ICEL

ICEL

Data Restorasi agar Terbuka

Masyarakat membutuhkan informasi perkembangan dua tahun restorasi gambut pascakebakaran hutan dan lahan 2015. Pemerintah diminta membuka data dan peta terkait.

 

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah 20 kelompok masyarakat sipil dari 8 provinsi di Indonesia, dalam Simpul Jaringan Pantau Gambut, membangun kanal informasi daring sebagai dukungan pada restorasi gambut yang dikerjakan pemerintah dua tahun terakhir.

Kanal informasi dalam pantaugambut.id berisi antara lain peta perkembangan restorasi gambut untuk menjembatani upaya pemerintah yang belum menuntaskan kebijakan satu peta. Namun, data itu belum memasukkan perkembangan restorasi yang digarap di bawah supervisi Badan Restorasi Gambut (BRG) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Simpul Jaringan kesulitan mendapat data dan peta itu. Karena upaya restorasi belum dibuka ke publik, rasa memiliki terhadap pekerjaan besar membasahi kembali gambut jadi tak terbentuk. Temuan Simpul Jaringan, masyarakat awam di lokasi restorasi kerap tak mengetahui pengerjaan restorasi di daerahnya. Bahkan ada temuan, proyek restorasi hanya jadi pekerjaan kaum elite desa.

Muhammad Teguh Surya, Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan, Selasa (13/2), di Jakarta, mewakili 20 jejaring kelompok masyarakat sipil di 8 provinsi yang memiliki gambut, mengenalkan situs pantaugambut.id. Situs itu berisi peta, data, dan informasi terkait gambut dan restorasinya sebagai sarana kanal informasi bagi masyarakat terkait perkembangan restorasi gambut.(KOMPAS/ICHWAN SUSANTO)

Baca SelengkapnyaData Restorasi agar Terbuka

Refleksi Lingkungan 2017: Ada Perbaikan, Banyak juga Catatan Kekurangan

Kebun sawit ini ditanam dilahan terlarang, hutan gambut. Larangan ini sesuai dengan aturan pemerintah Indonesia. Apakah, beragam aturan itu akan dihancurkan oleh RUU Perkelapasaitan? Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia

 

Tahun 2017, segera berganti. Perisitiwa demi peristiwa lingkungan silih berganti. Ada kejadian baik, ada peristiwa buruk. Ada perbaikan tata kelola lingkungan tetapi masih ada kekurangan. Tahun ini, beberapa kebijakan atau aturan soal lingkungan keluar, paling ramai terkait tata kelola gambut.

Di tahun ini pula, asosiasi perusahaan kayu dan perusahaan sawit bersatu buat menggugat beberapa beberapa poin dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan berujung pencabutan gugatan.

Aturan gambut juga mendapatkan keberatan dari berbagai pihak, baik pengusaha sampai pemerintah daerah. Perlawanan juga dilakukan asosiasi usaha sampai perusahaan. Salah satu perusahaan raksasa pulp and paper, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena atas keberatan atas keluarnya SK 5322 tahun 2017 soal pembatalan rencana kerja usaha (RKU) periode 2010-2019. Putusan hakim, menolak gugatan RAPP alias KLHK menang.

Baca SelengkapnyaRefleksi Lingkungan 2017: Ada Perbaikan, Banyak juga Catatan Kekurangan

Pemerintah Menang, RAPP Harus Revisi Rencana Kerja Sesuai Aturan Gambut

Kado indah akhir tahun bagi lingkungan dan kemanusiaan datang dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Hari ini, Kamis (21/12/17), pengadilan menolak gugatan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kepada pemerintah.

Perusahaan ini melayangkan gugatan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas keberatan atas keluarnya SK 5322 tahun 2017 soal pembatalan rencana kerja usaha (RKU) periode 2010-2019. RAPP menganggap, dengan pembatalan RKU itu, operasional perusahaan tak bisa jalan lagi. KLHK menolak RKU perusahaan karena belum sesuai aturan perlindungan gambut.

RAPP menyebutkan, pasal peralihan di Pasal 45 PP Nomor 71/2014 jadi dasar pembatalan RKU. Ketentuan peralihan inilah yang dipermasalahkan RAPP. Perusahaan ini beranggapan, kebijakan perbaikan tata kelola gambut tak bersifat retroaktif alias RAPP tidak wajib menyesuaikan RKU berdasarkan kebijakan pasca terbit PP 57/2016.

Baca SelengkapnyaPemerintah Menang, RAPP Harus Revisi Rencana Kerja Sesuai Aturan Gambut