ICEL

ICEL

[Siaran Pers] HILANGNYA PERTIMBANGAN LINGKUNGAN DALAM VISI INDONESIA JOKOWI: SELAMAT DATANG PRESIDEN PARA INVESTOR!

JAKARTA, 15 JULI 2019 – Pidato Visi Indonesia yang disampaikan Jokowi pasca ditetapkan sebagai Presiden terpilih merupakan ancaman nyata bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selama 2019-2024. Narasi ini mengulang catatan negatif kebijakan pemerintahan Jokowi 2014-2019 yang minim pertimbangan lingkungan. Visi pembangunan infratsruktur besar-besaran dan percepatan investasi, merupakan narasi yang berpotensi menghasilkan kebijakan destruktif terhadap lingkungan dan melanggar hak-hak rakyat.

Dari catatan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa kebijakan destruktif lingkungan yang diterbitkan Jokowi seperti: terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (“PP RTRWN”) yang memperbolehkan kegiatan yang bernilai strategis dan berdampak besar untuk melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan, tidak tegasnya kebijakan hukum pidana terhadap korporasi pembakar hutan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP OSS”) yang memperbolehkan dijalankannya kegiatan dan/atau usaha sebelum adanya AMDAL dan izin lingkungan, tingginya angka kriminalisasi terhadap masyarakat dan aktivis lingkungan, dsb.

Dengan banyaknya persoalan lingkungan yang disebutkan di atas, maka sangat mengerikan Visi Indonesia yang dibacakan Jokowi memberikan porsi yang besar kepada pembangunan dan investasi yang rawan eksploitasi sumber daya alam, tetapi nihil perlindungan lingkungan. Jokowi seolah lupa bahwa pembangunan ekonomi tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa perlindungan lingkungan hidup yang baik yang sudah tertuang sejak alam dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Menyikapi visi Jokowi tersebut, Henri Subagiyo (Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law) menyatakan: “nihilnya pertimbangan lingkungan hidup harus segera diperbaiki Jokowi dan tim, karena visi pembangunan berkelanjutan sudah ajek dalam kebijakan pembangunan Indonesia. Selain itu pembangunan berkelanjutan merupakan bagian dari komitmen global Indonesia dalam berbagai pertemuan internasional. Jokowi harus ingat, bahwa isu perlindungan lingkungan merupakan isu bersinggungan dengan isu-isu strategis seperti pembangunan ekonomi, percepatan investasi sampai kepada kesehatan masyarakat.” Lebih lanjut Henri menyatakan bahwa Jokowi harus segera memperbaiki visinya dengan menuangkan dalam agenda pemerintahan 2019-2024 dan RPJMN.

Visi yang disampaikan Jokowi secara garis besar tidak terlalu berbeda jauh dengan visinya lima tahun lalu. Visinya masih mengutamakan pada pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan investasi. Namun, merefleksikan beberapa tahun belakangan pemerintahan Jokowi adalah tidak bijak jika mengabaikan kepentingan lingkungan, apalagi disaat bersamaan membuka pintu seluas-luasnya bagi pembangunan infrastruktur dan percepatan investasi. Jika itu terjadi maka layak Jokowi disebut sebagai Presiden Para Investor!

 

Narahubung:

Henri Subagiyo (Direktur Eksekutif) – 0815 8574 1001

Raynaldo Sembiring (Deputi Direktur) – 0813 7667 0167

Polemik Lahan Prabowo, Aktivis Minta HGU Tak Jadi Jualan Politik

TEMPO.CO, Jakarta – Pembicaraan mengenai Hak Guna Usaha atau Lahan Prabowo menjadi sorotan tiga Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan. Forest Watch Indonesia (FWI), Greenpeace Indonesia, dan Indonesian Center of Environmental Law (ICEL) meminta persoalan HGU tak menjadi dagangan politik kubu Jokowi Widodo atau Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019.

Permintaan tersebut dilakukan merespons Jokowi yang mengungkap lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah milik Prabowo di debat capres kedua Ahad malam lalu. Dalam debat itu, Prabowo mengakui ia memang menguasai sejumlah lahan milik negara dengan status HGU.

“Sentilan informasi yang dikeluarkan oleh capres nomor urut 01 adalah sebuah ironi. Informasi yang seharusnya dibuka untuk publik, yang sebelumnya ditutup-tutupi, justru dibuka dalam panggung debat antar capres sebagai bagian dari upaya melanggengkan kekuasaan,” kata Mufti Barri, Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI dalam rilis yang diterima Tempo, Rabu, 20 Februari 2019.

Baca SelengkapnyaPolemik Lahan Prabowo, Aktivis Minta HGU Tak Jadi Jualan Politik

[Siaran Pers] ICEL: Apresiasi KPU dan Kritisi Visi Misi Debat Pilpres 2019

Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) memberikan apresiasi kepada KPU atas penyelengaraan debat pada putaran kedua Calon Presiden 2019, yang digelar tadi malam (Minggu, 17 Februari 2019). Sebab pada debat putaran kedua ini, KPU mampu menyusun alur debat menjadi jauh lebih menarik.

“Alur debat Capres 2019 tadi malam, jauh sangat menarik dari debat sebelumnya. Langkah-langkah KPU untuk melakukan pembenahan patut kita apresiasi. Berbagai pertanyaan juga cukup beragam menggambarkan keseluruhan tema. Selamat untuk KPU,” ujar Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo dalam rilis yang disampaikannya.

“Terkait visi misi lingkungan dan sumber daya alam yang dipaparkan oleh kedua pasangan calon (Paslon), kita masih perlu memberikan garis bawah kepada kedua Paslon. Paslon 01 meskipun cukup mengelaborasi soal hubungan lingkungan dengan berbagai sektor namun dalam beberapa hal akurasi datanya masih lemah. Sebagai contoh soal data Karhutla, pencemaran limbah industri, tata kelola sawit dan penanganan lubang tambang. Sedangkan Paslon 02 harus bekerja lebih ekstra untuk mendetailkan langkah-langkah strategisnya dengan mendasarkan pada persoalan dan fakta di lapangan. Saya berharap waktu yang tersisa hingga Pilpres benar-benar dimanfaatkan oleh keduanya untuk mendemonstrasikan gagasan mereka kepada publik dengan lebih baik.” ujar Henri kembali.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] ICEL: Apresiasi KPU dan Kritisi Visi Misi Debat Pilpres 2019