ICEL

ICEL

[Siaran Pers] ICEL Bersama 12 Ahli Hukum Ajukan Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan (Amici Curiae Brief) dalam Perkara Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW

BANDUNG, 15 Maret 2018 – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bersama 12 belas ahli hukum, aktivis dan peneliti lingkungan mengajukan pendapat hukum sahabat pengadilan (1) untuk perkara yang menyengketakan keabsahan keputusan tata usaha negara (KTUN) yaitu penerbitan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat No. 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana tertanggal 17 Juli 2017  selanjutnya disebut SK Izin Lingkungan 2017.

 

Pagi ini, perwakilan Amici telah menyerahkan berkas kepada Ketua PTUN Bandung serta majelis hakim yang menangani perkara No. 148/G/LH/2017/PTUN-BDG. Penyerahan pendapat hukum sahabat pengadilan ini dilakukan secara paralel dengan agenda persidangan gugatan antara Yayasan Walhi dan Sarjum bin Madrais (Para Penggugat) melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Tergugat) dan PT Cirebon Energi Prasarana (Tergugat II Intervensi).

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] ICEL Bersama 12 Ahli Hukum Ajukan Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan (Amici Curiae Brief) dalam Perkara Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW

Aktivis Minta Unsur Hukum Lingkungan Dikeluarkan dari RKUHP

Penyertaan aturan-aturan terkait hukum lingkungan hidup dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dianggap tidak tepat. Karena di dalamnya tidak terdapat peningkatan atau perbaikan hal-hal yang di UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetapi justru cenderung melemahkan.

Deputi Direktur Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring mengatakan hal itu di antaranya terlihat dari beberapa isi pasal ancaman yang cenderung berpotensi melemahkan hukuman pidana bagi pelaku kejahatan lingkungan karena tidak memiliki batasan hukuman minimal khusus.

“Jadi itu nantinya bisa membuat hakim semakin tidak punya pedoman batasan minimal hukuman. jadi tergantung penafsiran hakim lalu memutuskan hukuman minimal,” ujar Raynaldo di kantor Walhi, Jakarta, Rabu (14/03).

Baca SelengkapnyaAktivis Minta Unsur Hukum Lingkungan Dikeluarkan dari RKUHP

Catatan Kritis Terhadap Tindak Pidana Lingkungan dalam RKUHP

Kiri ke kanan: Raynaldo G Sembiring, Even Sembiring, Andri G Wibisana dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/3). Foto: RFQ

 

Beberapa substansi Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus mendapat penolakan dalam elemen masyarakat. Kini, giliran pegiat lingkungan hidup menyatakan penolakannya terhadap rumusan tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam RKUHP karena menimbulkan ketidakjelasan. Hal tersebut berdampak akan sulitnya aparat penegak hukum membuktikan tindak pidana (delik) lingkungan hidup dalam RKUHP.

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo G Sembiring menilai materi RKUHP menghilangkan ketentuan yang bersifat khas dalam penegakan hukum pidana di bidang lingkungan seperti tertuang dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Seperti penerapan asas ultimum remedium (pemidanaan upaya terakhir) dan primum remedium (penegakan hukum lingkungan prioritas utama).

“Dalam RKUHP asas ultimum remedium atau primum remedium tidak ditegaskan dapat atau tidaknya diterapkan dalam tindak pidana lingkungan,” ujar Raynaldo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Baca SelengkapnyaCatatan Kritis Terhadap Tindak Pidana Lingkungan dalam RKUHP

Strict Liability , Jurus Ampuh Hukum Lingkungan Menjerat Korporasi Tanpa Buktikan Unsur Kesalahan

Foto : NEE

 

Konsep strict liability atau ‘tanggung jawab mutlak’ harus diwaspadai pelaku usaha berkaitan aspek lingkungan. Korporasi dapat dihukum mengganti rugi hingga ratusan miliar cukup dengan terbukti mengakibatkan ancaman serius bagi lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi penggugat. Tak perlu ada unsur kesalahan.

Pertama kalinya strict liability dikenal di Indonesia dengan ratifikasi atas Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage (CLC) tahun 1969 oleh Keputusan Presiden No.18 Tahun 1978 (belakangan ratifikasi ini dicabut pada tahun 1998-red.). Lalu, UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dua kali direvisi hingga yang saat ini berlaku, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup) terus memuat soal strict liability.

Akan tetapi, baru pada tahun 2003 ada putusan pengadilan pertama di Indonesia yang menerapkan strict liability untuk menghukum tergugat. Putusan PN Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi hingga akhirnya menang di Kasasi tersebut dikenal sebagai Putusan Mandalawangi.

Baca SelengkapnyaStrict Liability , Jurus Ampuh Hukum Lingkungan Menjerat Korporasi Tanpa Buktikan Unsur Kesalahan