2009 memungkinkan pemerintah memberikan sanksi administratif untuk pemulihan. Atau bisa clean up dulu tanpa harus menunggu. Pemerintah clean up dulu, lalu meminta ganti kepada si pelaku,” katanya.

Guna menghindari hal serupa terjadi lagi–mengingat kejadian serupa sudah berulangkali–, katanya, tindakan tegas perlu dilakukan.

Baca SelengkapnyaTumpahan Batubara di Pantai Lampuuk: Pemerintah Didesak Usut Tuntas, Perusahaan Harus Tanggung Jawab

Transparansi Izin Ketenagalistrikan

Proyek pembangkit tenaga listrik nampaknya menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tidak hanya bertekad melanjutkan pembangkit yang “mangkrak” saat program Fast Tracking Project pada kurun 2007-2011, rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 35,000 MW-pun dicanangkan. Dalam program ini, secara umum, batubara masih merupakan sumber energi primer tumpuan dengan besaran 54,4% hingga akhir 2025 mendatang. Isu perlindungan lingkungan-pun menjadi fokus, mengingat PLTU-Batubara diyakini sebagai sumber energi “kotor” dan telah menimbulkan perlawanan dari masyarakat terdampak.

Sedikit melihat ke belakang terkait perkembangan pembangunan PLTU-Batubara, nyatanya tidak sedikit yang kerap menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang kerap ditemukan adalah terkait minimnya partisipasi masyarakat terdampak dalam proses perizinan lingkungan maupun AMDAL. Pun dalam prosesnya, masyarakat terdampak kerap kesulitan mendapatkan informasi yang memadai terkait perkembangan perizinan proyek pembangkit listrik ini. Tidak hanya itu, dalam pengembangan proyek PLTU-Batubara sebelumnya, terdapat pula kasus penetapan lokasi pembangunan yang nyatanya bertentangan dengan RTRW maupun AMDAL. Dalam tahap inilah kami menyimpulkan bahwa transparansi perizinan dalam sektor ketenagalistrikan sangat minim dan penting untuk dikawal.

Berdasarkan hal-hal di atas, ICEL melalui program #TransparansiKetenagalistrikan melakukan tracking atas perkembangan perizinan beberapa PLTU-Batubara di Indonesia, baik yang sedang dalam proses pendanaan maupun dalam tahap konstruksi. Program ini pada dasarnya ditujukan untuk membantu memberikan akses informasi kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat turut memantau maupun mengawal kelayakan atau ketidaklayakan, khususnya di sektor lingkungan hidup, untuk pembangunan PLTU-Batubara kedepannya. Untuk memfokuskan lingkup penelitian, ICEL memilih beberapa PLTU di Jawa dan Bali sebagai objek penelitian. Pembangkit yang dijadikan objek-pun diprioritaskan pembangkit dengan Commercial Operation Date (COD) yang lebih awal.

Adapun sebagai disclaimer, kami tidak melakukan tracking untuk keseluruhan proses perizinan, melainkan terfokus pada perkembangan Izin Lingkungan, Izin Lokasi dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dari masing-masing pembangkit. Pemilihan ketiga izin ini didasari karena kami melihat adanya pola pelanggaran hukum ataupun ketidaksesuaian norma secara lingkungan dan tata ruang dalam beberapa proyek pembangunan PLTU-Batubara sebelumnya. Selain itu, izin-izin tersebut juga disinyalir kerap dikeluarkan dengan partisipasi masyarakat yang sangat minim atas dasar alasan percepatan pembangunan. Untuk itu, kami menganggap – baik secara administratif maupun substantif – ketiga izin ini menjadi penting untuk dipantau dan dikawal secara luas.

Untuk turut memantau dan mengawal #TransparansiKetenagalistrikan, hasil tracking dapat diakses melalui link berikut:http://bit.ly/transparansiketenagalistrikan . Adapun saat ini kami masih terus mencari data terkait perkembangan izin-izin tersebut. Informasi yang ada di dalam laman tersebut akan selalu kami perbaharui tiap minggunya sesuai dengan informasi yang terus kami himpun.

