ICEL

ICEL

hutan

Hari Bumi 2019: Kenali Perbedaan Bakau dan Mangrove Serta Urgensi Penanaman Maupun Pelestariannya

Selamat Hari Bumi!

 

Hari Bumi, yang jatuh di tanggal 22 April, diperingati sejak tahun 1970 silam. Hari Bumi 1970 menyuarakan kesadaran yang mulai tumbuh, menyalurkan energi dari gerakan-gerakan anti-perang dan menempatkan kesadaran lingkungan di garda terdepan.[1]  Hingga saat ini, Hari Bumi sudah diperingati hampir setengah abad! Ada banyak cara untuk memperingati Hari Bumi, salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran untuk menanam pohon, khususnya pohon bakau, dan menjaga kelestarian hutan mangrove.

 

Bakau dan Mangrove, Apa Bedanya?

Pohon bakau adalah jenis tanaman mangrove tropis dari genus Rhizophora. Di hutan mangrove, bakau biasanya tumbuh di bagian paling depan yang berhadapan dengan laut.[2] Dengan demikian, bakau hanyalah salah satu spesies yang ada di kawasan hutan mangrove. Mangrove sendiri didefinisikan sebagai varietas komunitas pantai tropik dan subtropik berupa pepohonan atau semak-semak yang tumbuh di daerah yang terkena pasang surut air laut. Istilah mangrove ini tidak hanya tertuju pada satu jenis spesies tertentu, tetapi mencakup semua pohon-pohon atau semak-semak di suatu kawasan yang terkena pasang surut air laut dan membentuk suatu komunitas.[3]

 

Hutan Mangrove di Indonesia dan Permasalahan Sampah yang Mengiringinya

Berdasarkan data Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)[4], Indonesia memiliki 2.900.000 hektar (ha) yang notabene hampir 1/4 dari seluruh hutan mangrove yang ada di dunia. Luas hutan mangrove di Indonesia ini bahkan hampir sama dengan luas negara Belgia. Sayangnya, kerusakan hutan mangrove terjadi setiap tahun. Setiap tahun, 52.000 ha hutan mangrove Indonesia hilang. Dalam satu hektar, hutan mangrove Indonesia menyimpan 5x lebih banyak dari karbon hutan dataran tinggi. Bila hutan mangrove ini rusak, emisi tahunan dari kerusakan hutan mangrove Indonesia bisa mencapai 190.000.000 CO2 ton/tahun, jumlah ini sama dengan emisi jika setiap mobil di Indonesia jika mengitari bumi selama 2x.

 

Permasalahan lain yang mengiringi eksistensi hutan mangrove adalah soal sampah yang seringkali tersangkut di sela-sela akar mangrove. Sebagai contoh, hutan mangrove di kawasan Tanjung Benoa. Kawasan ini bukannya tidak memiliki tempat sampah untuk memfasilitasi sampah-sampah yang dihasilkan oleh para pengunjung, namun tetap saja banyak sampah yang dibuang sembarangan.[5] Sampah-sampah ini yang kemudian tersangkut di akar mangrove. Mirip dengan itu, di Untung Jawa, Kepulauan Seribu, ditemukan banyak sekali sampah yang mengambang dan tersangkut di sela-sela akar Rhizophora. Menurut informasi dari warga sekitar, ternyata, semua sampah ini berasal dari aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan ke sungai, laut, maupun di mangrove itu sendiri. Saat warga membuang sampah ke laut, pada saat pasang, sampah tersebut akan mengarah ke daratan terbawa arus, yang di saat surut, sampah tak kembali ke laut, melainkan tersangkut ke akar-akar mangrove. [6] Di Tarakan, hal yang sama turut terjadi. Menurut Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tarakan, Hariyanto, sampah plastik misalnya berupa botol minuman terapung dan tertinggal di atas permukaan lumpur atau tanah. Akhirnya, menutup permukaan sekitarnya dan mengakibatkan mangrove yang ada jadi terhimpit dan tidak bisa bernapas.[7] Bila mangrove kemudian mati, maka ia tidak bisa menjalankan fungsinya yang pada dasarnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

 

Fungsi Hutan Mangrove

Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat secara fisik, biologi maupun ekonomi. Fungsi dan manfaat hutan mangrove secara fisik antara lain:[8] a) penahan abrasi pantai; b) penahan intrusi (peresapan) air laut ke daratan; c) penahan badai dan angin yang bermuatan garam; d) menurunkan kandungan karbondioksida (CO2) di udara (pencemaran udara); dan e) penambat bahan-bahan pencemar (racun) di perairan pantai.

