ICEL

ICEL

Tata Ruang Untuk Wilayah Rawan Bencana

Januari hingga September 2018 Indonesia mengalami delapan deretan gempa bumi. Dua diantaranya dilalui dengan duka yang mendalam. Gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat terjadi 459 kali dalam kurun waktu yang singkat yang mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 60-an orang luka-luka serta mengakibatkan kerugian secara moril dan materil.

Dalam waktu sebulan, gempa juga terjadi pada wilayah Sulawesi Tenggara. Gempa yang disusul oleh tsunami ini, meluluh lantakkan Kabupaten Donggala. Tercatat hingga saat ini 2.010 orang meninggal dunia, dan melumpuhkan sendi perekonomian Kabupaten Donggala. Isak tangis tak terbendung tatkala korban syok atas kehilangan kerabat, dan kehilangan harta dan benda. Indonesia menangis. Berbekal kejadian pada tsunami Aceh 2004 lalu, Indonesia sigap dalam penanganan pasca bencana. Namun, tidak sigap dalam siaga bencana.

Pada 2012 lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengeluarkan Peta Indeks Rawan Bencana Indonesia. BNPB menjelaskan, hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki risiko bencana. Baik yang berada di wilayah perbukitan, dataran rendah, hingga kawasan pesisir. Sayangnya peta yang dikeluakan oleh BNPB menjadi sebuah peringatan diatas kertas bagi pemerintah daerah. Resiko bencana tidak dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Rika Fajrini menyatakan bahwa mitigasi bencana dimulai dari perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan kerawanan bencana dalam menentukan peruntukan dan pemanfaatan ruangnya. Saat ini banyak daerah yang sedang melakukan revisi tata ruangnya, kesempatan emas untuk mengawal: Pertama, RTRW daerah sudah harus memuat peta kerawanan bencana; Kedua, arah pemanfaatan wilayah rawan bencana tidak kontraproduktif. Pembangunan skala besar dan Infrastruktur vital tidak diletakan di daerah rawan bencana; Ketiga, Perencanaan memuat mitigasi bencana seperti wilayah evakuasi, wilayah “green belt” buat penahan abrasi dan penghambat gelombang.

Baca SelengkapnyaTata Ruang Untuk Wilayah Rawan Bencana

[Siaran Pers Bersama] Pokja Konservasi dan Forum Konservasi Burung Indonesia: Episode Mempertahankan Ketertinggalan UU No 5/1990: P.92/2018, Menumbalkan Konservasi Demi Politik dan Ekonomi

“Jangan sampai aturan (hukum) diubah hanya melalui sebuah kesepakatan
golongan tertentu, karena itu hanya akan mempermalukan kita, sebagaimana yang
telah dilakukan oleh kaum Sofis di masa lalu!”

Jakarta, 21 September 2018. Penolakan sekelompok masyarakat terhadap Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan No P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi (P.20/2018) yang baru berumur ±2 (dua) bulan semakin kuat terdengar. Penolakan inipun pada akhirnya mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa (P.92/2018). Peraturan baru ini antara lain menarik 5 jenis burung dari daftar P.20/2018 yaitu: Kucica Hutan/Murai Batu, Cucak Rawa, Jalak Suren, Anis Bentet Kecil, dan Anis Bentet Sangihe.

Menyikapi situasi ini, Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) berpendapat bahwa:

  1. Dasar Penetapan yang Digunakan dalam P.92/2018 Tidak Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No 7/1999)

Pasal 1A ayat (2) P.92/2018 secara khusus mengatur penambahan kriteria penetapan menjadi satwa tidak dilindungi dan sebaliknya, atas: (1) banyaknya penangkaran, (2) banyaknya pemeliharaan untuk kepentingan hobi dan dukungan dalam kehidupan masyarakat, dan/atau (3) lomba/kontes. Kriteria tersebut sesungguhnya mengingkari Pasal 6 PP No 7/1999 yang menyatakan bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat diubah statusnya menjadi tidak dilindungi apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu sehingga jenis yang bersangkutan tidak lagi termasuk kriteria jenis tumbuhan dan satwa dilindungi.

