Jakarta 26 Agustus 2018. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat meminta Presiden Joko Widodo mencabut upaya kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menyatakan pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Kebakaran hutan dan kabut asap yang selalu terjadi setiap tahun dalam kurun waktu 18 tahun ini telah mendorong Gerakan Anti Asap mengajukan upaya hukum diwakili 7 orang warga Palangkaraya menggunakan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit).
Gugatan tersebut kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi Palangkaraya pada bulan November 2017,[1] namun Presiden memutuskan untuk melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung sehingga kepastian hukum atas hak warga untuk bebas dari kebakaran hutan dan asap masih terus terancam.[2]
“Seharusnya pemerintah tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan ini sebagai fakta bahwa tahun 2015 penanganan kebakaran hutan dan lahan belum maksimal. Upaya kasasi bertolak belakang dengan keinginan warga yang menginginkan segera adanya perlindungan hutan dan masyarakat secara total dari bencana kebakaran hutan,” tegas Arie Rompas salah satu penggugat prinsipal dan Team Leader kampanye hutan Greenpeace Indonesia.