 

Fungsi dan manfaat hutan mangrove secara biologi antara lain:[9] a) tempat hidup biota laut, baik untuk berlindung, mencari makan, pemijahan maupun pengasuhan; b) sumber makanan bagi spesies-spesies yang ada di sekitarnya; dan c) tempat hidup berbagai satwa lain, misal kera, buaya, dan burung. Sedangkan fungsi dan manfaat hutan mangrove secara ekonomi antara lain:[10] a) tempat rekreasi dan pariwisata; b) sumber bahan kayu untuk bangunan dan kayu bakar; c) penghasil bahan pangan seperti ikan, udang, kepiting, dan lainnya; d) bahan penghasil obat-obatan seperti daun Bruguiera sexangula yang dapat digunakan sebagai obat dan penghambat tumor; dan e) sumber mata pencaharian masyarakat sekitar seperti dengan menjadi nelayan penangkap ikan dan petani tambak.

 

Setelah mengetahui fungsi dan manfaat hutan mangrove, yuk mulai tanam pohon bakau dan jaga kelestarian hutan mangrove dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang hanya akan berakhir di akar mangrove dan membuatnya sulit bernapas hingga ujung-ujungnya mati. (Erou)

 

—

[1] Earth Day, “The History of Earth Day,” https://www.earthday.org/about/the-history-of-earth-day/ diakses pada 11/4/2019 pukul 15.27 WIB.

[2] Ensiklopedi Jurnal Bumi, “Pohon Bakau,” https://jurnalbumi.com/knol/pohon-bakau/ diakses pada 11/4/2019 pukul 16.35 WIB.

[3] Pertamina, “Mangrove Samakah dengan Bakau?” https://www.pertamina.com/id/news-room/csr-news/mangrove-samakah-dengan-bakau- diakses pada 11/4/2019 pukul 16.37 WIB.

[4] Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), “5 Alasan Menghentikan Deforestasi Hutan Mangrove Sangat Berguna bagi Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia,” http://www.cifor.org/publications/pdf_files/posters/5783-infographic.pdf diakses pada 11/4/2019 pukul 17.46 WIB.

[5] Aditya Mardiastuti, Detik News “Duh, Banyak Sampah Nyangkut di Akar Mangrove Teluk Benoa,” https://news.detik.com/berita/d-4313492/duh-banyak-sampah-nyangkut-di-akar-mangrove-teluk-benoa diakses pada 15/4/2019 pukul 11.43 WIB.

[6] Ganis Riyan Efendi, MangroveMagz “Jenis Sampah Yang “Hinggap” Di Mangrove,” http://mangrovemagz.com/2016/11/16/jenis-sampah-yang-hinggap-di-mangrove/ diakses pada 15/4/2019 pukul 13.38 WIB.

[7] MK, Metro Kaltara “Sampah Plastik Ancam Merusak Ekosistem Hutan Mangrove,” http://www.metrokaltara.com/sampah-plastik-ancam-merusak-ekosistem-hutan-mangrove/ diakses pada 15/4/2019 pukul 13.49 WIB.

[8] Nurhenu Karuniastuti, Forum Manajemen Vol. 06 No.1 “Peranan Hutan Mangrove bagi Lingkungan Hidup,” http://www.pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/m1_Peranan_Hutan__________Nurhenu_K.pdf diakses pada 15/4/2019 pukul 14.57 WIB.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

World Wetland Day: Gambut, Penyumbang Karbon

Foto: Henri Subagiyo

Direvisinya PP 71/2014 dengan PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut, memberikan harapan yang lebih besar dalam pemulihan lahan gambut dan pengurangan kebakaran.

Sekitar 60% lahan basah yang ada di dunia adalah gambut, di Indonesia lahan gambut mencapai 12% luas daratan. 50% dari seluruh total lahan gambut yang ada di negara-negara non-annexed I (negara-negara non penyumbang gas rumah kaca akibat kegiatan manusia sejak revolusi industri tahun 1850-an) berkontribusi terhadap penambahan gas rumah kaca di muka bumi.

Tahun 2009, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26-41% hingga tahun 2020. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan mengelola lahan gambut secara berkelanjutan.

