ICEL

ICEL

Sarat Investor, RUU Pertanahan Harus Ditolak

Jakarta – 24 September 2019 merupakan tanggal wacana akan disahkannya RUU Pertanahan, sejumlah akademisi dan masyarakat menyerukan untuk menolak RUU ini. Hal ini disebabkan RUU ini masih memiliki sejumlah catatan yang harus diperbaiki. RUU ini pada awalnya dibentuk untuk memperkuat substansi pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria justru menimbulkan kesan tergesa-gesa dan dipaksakan.

Gencarnya penolakan terhadap RUU pertanahan dari berbagai lembaga organisasi masyarakat, akademisi dan mahasiswa disebabkan pembahasan RUU tersebut tidak melibatkan masyarakat sipil. Selain itu, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi, menyayangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan tidak dapat menjawab berbagai persoalan dan konflik Agraria. Selain persoalan konflik agraria, RUU pertanahan akan berdampak buruk bagi khalayak ramai baik terhadap masyarakat pedesaan maupun pada masyarakat perkotaan.

“RUU pertanahan awalnya diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan dan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Selain menjawab persoalan konflik Agraria, RUU ini juga diharapkan dapat mengatur pengelolaan tanah dengan mempertimbangkan sosial, budaya dan lingkungan hidup. Pemerintah beranggapan bahwa RUU ini akan melengkapi UU Pokok Agraria yang dinilai belum dapat menjawab permasalahan aktual pertanahan. Namun sayangnya, draft terakhir RUU Pertanahan per tanggal 22 Juni 2019 belum dapat menjawab ekspektasi masyarakat dan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria. Alih-alih menyelesaikan konflik agraria, masih terdapat banyak permasalahan substansi dalam RUU Pertanahan ini yang dapat kontra-produktif dengan semangat reforma agraria dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang baik,” ujar Roni S. Maulana Kepala Departemen Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Baca SelengkapnyaSarat Investor, RUU Pertanahan Harus Ditolak

Halangi Akses Informasi Kebun Sawit, Deputi Menko Perekonomian Dilaporkan LSM

JAKARTA – Puluhan organisasi masyarakat sipil melaporkan Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, kepada Menteri Koordinator Perekonomian Darwin Nasution pada Rabu (21/8). Laporan tersebut sehubungan dengan penerbitan Surat Nomor: TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2019 tertanggal 6 Mei 2019, perihal Data dan Informasi terkait Kebun Kelapa Sawit.

“Surat Deputi tersebut dijadikan alasan beberapa Badan Publik untuk menolak memberikan informasi publik. Di Jambi, misalnya, permohonan informasi oleh peneliti kami ditolak Dinas Perkebunan, atas dasar Surat Deputi tersebut. Jelas ini merupakan pelanggaran prosedur,” jelas Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo dalam keterangannya kepada Gresnews.com, Rabu (21/8).

Meski tidak ditujukan secara eksplisit kepada Kementerian/Lembaga atau Daerah, informasi yang tertuang dalam poin ke-3 surat tersebut memang terkesan memberikan arahan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan data dan informasi mengenai Hak Guna Usaha (HGU) kebun kelapa sawit (berupa nama pemegang, peta, dan lokasi) sebagai informasi dikecualikan. Arahan tersebut kembali ditegaskan dalam poin ke-4 yang meminta Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan inisiatif membuat kesepakatan dengan pihak lain dalam pemberian data dan informasi yang terkait dengan kebun kelapa sawit.

“Kami mendesak Menteri Koordinator Perekonomian untuk memberikan instruksi kepada seluruh jajarannya agar tunduk terhadap ketentuan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP menyatakan informasi HGU beserta dokumen pendukungnya adalah informasi terbuka. Hal ini juga telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam sengketa informasi antara Forest Watch Indonesia dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),” tambah Ahmad Hanafi, Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC).

Desiana Samosir (Pegiat Koalisi Freedom of Information Network Indonesia-FOINI) menuturkan Surat Deputi tersebut bertentangan dengan hukum dan harus dicabut. Pelanggaran konstitusional atas akses informasi, tidak dapat dibiarkan. Lebih lanjut, ke-36 organisasi tersebut meminta Menteri Koordinator Perekonomian untuk membatalkan Surat Deputi tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Jika tidak, organisasi masyarakat sipil akan menempuh upaya hukum lain yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

 

Sumber: http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/116974-halangi-akses-informasi-kebun-sawit-deputi-menko-perekonomian-dilaporkan-lsm/