Faktanya, data dari LIPI melalui surat No B.4325/IPH.1/KS.02.04/IX/2018 tertanggal 5 September 2018 menyimpulkan adanya penurunan populasi kucica hutan/murai batu, perkiraan kepunahan di alam untuk jalak suren dan cucak rawa. Sementara untuk kedua jenis lainnya, tidak pernah terangkat isu adanya penolakan terhadap jenis tersebut, namun tiba-tiba dieliminasi dari daftar perlindungan. Oleh karena itu, tidak ada alasan yuridis dan ilmiah untuk mengubah status perlindungan jenis-jenis tersebut menjadi tidak dilindungi karena saat ini DI ALAM PERTUMBUHAN POPULASINYA MENURUN DAN MENDEKATI KEPUNAHAN.

  1. Tanpa Rekomendasi Otorita Ilmiah, P.92/2018 Merupakan Produk Hukum yang Cacat

Adapun syarat penetapan ini setidaknya harus memenuhi (1) rekomendasi otorita ilimiah (LIPI), dan (2) syarat pemenuhan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP No 7/1999. Sementara, P.92/2018 disusun tidak berdasarkan pertimbangan dari LIPI dan LIPI tidak pernah memberikan ataupun menyampaikan rekomendasi untuk mengeluarkan 5 jenis tersebut dari daftar TSL dilindungi dalam P.20/2018.

  1. Bermain dalam Ruang Politik, P.92/2018 Dilahirkan Tanpa Dasar Kajian Ilmiah

Baru berumur ±2 (dua) bulan, KLHK secara tergesa-gesa menggantikan P.20/2018 dengan P.92/2018. Perubahan yang sangat cepat ini menimbulkan pertanyaan bagaimana basis ilmiah pengeluaran kelima jenis burung ini dari daftar perlindungan. Pun apabila KLHK mendalilkan pertimbangan aspek sosial, tetap dibutuhkan data dan informasi ilmiah yang akurat dalam mengklaim aspek sosial masyarakat sebagai dasar perubahan.

Selain itu, penyelenggaraan kontes/lomba diantaranya Presiden Cup V, yang diklaim sebagai Festival dan Pameran Burung Berkicau Terbesar di Indonesia pada 28 Oktober 2018, juga dikonfirmasi dalam P.92/2018 sebagai dasar perubahan status perlindungan. Padahal jalannya perlombaan itu tidak akan terganggu jika kelima jenis tersebut memang merupakan hasil penangkaran. Apa inklusi adanya lomba/kontes sebagai pertimbangan kuat eliminasi suatu jenis dari daftar perlindungan?

  1. 92/2018 Tidak Mencerminkan Kecermatan Pemerintah Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Kebijakan Perlindungan Suatu Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Ada di Alam

Bahwa data yang diberikan oleh LIPI maupun kelompok masyarakat terkait dengan hasil pengamatan burung di lapangan seharusnya dijadikan sebagai dasar pemerintah untuk mengambil langkah yang hati-hati dalam menentukan kebijakan perlindungan terhadap kelima jenis satwa dilindungi. Alih-alih menyelamatkan keberadaan populasi kelima jenis burung tersebut di alam berdasarkan data sebaran populasi yang tersedia saat ini, pemerintah memilih untuk mengamankan sektor politik bisnis yang diklaim dapat memberikan keuntungan besar.

  1. Kelestarian Suatu Populasi Burung Utamanya Bukan Diukur Dari Banyaknya Burung Di Sangkar, Tapi Keberadaan Di Habitat Aslinya

Rumah bagi kucica hutan/murai batu, cucak rowo, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe adalah alam yang diciptakan Tuhan, bukan “alam buatan” manusia. Oleh karenanya, suara kelompok masyarakat tertentu tidak dapat dijadikan dasar penentuan nasib ketiga jenis burung tersebut. Jika karena mereka bersifat inanimatif (tidak dapat bicara) dan tidak mengganggu manusia, maka cara terbaik memperlakukannya adalah membiarkan mereka menempati alamnya, sesuai kodrat-Nya.

  1. Akar Permasalahan Lainnya, Paradigma Lama Konservasi UU No 5 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990)

Bahwa kelima jenis burung ini statusnya memang sudah harus dilindungi. Hanya saja, permasalahan ini tidak luput dari ketertinggalan KLHK: (1) untuk melakukan inventarisasi dan evaluasi keberadaan populasi, (2) mendata dan mengontrol pemanfaatan, serta (3) atas paradigma lama status perlindungan konservasi. Paradigma konservasi UU No 5/1990 hanya menyediakan dua titik ekstrim, yaitu dilindungi atau tidak dilindungi. UU No 5/1990 sendiri tidak memberi mandat pada KLHK untuk melakukan pengontrolan pemanfaatan jenis yang tidak dilindungi, sehingga populasi di alamnya semakin menurun. Selain itu “mekanisme antara” dalam kenaikan status perlindungan juga tidak ada dasar hukumnya. Jika pemerintah melakukan pengontrolan dan suatu saat memang harus dinaikkan statusnya, seharusnya ada “mekanisme antara” untuk terlebih dahulu mengkondisikan
sosial dan psikologis masyarakat. KLHK pun seharusnya kembali memperjuangkan perubahan ini dalam revisi UU No 5/1990, agar regulasi konservasi tak hanya menyelamatkan populasi tapi juga mencegah goncangan sosial dan psikologis masyarakat.