Prof Azwar Ma’as, Pakar Gambut dari Universitas Gadjah Mada, mengatakan pengelolaan lahan gambut perlu kehati-hatian, tidak bisa sembarangan untuk dilakukan pengelolaan, apalagi pada lahan gambut yang memiliki kubah gambut sedalam 3 meter. Pengelolaan lahan gambut harus melihat satu kesatuan hidrologis (lansekap), mempertahankan kubah gambut sangat penting agar sumber air terpenuhi sepanjang tahun, dan terhindar dari banjir maupun kekeringan[1].

Baca SelengkapnyaWorld Wetland Day: Gambut, Penyumbang Karbon

MA Harus Kawal Eksekusi Perusak Hutan

INDOPOS.CO.ID – Mahkamah Agung (MA) didesak agar mengawal eksekusi terkait kasus perusak hutan Rp 18,3 triliun. Pasalnya, selama tiga tahun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akhirnya menang melawan perusak lingkungan di berbagai kasus.

”Kami telah menyelesaikan 567 kasus pidana masuk ke pengadilan, 18 gugatan terhadap perusahaan (inkrah, Red) dengan nilai Rp 18,3 triliun dan 132 kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan,” ungkap Rasio Ridho Sani, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) dalam siaran persnya, Rabu (2/1/2019).

Ridho menguraikan, sepanjang 3,5 tahun, Ditjen Gakkum telah menangani 2.677 pengaduan, 3.135 pengawasan izin, dan menerbitkan 541 sanksi administrasi bagi usaha atau kegiatan yang melanggar perizinan dan peraturan perundangan bidang lingkungan dan kehutanan.

Baca SelengkapnyaMA Harus Kawal Eksekusi Perusak Hutan

Penyegelan Lahan Konsesi Terbakar di Kalbar Diapresiasi

DIREKTUR Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo mengapresiasi langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyegel area terbakar milik lima perusahaan perkebunan di Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar).

Langkah penyegelan diharapkan mampu mendorong proses penegakan hukum secara tegas. “Ini patut diapresiasi. Perlu terus dilakukan oleh KLHK dan kepolisian. Ini perlu dikawal jangan sampai berhenti di tengah jalan prosesnya karena baru tahap awal yakni penyegelan,” ujarnya menjawab Media Indonesia, Senin (27/8).

Menurutnya, penyegelan perlu dibarengi dengan audit kepatuhan perusahaan terhadap upaya pengendalian dan pencegahan karhutla. “Jika melanggar perlu pula dikenakan sanksi administrasi termasuk perintah tindakan untuk memulihkan kerusakan yang ada,” jelasnya.

Diharapkan, proses hukum juga tidak berhenti di tengah jalan. Pasalnya, lanjut Henri, sejumlah kasus hukum karhutla ada pula yang terhenti. “Polri pada 2015 memang banyak menetapkan tersangka tapi banyak pula yang di SP3. Jangan sampai terulang seperti itu,” tandasnya.

Sebelumnya, tim KLHK menyegel area terbakar milik lima perusahaan perkebunan di Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar). Lima perusahaan itu adalah PT SUM, PT PLD, PT AAN, PT APL, dan PT RJP. Penyegelan dilakukan berturut-turut pada Sabtu (25/8) dan Minggu (26/8).

 

Sumber : http://mediaindonesia.com/read/detail/181011-penyegelan-lahan-konsesi-terbakar-di-kalbar-diapresiasi

Jokowi Divonis Lawan Hukum, Walhi: Presiden Masih Setengah Hati

Jokowi meninjau kebakaran hutan (Biro Pers Istana; news.detik.com)

 

Palangkaraya – Presiden Joko Widodo memilih melakukan perlawanan dengan mengajukan kasasi. Ia menolak divonis melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Seharusnya pemerintah tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan ini sebagai fakta bahwa tahun 2015 penanganan kebakaran hutan dan lahan belum maksimal. Upaya kasasi bertolak belakang dengan keinginan warga yang menginginkan segera adanya perlindungan hutan dan masyarakat secara total dari bencana kebakaran hutan,” kata Arie Rompas.

Hal itu disampaikan dalam siaran pers yang dilansir Walhi, Senin (27/8/2018). Arie merupakan salah satu penggugat prinsipal dan team leader kampanye hutan Greenpeace Indonesia.

Hingga saat ini, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Bahkan kabut asap menyelimuti Pontianak dalam beberapa minggu terakhir sehingga memaksa pemerintah daerah meliburkan sekolah di semua tingkatan.

