ICEL

ICEL

Saksi Ahli Digugat, Kebebasan Akademik Terancam

Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) terhadap Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Kehutanan IPB dan saksi ahli lingkungan hidup, merupakan ancaman terhadap kebebasan akademik dan membahayakan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup Indonesia serta dapat merusak kredibilitas institusi peradilan Indonesia. (KOMPAS/ Ichwan Susanto)

 

JAKARTA, KOMPAS – Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh PT Jatim Jaya Perkasa terhadap  Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan saksi ahli lingkungan hidup, merupakan ancaman terhadap kebebasan akademik saksi ahli lingkungan hidup. Hal ini pun membahayakan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup Indonesia serta dapat merusak kredibilitas institusi peradilan Indonesia.

Gugatan Jatim Jaya Perkasa (JJP) dilayangkan pada 17 September 2018 di Pengadilan Negeri Cibinong pascaperusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kebakaran hutan dan lahan di areal konsesinya seluas 1.000 ha pada 2013. Kasus ini telah menjalani tuntutan pidana korporasi dan individu serta perdata di PN Jakarta Utara, PN Rokan Ilir, PT Riau, PT DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung.

JJP menggugat Bambang Hero atas dugaan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dan harus membayar seluruh kerugian yang dialami perusahaan tersebut sebesar Rp 510 miliar, meliputi biaya operasional, pengurusan masalah lingkungan hidup, biaya akomodasi dan biaya lainnya sebesar Rp 10 miliar serta kerugian moril sebesar Rp 500 miliar. Perusahaan menggunakan alasan laboratorium yang digunakan Bambang Hero belum terakreditasi seperti syarat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 6 tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan.

Baca SelengkapnyaSaksi Ahli Digugat, Kebebasan Akademik Terancam

Pernyataan Sikap Bersama :

Stop Intimidasi Hukum Bagi Civitas Akademik

(Ket foto Ki-Ka) Dr. Martua T. Sirait, Forest Watch Indonesia, Dr. Ir. Ahmad Kurnain, M.Sc., Universitas Lambung Mangkurat, Wiwiek Awiati, S.H., M.H., Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dan Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Henri Subagiyo, S.H., M.H., Indonesian Center for Environmental Law, Abdon Nababan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Dr. Ir. Asmadi Saad, M.Si., Universitas Jambi, I Nyoman Suryadiputra, Wetlands Internasional – Indonesia, Drs. Darmae Nasir, M.Si, M.A., Ph.D., Universitas Palangkaraya, dan Charles Simabura, S.H., M.H., Universitas Andalas secara kompak menyilangkan tangan di depan dada sebagai bentuk penolakan terhadap tindak kriminalisasi terhadap civitas akademik.

 

Jakarta, 19 Oktober 2018. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memvonis mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dengan penjara 12 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar 2,7 miliar. Nur Alam telah terbukti bersalah atas kasus pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Perkara ini kemudian berlanjut ke tingkat banding. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman kepada Nur Alam menjadi 15 tahun penjara dan denda 1 miliar subside 6 bulan kurungan, serta tetap mewajibkan membayar uang pengganti sebesar 2,7 miliar. Tidak hanya itu, hakim di tingkat banding juga menjatuhkan hukuman berupa pencabutan hak politiknya selama 5 tahun.

Majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan keterangan ahli Dr Basuki Wasis dalam persidangan, menyatakan perbuatan Nur Alam menyetujui IUP eksplorasi yang berubah menjadi operasi produksi PT Anugerah Harisma Barakah tanpa prosedur yang semestinya. Hal itu disebut telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan secara masif di Pulau Kabaena, belum lagi bila dihitung biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut telah mengakibatkan kerugian yang berskala besar. Majelis hakim tingkat banding juga sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama kecuali soal lama hukuman sehingga diperberat. Pada persidangan tingkat banding ini majelis hakim menyatakan telah mempertimbangan keberatan-keberatan penunutut umum dan penasehat hukum terdakwa sebagaimana tertuang dalam memori banding dan kontra memori banding.

Baca Selengkapnya

Pernyataan Sikap Bersama :

Stop Intimidasi Hukum Bagi Civitas Akademik