Pada hari Senin, 2 April 2018 Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan diskusi terbatas mengenai gugatan perusahaan terhadap pencabutan IUP yang dimilikinya. Forum terdiri dari organisasi-organisasi masyarakat sipil (ICW, YLBHI, PINUS, PWYP Indonesia, ICEL), Fakultas Ilmu Administrasi UI, akademisi, dan KPK. Forum menyoroti upaya hukum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang di Sumatra Selatan yang mengajukan gugatan kepada Pemda ke PTUN dengan objek sengketa SK pencabutan IUP yang dimilikinya. Banyak dari IUP tersebut yang dicabut karena perusahaan melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah tertuang dalam IUP-nya.

LSM PINUS Sumatra Selatan menyampaikan kondisi terkini dari perusahan yang masih menjalani upaya hukum hingga tingkat kasasi saat ini. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut. Pertama, terdapat perusahaan yang belum menyelesaikan kewajibannya dalam bentuk pembayaran royalti hingga Rp27 miliar (menunggak), namun saat IUP dihentikan sementara dan kemudian dicabut, perusahaan tersebut melakukan “serangan balasan” dengan menggugat Gubernur ke PTUN. Kedua, terdapat perusahaan yang tidak dapat menunjukkan beberapa kelengkapan dokumen seperti SK Pencadangan Wilayah, pematokan batas wilayah IUP, serta belum menyelesaikan pembayaran PNBP, sampai akhirnya IUP-nya dicabut. Ketiga, terdapat perusahaan yang bermasalah status PMA-nya.

Baca SelengkapnyaGugatan Perusahaan Terhadap Pencabutan IUP di Sumatra Selatan: Serangan Balik?