ICEL

ICEL

Penyegelan Lahan Konsesi Terbakar di Kalbar Diapresiasi

DIREKTUR Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo mengapresiasi langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyegel area terbakar milik lima perusahaan perkebunan di Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar).

Langkah penyegelan diharapkan mampu mendorong proses penegakan hukum secara tegas. “Ini patut diapresiasi. Perlu terus dilakukan oleh KLHK dan kepolisian. Ini perlu dikawal jangan sampai berhenti di tengah jalan prosesnya karena baru tahap awal yakni penyegelan,” ujarnya menjawab Media Indonesia, Senin (27/8).

Menurutnya, penyegelan perlu dibarengi dengan audit kepatuhan perusahaan terhadap upaya pengendalian dan pencegahan karhutla. “Jika melanggar perlu pula dikenakan sanksi administrasi termasuk perintah tindakan untuk memulihkan kerusakan yang ada,” jelasnya.

Diharapkan, proses hukum juga tidak berhenti di tengah jalan. Pasalnya, lanjut Henri, sejumlah kasus hukum karhutla ada pula yang terhenti. “Polri pada 2015 memang banyak menetapkan tersangka tapi banyak pula yang di SP3. Jangan sampai terulang seperti itu,” tandasnya.

Sebelumnya, tim KLHK menyegel area terbakar milik lima perusahaan perkebunan di Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar). Lima perusahaan itu adalah PT SUM, PT PLD, PT AAN, PT APL, dan PT RJP. Penyegelan dilakukan berturut-turut pada Sabtu (25/8) dan Minggu (26/8).

 

Sumber : http://mediaindonesia.com/read/detail/181011-penyegelan-lahan-konsesi-terbakar-di-kalbar-diapresiasi

Jokowi Divonis Lawan Hukum, Walhi: Presiden Masih Setengah Hati

Jokowi meninjau kebakaran hutan (Biro Pers Istana; news.detik.com)

 

Palangkaraya – Presiden Joko Widodo memilih melakukan perlawanan dengan mengajukan kasasi. Ia menolak divonis melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Seharusnya pemerintah tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan ini sebagai fakta bahwa tahun 2015 penanganan kebakaran hutan dan lahan belum maksimal. Upaya kasasi bertolak belakang dengan keinginan warga yang menginginkan segera adanya perlindungan hutan dan masyarakat secara total dari bencana kebakaran hutan,” kata Arie Rompas.

Hal itu disampaikan dalam siaran pers yang dilansir Walhi, Senin (27/8/2018). Arie merupakan salah satu penggugat prinsipal dan team leader kampanye hutan Greenpeace Indonesia.

Hingga saat ini, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Bahkan kabut asap menyelimuti Pontianak dalam beberapa minggu terakhir sehingga memaksa pemerintah daerah meliburkan sekolah di semua tingkatan.

Baca SelengkapnyaJokowi Divonis Lawan Hukum, Walhi: Presiden Masih Setengah Hati

Presiden Diminta Cabut Kasasi

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Reynaldo Sembiring menyampaikan pandangannya terkait langkah kasasi yang ditempuh pemerintah pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah tahun 2015. Minggu (Foto: kompas.id 26/8/2018).

 

JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat meminta Presiden Joko Widodo membatalkan upaya kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada 2015. Upaya kasasi dinilai akan merugikan masyarakat dan memperlambat penyelesaian masalah tata kelola kasus kebakaran hutan dan lahan yang masih terus terjadi.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menyampaikan permintaan tersebut adalah Green Peace Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan perwakilan tim pengacara Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah (Kalteng).

Pada 22 Maret 2017, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memvonis presiden, empat menteri, serta Gubernur Kalteng dan DPRD Kalteng bersalah atau lalai dalam bencana asap kebakaran hutan dan lahan pada 2015. Putusan itu mengabulkan gugatan warga yang diajukan para aktivis lingkungan yang tergabung dalam GAAs Kalteng. Atas putusan itu, presiden mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. (Kompas, 23/8/2018)

Dalam putusan itu disebutkan, asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan satu balita, satu anak, dan dua orang dewasa di Kalteng meninggal dunia; 37.744 orang (Agustus-September 2015) menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA); 4.453 orang menderita diare; dan kerugian lainnya.

Baca SelengkapnyaPresiden Diminta Cabut Kasasi

LSM Minta Pemerintah Jalankan Putusan Pengadilan Soal Kebakaran Hutan Kalimantan

Aktivis Greenpeace bersama sejumlah relawan membentangkan banner sebagai bentuk kampanye mencegah terjadinya kembali kebakaran lahan gambut di Desa Paduran, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. (ANTARA FOTO/Greenpeace/Ulet Ifansasti)

 

Jakarta (ANTARA News) – Lembaga-lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah menjalankan putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menyatakan pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada 2015,dan berharap Presiden Joko Widodo membatalkan upaya untuk mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut.

