Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menilai, masalah lingkungan di PT Freeport Indonesia (Freeport), begitu kompleks. Limbah tailing ke sungai begitu besar dan sudah berlangsung puluhan tahun, sejak 1974 sampai 2018. Untuk pembenahan, Freeport pun harus membuat peta jalan pengelolaan tailing dan kajian lingkungan.

Ilyas Asaad, Inspektur Jenderal KLHK, mengatakan dari hasil audit BPK 2017, KLHK menerjunkan direktorat terkait untuk menginventarisasi masalah di lapangan. Upaya perbaikan ini, katanya, mulai saat informasi audit BPK ini.

”Ditemukan 48 masalah, KLHK lalu menerbitkan sanksi administratif paksaan pemerintah,” katanya, juga Ketua Tim Pengendalian Penyelesaian Permasalahan Lingkungan PT Freeport Indonesia.

Keempat puluh delapan pelanggaran ini, 31 temuan masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) maupun rencana pengelolaan lingkungan/rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), izin lingkungan. Lalu, lima temuan pelanggaran pencemaran air, lima temuan pelanggaran pencemaran air, lima pelanggaran pencemaran udara, dan tujuh pelanggaran pengelolaan limbah dan bahan berbahaya beracun (B3).

Dalam sanksi itu, KLHK meminta Freeport memperbaiki amdal mereka sejak 1997, melalui dokumen kajian lingkungan hidup.

Baca SelengkapnyaPeta Jalan Pengelolaan Limbah dan Kajian Lingkungan Freeport, Seperti Apa?