Revisi Baku Mutu Emisi Pembangkit Batubara, Begini Masukan Mereka

Cerobong asap batubara mengepul di permukiman warga di Desa Ciwalengke, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung ( Foto: Donny Iqbal/Mongabay Indonesia)

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah merevisi Permen Lingkungan Hidup No 21/2008 soal baku mutu emisi (BME) thermal. Kalangan organisasi lingkungan menilai revisi aturan ini, terutama untuk pembangkit batubara, masih lemah. Muncul usulan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), lebih lemah lagi. Organisasi-organisasi lingkungan ini meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jangan dulu mengesahkan revisi aturan ini.

Menurut Walhi, berdasarkan draf yang diperoleh, revisi permen itu tak memperhatikan keselamatan dan kesehatan publik, selain standar BME lemah.

“Dari hasil bacaan kami ada beberapa kelemahan draf permen BME pembangkit thermal,” kata Dwi Sawung, Juru Kampanye Energi dan Urban Walhi Nasional, Februari lalu.

Upaya pemerintah melalui KLHK beberapa tahun ini merevisi Permen Lingkungan Hidup No. 21 karena BME PLTU batubara masih pakai angka sangat besar, yakni 750 mg/Nm3 untuk SO2 dan NO2, dan partikulat 100.

Dalam permen itu juga tidak diatur soal PM 2,5 dan merkuri. Standar yang sangat lemah ini hingga harus revisi.

Baca SelengkapnyaRevisi Baku Mutu Emisi Pembangkit Batubara, Begini Masukan Mereka

Menyingkap Strategi dan Dampak Tarif Listrik Murah

Seri Diskusi Pojok Energi: Menyoal Tarif Listrik Murah ( Lokasi : Kekini, Jakarta 27 Februari 2018)

Jakarta, 27 Februari 2018 – Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Dr. Fahmy Radhi, mengatakan bahwa listrik merupakan komoditas kedua tertinggi yang mempengaruhi inflasi. Besarnya pengaruh konsumsi listrik memberikan desakan bagi pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara untuk menjaga keterjangkauan, distribusi, dan kualitas listrik bagi masyarakat. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini adalah komitmen untuk tidak menaikkan harga listrik hingga 2019.[1] Di balik komitmen tersebut, terdapat strategi kompleks dengan berbagai resiko baik yang bersifat inheren maupun dapat dipertimbangkan lebih jauh.

Argumentasi terdepan dalam dilema tarif listrik murah saat ini bagi pemerintah adalah tingginya harga batu bara yang masih menjadi sumber daya utama listrik di Indonesia. Menurut Jisman Hutajulu selaku Kepala Sub Direktorat Harga Tenaga Listrik Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga batu bara memakan 38% dari total biaya produksi listrik saat ini. Oleh karenanya, wacana untuk menyertakan Harga Batu bara Acuan (HBA) ke dalam kalkulasi penentuan tarif listrik pun ditunda. Selain itu, PLN sebagai entitas bisnis yang berhadapan dengan pola yang sangat market driven pada hulu (pasar batu bara) sedangkan di hilir berhadapan dengan kewenangan penentuan harga oleh pemerintah. Sehingga, daya beli masyarakat sangat menjadi sangat determinan untuk memastikan bahwa pasokan listrik yang dimiliki oleh PLN terjual sekalipun pada harga yang terjangkau.

Baca SelengkapnyaMenyingkap Strategi dan Dampak Tarif Listrik Murah

Standar Emisi dari Energi Batubara Rendah

JAKARTA, KOMPAS — Standar emisi dari pemakaian batubara dalam pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia dinilai terlalu rendah. Hal itu berdampak pada makin buruknya mutu udara sehingga mengancam kehidupan manusia.

Standar emisi mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal. Itu mengatur unsur partikel debu (PM) 100 miligram per meter kubik serta masing-masing 750 mg/meter kubik untuk sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen dioksida (NO2).

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Margaretha Quina menilai standar itu terlalu rendah di tengah inisiatif global menaikkan batas emisi dari pemakaian batubara pada PLTU, termasuk India. “Ada teknologi untuk mereduksi emisi,” kata Margaretha pada diskusi “Standar Emisi bagi Energi Berbasis Batubara”, Selasa (23/5), di Jakarta.

Baca SelengkapnyaStandar Emisi dari Energi Batubara Rendah