“Seharusnya pemerintah tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan inisebagai fakta bahwa pada 2015 penanganan kebakaran hutan dan lahan belum maksimal. Upaya kasasi bertolak belakang dengan keinginan warga yang menginginkan segera adanya perlindungan hutan dan masyarakat secara total dari bencana kebakaran hutan,” kata salah satu penggugat prinsipal dan Team Leader Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas dalam keterangan tertulisnya, Minggu.

Kebakaran hutan dan kabut asap yang terjad setiap tahundalam kurun 18 tahun di Kalimantan Tengah telah mendorong Gerakan Anti Asap mengajukan upaya hukum diwakili tujuh warga Palangkaraya menyampaikan gugatan warga negara.

Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya dan kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada November 2017.

Baca SelengkapnyaLSM Minta Pemerintah Jalankan Putusan Pengadilan Soal Kebakaran Hutan Kalimantan

[Siaran Pers Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil: Upaya kasasi akan merugikan masyarakat, pemerintah diminta menjalankan putusan pengadilan demi korban asap kebakaran hutan

      Foto: kompas.id

Jakarta 26 Agustus 2018. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat meminta Presiden Joko Widodo mencabut upaya kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menyatakan pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Kebakaran hutan dan kabut asap yang selalu terjadi setiap tahun dalam kurun waktu 18 tahun ini telah mendorong Gerakan Anti Asap mengajukan upaya hukum diwakili 7 orang warga Palangkaraya menggunakan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit).

 

Gugatan tersebut kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi Palangkaraya pada bulan November 2017,[1] namun Presiden memutuskan untuk melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung sehingga kepastian hukum atas hak warga untuk bebas dari kebakaran hutan dan asap masih terus terancam.[2]

 

“Seharusnya pemerintah tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan ini sebagai fakta bahwa tahun 2015 penanganan kebakaran hutan dan lahan belum maksimal. Upaya kasasi bertolak belakang dengan keinginan warga yang menginginkan segera adanya perlindungan hutan dan masyarakat secara total dari bencana kebakaran hutan,” tegas Arie Rompas salah satu penggugat prinsipal dan Team Leader kampanye hutan Greenpeace Indonesia.  

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil: Upaya kasasi akan merugikan masyarakat, pemerintah diminta menjalankan putusan pengadilan demi korban asap kebakaran hutan

Menuju Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit dan Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-20, Sawit Watch menyelenggarakan Lokakarya Nasional “Menuju Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit dan Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial” pada tanggal 13-14 Agustus 2018 bertempat di Gedung YTKI, Kuningan, Jakarta Selatan. Lokakarya ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan rekomendasi ke pemerintah untuk kebijakan perbaikan tata kelola perkebunan sawit dan rekomendasi untuk reforma agraria terutama di sektor perkebunan sawit.

 

Acara dibagi menjadi 4 sesi yang diselenggarakan selama 2 hari. Pada hari pertama dilaksanakan 3 sesi pemaparan dengan tema yang berbeda. Pertama, Reforma Agraria di Perkebunan Sawit. Kedua, Urgensi RUU Perkelapasawitan. Ketiga, Arah Kebijakan Penundaan Izin Baru dan Evlauasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit. Sedangkan sesi keempat yang diadakan pada hari kedua adalah diskusi panel membahas tema yang telah dipaparkan pada hari sebelumnya dan dilanjutkan dengan diskusi pleno serta penyampaian hasil lokakarya.

 

Sesi 1

Fokus pembahasan pada sesi ini adalah reforma agraria dan komoditas sawit. Sesi pertama ini dibuka oleh Prof. Mochammad Maksum Machfoedz selaku Rektor UNUSIA Jakarta dan Waketum PBNU. Beliau menggarisbawahi adanya kajian yang menyebutkan terdapat 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016 yang berdampak pada 86.475 KK dan total luas lahan 1.265.027,39 ha. Pada tahun 2017, kuantitas konflik meningkat hingga 50% dengan mayoritas berada di perkebunan sawit. Prof. Maksum juga menguraikan adanya pembangunan sebagai state building dan akumulasi kapital yang mengakibatkan perubahan demografis hingga menimbulkan prevalensi kekerasan kolektif. Pada akhirnya karakter ekonomi Indonesia memang butuh penyelesaian struktural karena adanya ketimpangan distribusi.

 

Menurut paparan dari Donie selaku Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian ATR/BPN, pada dasarnya reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset (asset reform) dan disertai dengan penataan akses (access reform). Apabila digambarkan sebagai rumus maka reforma agraria = penataan aset + penataan akses, di mana penataan aset dilakukan oleh Kementeria ATR/BPN dengan menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, sedangkan penataan akses dilakukan oleh K/L dan Pemda terkait melalui pendidikan, pelatihan, penyediaan infrastruktur, akses permodalan, maupun bantuan lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.

Baca SelengkapnyaMenuju Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit dan Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Kementerian LHK Gandeng Komisi Yudisial, Antisipasi Putusan Serupa PN Meulaboh?

