Jakarta – 24 September 2019 merupakan tanggal wacana akan disahkannya RUU Pertanahan, sejumlah akademisi dan masyarakat menyerukan untuk menolak RUU ini. Hal ini disebabkan RUU ini masih memiliki sejumlah catatan yang harus diperbaiki. RUU ini pada awalnya dibentuk untuk memperkuat substansi pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria justru menimbulkan kesan tergesa-gesa dan dipaksakan.
Gencarnya penolakan terhadap RUU pertanahan dari berbagai lembaga organisasi masyarakat, akademisi dan mahasiswa disebabkan pembahasan RUU tersebut tidak melibatkan masyarakat sipil. Selain itu, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi, menyayangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan tidak dapat menjawab berbagai persoalan dan konflik Agraria. Selain persoalan konflik agraria, RUU pertanahan akan berdampak buruk bagi khalayak ramai baik terhadap masyarakat pedesaan maupun pada masyarakat perkotaan.
“RUU pertanahan awalnya diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan dan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Selain menjawab persoalan konflik Agraria, RUU ini juga diharapkan dapat mengatur pengelolaan tanah dengan mempertimbangkan sosial, budaya dan lingkungan hidup. Pemerintah beranggapan bahwa RUU ini akan melengkapi UU Pokok Agraria yang dinilai belum dapat menjawab permasalahan aktual pertanahan. Namun sayangnya, draft terakhir RUU Pertanahan per tanggal 22 Juni 2019 belum dapat menjawab ekspektasi masyarakat dan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria. Alih-alih menyelesaikan konflik agraria, masih terdapat banyak permasalahan substansi dalam RUU Pertanahan ini yang dapat kontra-produktif dengan semangat reforma agraria dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang baik,” ujar Roni S. Maulana Kepala Departemen Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Baca SelengkapnyaSarat Investor, RUU Pertanahan Harus Ditolak