Berdasarkan keenam poin di atas, diundangkannya P.92/2018 merupakan langkah yang kurang bijak dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Oleh karena itu, kami menuntut kepada:

  1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mencabut P.92/2018 dan mengembalikan status perlindungan Kucica Hutan/Murai Batu, Cucak rawa, Jalak Suren, Anis Bentet Kecil, dan Anis Bentet Sangihe; dan
  2. Presiden RI c.q Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera melakukan
    pembahasan revisi Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
    Hayati dan Ekosistemnya.

Narahubung:
1. Raynaldo Sembiring (0813 7667 0167)
2. Darmawan Liswanto (0812 5614 030)

 

 

Menanti Ketegasan Pemerintah Setop Reklamasi Teluk Benoa

 

“Resmi! Amdal ditolak. Izin Lokasi PT. TWBI Gugur! Selamat tuk Bali, lebih dari 5 tahun konsisten menolak reklamasi Teluk Benoa Kini tinggal tunggu nyali Jokowi batalkan Perpres 51/2014 warisan SBY….,” begitu cuitan I Gede Ari Astina alias Jerinx pada 27 Agustus 2018, melalui akun sosial medianya, twitter dan instagram.

Jerinx mempertanyakan, keberanian Presiden Joko Widodo mencabut peraturan presiden yang memungkinkan reklamasi Teluk Benoa. Aturan ini, terbit pertengahan September 2014, tak lama sebelum kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berakhir.

Pada 26 Agustus 2018, izin lokasi reklamasi PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI), sudah kadaluwarsa. Artinya, proyek reklamasi Teluk Benoa, dapat dinyatakan batal sesuai hukum berlaku.

Perlawanan masyarakat Bali, menolak reklamasi Teluk Benoa, cukup panjang. Penolakan antara lain oleh warga yang tergabung dalan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBali).

Warga mulai melawan pada 2012, kala proyek reklamasi muncul lewat Surat Keputusan Nomor 2138/02-C/HK/2012 tentang izin dan hak pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah Perairan Teluk Benoa. Surat itu tertanggal 26 Desember 2012 oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Penerbitan izin ini tanpa sepengetahuan masyarakat dan terkesan sembunyi-sembunyi. Proyek sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 45/2011 tentang tata ruang kawasan perkotaan sarbagita yang menyebut Teluk Benoa, sebagai kawasan konservasi.

Baca SelengkapnyaMenanti Ketegasan Pemerintah Setop Reklamasi Teluk Benoa

Dugaan Suap Proyek Jalan Wali Kota Kendari, ICEL: Gali Juga ke Perkara Lingkungan

Jalan lingkar yang dibangun di tengah laut, pesisir Pulau Bungkuroko, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jalan ini membentang di tengah laut sepanjang tiga kilometer.(Foto: Kamarudin/ Mongabay Indonesa)

 

Duapuluh delapan Februari lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Asrun, mantan Wali Kota Kendari, juga kandidat Gubernur Sulawesi Tenggara, bersama puteranya, Adriatma Dwi Putra, selaku Wali Kota Kendari saat ini.

Keduanya terjaring operasi tangkap tangan KPK, dan digelandang ke Mapolda Sultra, sebelum dibawa ke Jakarta. KPK menyebutkan, mereka terjaring karena diduga terlibat suap pengadaan barang dan jasa dalam penuntasan jalan outer ring road, proyek era Arsun, mulai pencanangan pada 2015.

KPK merilis Adriatma Dwi Putra selaku wali kota diduga terima suap Rp2,8 miliar dari pengusaha bernama Hasmun Hamzah, selaku Direktur PT Sarana Bangun Nusantara (SBN). Perusahaan ini dalam laman website LPSE Kota Kendari disebutkan sebagai pemenang lelang proyek Jalan Bungkutoko menuju Pelabuhan Kendari New Port.