Rawa Tripa yang dibakar oleh PT. Kallista Alam. (Foto: Paul Hilton/SOCP/YEL)

 

Belum lama ini terjadi putusan aneh dalam tatanan peradilan di Indonesia. Betapa tidak, pengadilan negeri membatalkan putusan Mahkamah Agung! Cerita ini terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, sudah membatalkan putusan Mahkamah Agung tahun 2015 yang memerintahkan PN Meulaboh mengeksekusi PT Kallista Alam, atas kasus pembakaran hutan gambut Rawa Tripa.

Pada 12 April 2018, putusan PN Meulaboh mengabulkan gugatan perdata Kallista Alam dan menyatakan, putusan MA Nomor 651 K/Pdt/2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tak mempunyai titel eksekutorial (tak bisa dieksekusi) dan menyatakan pembakaran hutan dalam kawasan gambut tak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada Kallista Alam.

Kondisi ini, menimbulkan ketidakpastian hukum dan jadi tanda tanya bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Padahal, kasus Kallista Alam merupakan salah satu kemenangan negara dalam menangani penegakan hukum lingkungan hidup, dengan hukuman Rp114,3 miliar dan membayar biaya pemulihan lingkungan Rp251,76 miliar.

Selang satu bulan, pada 23 Mei 2018 di Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Komisi Yudisial menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) kerjasama antarlembaga guna menyelesaikan perkara lingkungan dan kehutanan.

Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum, KLHK mengatakan, MoU ini sangat penting dalam penyelesaian kasus-kasus lingkungan. Mulai dari putusan perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun terkendala dalam proses eksekusi, penanganan perkara tindak pidana kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang memasuki tahap persidangan, sampai sengketa tata usaha negara terkait penegakan hukum administrasi.

Baca SelengkapnyaKementerian LHK Gandeng Komisi Yudisial, Antisipasi Putusan Serupa PN Meulaboh?

Sebanyak 53 Kasus Perambahan Hutan Riau Belum Ditindaklanjuti

Okto Yugo Setyo, Staf Kampanye dan Advokasi Jikalahari, memaparkan temuan terkait pelanggaran dalam perambahan hutan di Riau. Sebanyak 53 kasus ditemukan sepanjang 2017 yang diduga melanggar UU P3H (Foto : KELVIN HIANUSA/ Kompas)

 

JAKARTA, KOMPAS – Laporan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau terhadap 38 korporasi dan 15 pemodal perorangan atau cukong yang melanggar perambahan hutan selama 2017 belum ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Keseluruhan kasus itu diduga melanggar Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan karena merambah dasar hutan tanpa izin.

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) membuka laporan terkait hasil investigasi perambahan kawasan hutan selama 2017, Jumat (2/3), pada acara Solusi Penyelesaian Kasus Kejahatan Kawasan Hutan, di Tjikini Lima, Jakarta.

Dari investigasi itu, terdapat 35 perusahaan dan 15 cukong yang terbukti melanggar UU P3H karena merambah hutan tanpa izin serta 3 perusahaan yang menerima titipan hasil hutan yang diambil dengan ilegal.

Sejumlah 53 kasus itu telah dilaporkan dengan audiensi ke Komisi Kepolisian Nasional pada 30 Januari 2018. Namun, ketika diperiksa ulang pada 19 Februari 2018, laporan itu belum ditindaklanjuti. “Belum didisposisikan siapa yang akan menangani kasus itu,” kata Okto Yugo Setyo, Staf Kampanye dan Advokasi Jikalahari, saat diwawancari usai acara.

Baca SelengkapnyaSebanyak 53 Kasus Perambahan Hutan Riau Belum Ditindaklanjuti

Pemerintah Menang, RAPP Harus Revisi Rencana Kerja Sesuai Aturan Gambut

Kado indah akhir tahun bagi lingkungan dan kemanusiaan datang dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Hari ini, Kamis (21/12/17), pengadilan menolak gugatan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kepada pemerintah.

Perusahaan ini melayangkan gugatan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas keberatan atas keluarnya SK 5322 tahun 2017 soal pembatalan rencana kerja usaha (RKU) periode 2010-2019. RAPP menganggap, dengan pembatalan RKU itu, operasional perusahaan tak bisa jalan lagi. KLHK menolak RKU perusahaan karena belum sesuai aturan perlindungan gambut.

RAPP menyebutkan, pasal peralihan di Pasal 45 PP Nomor 71/2014 jadi dasar pembatalan RKU. Ketentuan peralihan inilah yang dipermasalahkan RAPP. Perusahaan ini beranggapan, kebijakan perbaikan tata kelola gambut tak bersifat retroaktif alias RAPP tidak wajib menyesuaikan RKU berdasarkan kebijakan pasca terbit PP 57/2016.

Baca SelengkapnyaPemerintah Menang, RAPP Harus Revisi Rencana Kerja Sesuai Aturan Gambut