Baca SelengkapnyaJokowi Divonis Lawan Hukum, Walhi: Presiden Masih Setengah Hati

Presiden Diminta Cabut Kasasi

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Reynaldo Sembiring menyampaikan pandangannya terkait langkah kasasi yang ditempuh pemerintah pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah tahun 2015. Minggu (Foto: kompas.id 26/8/2018).

 

JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat meminta Presiden Joko Widodo membatalkan upaya kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada 2015. Upaya kasasi dinilai akan merugikan masyarakat dan memperlambat penyelesaian masalah tata kelola kasus kebakaran hutan dan lahan yang masih terus terjadi.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menyampaikan permintaan tersebut adalah Green Peace Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan perwakilan tim pengacara Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah (Kalteng).

Pada 22 Maret 2017, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memvonis presiden, empat menteri, serta Gubernur Kalteng dan DPRD Kalteng bersalah atau lalai dalam bencana asap kebakaran hutan dan lahan pada 2015. Putusan itu mengabulkan gugatan warga yang diajukan para aktivis lingkungan yang tergabung dalam GAAs Kalteng. Atas putusan itu, presiden mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. (Kompas, 23/8/2018)

Dalam putusan itu disebutkan, asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan satu balita, satu anak, dan dua orang dewasa di Kalteng meninggal dunia; 37.744 orang (Agustus-September 2015) menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA); 4.453 orang menderita diare; dan kerugian lainnya.

Baca SelengkapnyaPresiden Diminta Cabut Kasasi

LSM Minta Pemerintah Jalankan Putusan Pengadilan Soal Kebakaran Hutan Kalimantan

Aktivis Greenpeace bersama sejumlah relawan membentangkan banner sebagai bentuk kampanye mencegah terjadinya kembali kebakaran lahan gambut di Desa Paduran, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. (ANTARA FOTO/Greenpeace/Ulet Ifansasti)

 

Jakarta (ANTARA News) – Lembaga-lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah menjalankan putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menyatakan pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada 2015,dan berharap Presiden Joko Widodo membatalkan upaya untuk mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut.

“Seharusnya pemerintah tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan inisebagai fakta bahwa pada 2015 penanganan kebakaran hutan dan lahan belum maksimal. Upaya kasasi bertolak belakang dengan keinginan warga yang menginginkan segera adanya perlindungan hutan dan masyarakat secara total dari bencana kebakaran hutan,” kata salah satu penggugat prinsipal dan Team Leader Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas dalam keterangan tertulisnya, Minggu.

Kebakaran hutan dan kabut asap yang terjad setiap tahundalam kurun 18 tahun di Kalimantan Tengah telah mendorong Gerakan Anti Asap mengajukan upaya hukum diwakili tujuh warga Palangkaraya menyampaikan gugatan warga negara.

Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya dan kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada November 2017.

Baca SelengkapnyaLSM Minta Pemerintah Jalankan Putusan Pengadilan Soal Kebakaran Hutan Kalimantan

[Siaran Pers Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil: Upaya kasasi akan merugikan masyarakat, pemerintah diminta menjalankan putusan pengadilan demi korban asap kebakaran hutan

      Foto: kompas.id

Jakarta 26 Agustus 2018. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat meminta Presiden Joko Widodo mencabut upaya kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menyatakan pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Kebakaran hutan dan kabut asap yang selalu terjadi setiap tahun dalam kurun waktu 18 tahun ini telah mendorong Gerakan Anti Asap mengajukan upaya hukum diwakili 7 orang warga Palangkaraya menggunakan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit).

 

Gugatan tersebut kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi Palangkaraya pada bulan November 2017,[1] namun Presiden memutuskan untuk melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung sehingga kepastian hukum atas hak warga untuk bebas dari kebakaran hutan dan asap masih terus terancam.[2]

 

“Seharusnya pemerintah tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan ini sebagai fakta bahwa tahun 2015 penanganan kebakaran hutan dan lahan belum maksimal. Upaya kasasi bertolak belakang dengan keinginan warga yang menginginkan segera adanya perlindungan hutan dan masyarakat secara total dari bencana kebakaran hutan,” tegas Arie Rompas salah satu penggugat prinsipal dan Team Leader kampanye hutan Greenpeace Indonesia.  