Baca SelengkapnyaDugaan Suap Proyek Jalan Wali Kota Kendari, ICEL: Gali Juga ke Perkara Lingkungan

[Siaran Pers] ICEL Bersama 12 Ahli Hukum Ajukan Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan (Amici Curiae Brief) dalam Perkara Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW

BANDUNG, 15 Maret 2018 – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bersama 12 belas ahli hukum, aktivis dan peneliti lingkungan mengajukan pendapat hukum sahabat pengadilan (1) untuk perkara yang menyengketakan keabsahan keputusan tata usaha negara (KTUN) yaitu penerbitan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat No. 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana tertanggal 17 Juli 2017  selanjutnya disebut SK Izin Lingkungan 2017.

 

Pagi ini, perwakilan Amici telah menyerahkan berkas kepada Ketua PTUN Bandung serta majelis hakim yang menangani perkara No. 148/G/LH/2017/PTUN-BDG. Penyerahan pendapat hukum sahabat pengadilan ini dilakukan secara paralel dengan agenda persidangan gugatan antara Yayasan Walhi dan Sarjum bin Madrais (Para Penggugat) melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Tergugat) dan PT Cirebon Energi Prasarana (Tergugat II Intervensi).

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] ICEL Bersama 12 Ahli Hukum Ajukan Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan (Amici Curiae Brief) dalam Perkara Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW

Izin Lingkungan Skala Amdal Pulau G Diproses

JAKARTA, KOMPAS — Meski pemerintah belum membuka secara transparan kajian komprehensif reklamasi Teluk Jakarta, perizinan analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal Pulau G tetap berlanjut. Saat ini, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BPTSP masih membuka ruang untuk menampung pendapat, tanggapan, dan saran terkait permohonan dan penerbitan izin amdal Pulau G.

Pengumuman permohonan penerbitan izin lingkungan skala amdal itu diproses BPTSP DKI sejak 18 April lalu. Semua bisa disampaikan di kantor BPTSP di Balai Kota atau lewat e-mail bidangteknis.bptsp@gmail.com dan pengaduanptspdki@gmail.com.

Namun, menurut Kepala BPTSP DKI Edi Junaedi, hingga Kamis (27/4), belum ada masukan resmi masuk ke BPTSP atau e-mail. Tanggapan masuk melalui akun Facebook atau Twitter resmi DKI. “Kami hanya membuka masukan, saran, dan pendapat hingga 4 Mei. Setelah itu, dokumen akan kami kirimkan ke Dinas Lingkungan Hidup DKI,” ujar Edi, Kamis.

Edi menuturkan, jika tidak ada masukan sama sekali dari masyarakat, setelah 4 Mei dokumen perizinan akan kembali masuk ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk diproses izin amdalnya. Dokumen akan diuji oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) di sidang amdal. Izin lingkungan itu nantinya juga akan diterbitkan oleh DLH DKI.

Baca SelengkapnyaIzin Lingkungan Skala Amdal Pulau G Diproses

‘Penyelundupan Hukum’ dalam Kasus Izin Pabrik Semen di Kendeng?

Puluhan petani dari tiga kota di pegunungan Kendeng melakukan aksi memasung kaki dengan Semen untuk kedua kalinya. (BBC Indonesia)

Presiden Joko Widodo rencananya akan memanggil Menteri BUMN, KSP, dan PT Semen Indonesia, Senin (20/03), untuk membahas tuntutan warga Kendeng yang melakukan aksi dengan menyemen kaki untuk kedua kalinya di depan Istana Negara.

“Jadi Senin presiden akan membahas masalah Kendeng ini bersama Menteri BUMN, Kepala Staf Presiden dan PT Semen Indonesia di Istana,” kata juru bicara kepresidenan, Johan Budi, kepada BBC Indonesia.

“Hanya itu sementara yang bisa saya katakan karena pertemuannya kan baru akan berlangsung. Tapi presiden mengikuti semua ini, dan Senin akan membahasnya,” lanjutnya.

Pada hari Senin pula, 10 pegiat perempuan dari Jakarta akan ikut memasung kaki dengan semen untuk bergabung dengan 50 warga Pegunungan Kendeng yang sudah terlebih dahulu melakukannya di depan Istana Merdeka, sejak Senin (13/03) pekan lalu.

Baca Selengkapnya‘Penyelundupan Hukum’ dalam Kasus Izin Pabrik Semen di Kendeng?