Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan) yang saat ini tengah dibahas oleh DPR RI dan Pemerintah memiliki tujuan untuk menyasar tiga permasalahan utama yang tertera pada bagian menimbang naskah RUU, yaitu mengatasi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; tumpang tindih peraturan perundang-undangan; serta konflik dan sengketa pertanahan. Namun sangat disayangkan, substansi RUU Pertanahan pada naskah per tanggal 22 Juni 2019 belum dapat menjawab tiga persoalan utama tersebut.
RUU pertanahan saat ini belum dapat menjawab permasalahan ketimpangan struktural penguasaan tanah. RUU ini mengatur mengenai pembatasan penguasaan atas tanah, namun juga membuka peluang penyimpangan terhadap pembatasan ini.[1] RUU ini sama sekali tidak mengatur mengenai perombakan penguasaan tanah dan redistribusi kelebihan penguasaan atas tanah. Malahan, RUU ini berpotensi memberikan pemutihan bagi pelanggaran penguasaan fisik atas tanah yang melebihi Hak Guna Usaha (HGU) atau penguasaan atas tanah yang belum memiliki HGU.[2]
RUU ini juga nampaknya hendak menghidupkan kembali konsep domein verklaring yang dahulu digunakan Belanda untuk merampas tanah dari masyarakat, dengan mengatur bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan hak atas tanahnya maka otomatis menjadi tanah negara. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi masyarakat adat yang hingga saat ini masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan terhadap wilayah adatnya.