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil: Upaya kasasi akan merugikan masyarakat, pemerintah diminta menjalankan putusan pengadilan demi korban asap kebakaran hutan

Menuju Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit dan Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-20, Sawit Watch menyelenggarakan Lokakarya Nasional “Menuju Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit dan Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial” pada tanggal 13-14 Agustus 2018 bertempat di Gedung YTKI, Kuningan, Jakarta Selatan. Lokakarya ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan rekomendasi ke pemerintah untuk kebijakan perbaikan tata kelola perkebunan sawit dan rekomendasi untuk reforma agraria terutama di sektor perkebunan sawit.

 

Acara dibagi menjadi 4 sesi yang diselenggarakan selama 2 hari. Pada hari pertama dilaksanakan 3 sesi pemaparan dengan tema yang berbeda. Pertama, Reforma Agraria di Perkebunan Sawit. Kedua, Urgensi RUU Perkelapasawitan. Ketiga, Arah Kebijakan Penundaan Izin Baru dan Evlauasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit. Sedangkan sesi keempat yang diadakan pada hari kedua adalah diskusi panel membahas tema yang telah dipaparkan pada hari sebelumnya dan dilanjutkan dengan diskusi pleno serta penyampaian hasil lokakarya.

 

Sesi 1

Fokus pembahasan pada sesi ini adalah reforma agraria dan komoditas sawit. Sesi pertama ini dibuka oleh Prof. Mochammad Maksum Machfoedz selaku Rektor UNUSIA Jakarta dan Waketum PBNU. Beliau menggarisbawahi adanya kajian yang menyebutkan terdapat 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016 yang berdampak pada 86.475 KK dan total luas lahan 1.265.027,39 ha. Pada tahun 2017, kuantitas konflik meningkat hingga 50% dengan mayoritas berada di perkebunan sawit. Prof. Maksum juga menguraikan adanya pembangunan sebagai state building dan akumulasi kapital yang mengakibatkan perubahan demografis hingga menimbulkan prevalensi kekerasan kolektif. Pada akhirnya karakter ekonomi Indonesia memang butuh penyelesaian struktural karena adanya ketimpangan distribusi.

 

Menurut paparan dari Donie selaku Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian ATR/BPN, pada dasarnya reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset (asset reform) dan disertai dengan penataan akses (access reform). Apabila digambarkan sebagai rumus maka reforma agraria = penataan aset + penataan akses, di mana penataan aset dilakukan oleh Kementeria ATR/BPN dengan menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, sedangkan penataan akses dilakukan oleh K/L dan Pemda terkait melalui pendidikan, pelatihan, penyediaan infrastruktur, akses permodalan, maupun bantuan lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.

Baca SelengkapnyaMenuju Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit dan Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Kementerian LHK Gandeng Komisi Yudisial, Antisipasi Putusan Serupa PN Meulaboh?

Rawa Tripa yang dibakar oleh PT. Kallista Alam. (Foto: Paul Hilton/SOCP/YEL)

 

Belum lama ini terjadi putusan aneh dalam tatanan peradilan di Indonesia. Betapa tidak, pengadilan negeri membatalkan putusan Mahkamah Agung! Cerita ini terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, sudah membatalkan putusan Mahkamah Agung tahun 2015 yang memerintahkan PN Meulaboh mengeksekusi PT Kallista Alam, atas kasus pembakaran hutan gambut Rawa Tripa.

Pada 12 April 2018, putusan PN Meulaboh mengabulkan gugatan perdata Kallista Alam dan menyatakan, putusan MA Nomor 651 K/Pdt/2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tak mempunyai titel eksekutorial (tak bisa dieksekusi) dan menyatakan pembakaran hutan dalam kawasan gambut tak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada Kallista Alam.

Kondisi ini, menimbulkan ketidakpastian hukum dan jadi tanda tanya bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Padahal, kasus Kallista Alam merupakan salah satu kemenangan negara dalam menangani penegakan hukum lingkungan hidup, dengan hukuman Rp114,3 miliar dan membayar biaya pemulihan lingkungan Rp251,76 miliar.

Selang satu bulan, pada 23 Mei 2018 di Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Komisi Yudisial menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) kerjasama antarlembaga guna menyelesaikan perkara lingkungan dan kehutanan.

Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum, KLHK mengatakan, MoU ini sangat penting dalam penyelesaian kasus-kasus lingkungan. Mulai dari putusan perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun terkendala dalam proses eksekusi, penanganan perkara tindak pidana kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang memasuki tahap persidangan, sampai sengketa tata usaha negara terkait penegakan hukum administrasi.

Baca SelengkapnyaKementerian LHK Gandeng Komisi Yudisial, Antisipasi Putusan Serupa PN Meulaboh?