Hak Guna Usaha

TEMPO.CO, Jakarta – Pembicaraan mengenai Hak Guna Usaha atau Lahan Prabowo menjadi sorotan tiga Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan. Forest Watch Indonesia (FWI), Greenpeace Indonesia, dan Indonesian Center of Environmental Law (ICEL) meminta persoalan HGU tak menjadi dagangan politik kubu Jokowi Widodo atau Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019.

Permintaan tersebut dilakukan merespons Jokowi yang mengungkap lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah milik Prabowo di debat capres kedua Ahad malam lalu. Dalam debat itu, Prabowo mengakui ia memang menguasai sejumlah lahan milik negara dengan status HGU.

“Sentilan informasi yang dikeluarkan oleh capres nomor urut 01 adalah sebuah ironi. Informasi yang seharusnya dibuka untuk publik, yang sebelumnya ditutup-tutupi, justru dibuka dalam panggung debat antar capres sebagai bagian dari upaya melanggengkan kekuasaan,” kata Mufti Barri, Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI dalam rilis yang diterima Tempo, Rabu, 20 Februari 2019.

Baca SelengkapnyaPolemik Lahan Prabowo, Aktivis Minta HGU Tak Jadi Jualan Politik

Jakarta, 20 Februari 2019. Publik dikejutkan pada debat putaran kedua calon presiden (capres) 2019 ketika capres nomor urut 01, Joko Widodo, mengungkapkan areal yang dimiliki oleh capres 02 Prabowo Subianto, 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengakui bahwa dirinya memang menguasai sejumlah lahan milik negara dengan status Hak Guna Usaha (HGU).

Informasi HGU adalah informasi publik yang telah ditegaskan melalui putusan Komisi Informasi Pusat (KIP), lalu dikuatkan dengan putusan PTUN dan Mahkamah Agung (MA). Putusan ini sebagai bagian dari perjuangan keterbukaan informasi yang dilakukan FWI bersama publik sejak 1 Desember 2015. Meskipun telah dinyatakan terbuka, sampai detik rilis ini dikeluarkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) masih membangkang dan belum juga mau membuka dan menyerahkan informasi HGU yang disengketakan.

Baca : http://fwi.or.id/publikasi/putusan-mahkamah-agung-republik-indonesia/

Mufti Barri, Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI mengungkapkan kejadian tersebut sebagai ironi. “Sentilan informasi yang dikeluarkan oleh capres nomor urut satu adalah sebuah ironi dimana informasi yang seharusnya dibuka untuk publik, yang sebelumnya selalu ditutup-tutupi, tapi malah dibuka dalam panggung debat antar capres sebagai bagian dari upaya melanggengkan kekuasaan. Sementara urgensi keterbukaan informasi HGU yang lebih besar, seperti penyelesaian konflik sosial, tumpang tindih perizinan dan deforestasi malah diabaikan.”

Apresiasi bisa diberikan oleh publik ketika Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2017 Pasal 61 memasukkan putusan pengadilan atas informasi HGU yang secara utuh terbuka bagi publik, sebagai bentuk perubahan kebijakan yang mengarah pada tata kelola sumber daya alam yang lebih terbuka. Namun ketika implementasinya berbanding terbalik, apresiasi tidak layak lagi diberikan. Kenyataannya, produk kebijakan tersebut dilanggar oleh pembuat kebijakan itu sendiri.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] BALADA HGU DALAM PILPRES 2019 : INFORMASI HGU JANGAN SEKEDAR JADI DAGANGAN POLITIK