ICEL

ICEL

PK Jokowi di Kasus Karhutla Dinilai Bakal Sia-Sia

Jakarta, CNN Indonesia — Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring menilai upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diambil Pemerintah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah merupakan usaha yang sia-sia.

Pasalnya, menurut dia, putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi merupakan bentuk permintaan pertanggungjawaban Pemerintah untuk menjalankan amanat undang-undang yang memiliki relevansi dengan pencegahan dan penanganan karhutla.

“Kalau mereka mau PK, sampai 10 kali pun itu enggak akan mungkin mereka akan menang. Alangkah lucunya Pemerintah ketika dia melakukan PK untuk meninggalkan kewajiban hukum yang sudah diamanatkan oleh UU,” ujar Raynaldo saat konferensi pers di kantor WALHI, Jalan Tegal Parang Utara, Minggu (21/7).

Baca SelengkapnyaPK Jokowi di Kasus Karhutla Dinilai Bakal Sia-Sia

Jamin Kepastian Hukum Warga, Pemerintah Diminta Penuhi Putusan MA

indopos.co.id – Mahkamah Agung akhirnya memenangkan warga dalam gugatan CLS Karhutla di Kalimantan Tengah, pada tingkat Kasasi. Putusan ini tertuang dalam Nomor Perkara 3555 K/PDT/2018 yang diketok pada 16 Juli 2019. Presiden dan para tergugat diminta mengeluarkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Selain memutuskan bahwa pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan perkara ini juga menghukum Pemerintah Indonesia atau tergugat untuk memenuhi 10 tuntutan penggugat.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati mengatakan, tuntutan yang diminta penggugat memenuhi hak warga atas lingkungan yang baik dan bersih, serta melaksanakan perundangan tentang PPLH yang disahkan sejak 2009 yang tidak dibuatkan peraturan pelaksananya oleh pemerintah.

“Sehingga UU tersebut tidak berlaku maksimal dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup. Berkaitan dengan Karhutla, ada 7 Peraturan Pemerintah (PP) yang harus dibuat pemerintah,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati di Jakarta, Minggu (21/7).

Pemerintah Indonesia berkewajiban membentuk tim gabungan melakukan evaluasi terhadap perizinan penyebab kebakaran, penegakan hukum serta upaya pencegahan kebakaran. Membebaskan biaya pengobatan korban asap, serta menyediakan tempat dan mekanisme evakuasi bagi korban asap.

Baca SelengkapnyaJamin Kepastian Hukum Warga, Pemerintah Diminta Penuhi Putusan MA

[Siaran Pers Bersama] Kasasi Karhutla Menangkan Warga, Jawaban Atas Visi Indonesia

Jakarta, 21 Juli 2019, MA akhirnya memenangkan Warga dalam gugatan CLS Karhutla di Kalimantan Tengah, pada tingkat kasasi. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden, Menteri KLHK, Menteri ATR/BPN, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Selain Memutuskan bahwa Pemerintah Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, putusan perkara ini juga menghukum Pemerintah Indonesia / tergugat untuk memenuhi 10 tuntutan Penggugat.

 

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, menguraikan bahwa dari ke 10 tuntutan yang dikabulkan Majelis Hakim, pada intinya meminta Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden, Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah untuk 1). Melaksanakan Perintah Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang sejak disahkan tahun 2009 tidak dibuatkan peraturan pelaksananya oleh Pemerintah, sehingga UU tersebut tidak berlaku maksimal dalam mencegah kerusakan lingkungan, berkaitan dengan Karhutla ada 7 Peraturan Pemerintah yang harus dibuat pemerintah. 2). Pemerintah Indonesia dalam hal ini tergugat untuk membentuk Tim gabungan yang berkewajiban melakukan evaluasi terhadap perizinan penyebab kebakaran, Penegakan hukum serta upaya pencegahan kebakaran. 3). Tergugat melakukan upaya yang menjamin keselamatan warga dari dampak Karhutla, dengan mendirikan rumah sakit khusus paru dan dampak asap, membebaskan biaya pengobatan korban asap, serta menyediakan tempat dan mekanisme evakuasi bagi korban asap. Yang ke 3). Keterbukaan Informasi, bahwa tergugat wajib mengumumkan kepada publik wilayah yang terbakar dan perusahaan yang terlibat, termasuk dana penanggulangan Karhutla oleh perusahaan yang terlibat.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Kasasi Karhutla Menangkan Warga, Jawaban Atas Visi Indonesia

Banyak Sungai Tercemar Limbah Sawit, Berharap KPK Tangani Tak Hanya di Danau Sembuluh

Pembuangan limbah dari pabrik PT. Mustika Sembuluh yang mengalir ke Sungai Sampit dan Pondok Damar. Kini, sungai Sampit pun tak bisa digunakan keperluan sehari-hari layaknya dahulu. Foto: Walhi Kalteng 2013

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret beberapa petinggi anak usaha sawit Sinar Mas dan anggota DPRD Kalimantan Tengah, dalam kasus suap pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh. Enam orang sudah ditahan atas dugaan suap oleh PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) dan PT Smart Tbk, kepada beberapa anggota DPRD Kalteng.

Febri Diansyah, juru bicara KPK mengatakan, yang ditahan antara lain Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekteratis Komisi B DPRD Kalteng Punding LH Bangkan, dan anggota Komisi B DPRD Kalteng Arisavanah dan Edy Rosada. Dari perusahaan ditahan Direktur BAP Edy Saputra Suradja, dan CEO BAP wilayah Kalteng bagian utara, Willy Agung Adipradhana.

“Enam tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan di empat rumah tahanan terpisah. Tersangka ESS dan PUN ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK. WAA di Rutan Klas I Jakarta Pusat. BM ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, dan ER di Rutan Polres Metro Jakarta Timur,” katanya dalam keterangan pers pekan lalu.

Dikutip dari Kompas.com, satu tersangka lain, Manajer Legal BAP, Teguh Dudy Syamsury Zaldy, menyerahkan diri ke KPK Senin (29/10/18). Teguh diduga sebagai pemberi suap.

Baca SelengkapnyaBanyak Sungai Tercemar Limbah Sawit, Berharap KPK Tangani Tak Hanya di Danau Sembuluh

Jokowi Divonis Lawan Hukum, Walhi: Presiden Masih Setengah Hati

Jokowi meninjau kebakaran hutan (Biro Pers Istana; news.detik.com)

 

Palangkaraya – Presiden Joko Widodo memilih melakukan perlawanan dengan mengajukan kasasi. Ia menolak divonis melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Seharusnya pemerintah tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan ini sebagai fakta bahwa tahun 2015 penanganan kebakaran hutan dan lahan belum maksimal. Upaya kasasi bertolak belakang dengan keinginan warga yang menginginkan segera adanya perlindungan hutan dan masyarakat secara total dari bencana kebakaran hutan,” kata Arie Rompas.

Hal itu disampaikan dalam siaran pers yang dilansir Walhi, Senin (27/8/2018). Arie merupakan salah satu penggugat prinsipal dan team leader kampanye hutan Greenpeace Indonesia.

Hingga saat ini, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Bahkan kabut asap menyelimuti Pontianak dalam beberapa minggu terakhir sehingga memaksa pemerintah daerah meliburkan sekolah di semua tingkatan.

Baca SelengkapnyaJokowi Divonis Lawan Hukum, Walhi: Presiden Masih Setengah Hati