ICEL

ICEL

karhutla

[Siaran Pers Bersama] KARHUTLA: KAPOLRI PERLU EVALUASI JAJARAN POLDA SECARA MENYELURUH

Situasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia saat ini sedang dalam kondisi mengkhawatirkan. Lebih dari 1000 hotspot dalam beberapa hari ini terus meningkat dan mencatatkan 80% dari total hotspot di negara-negara ASEAN berdasarkan data Asean Specialized Meteorological Center (ASMC). Ini merupakan sejarah tertinggi sejak tahun 2015. Dalam kunjungan terkait Karhutla yang dilakukan Panglima TNI-Kapolri-Menteri LHK di Riau, Kapolri Jendral Tito Karnavian menyatakan bahwa akan menarik kasus-kasus Karhutla ke Mabes jika di Polda penegakan hukum tidak efektif.

Menanggapi pernyataan Kapolri tersebut, Henri Subagiyo Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) berharap bahwa itu bukan hanya sekedar lip service ditengah situasi Karhutla yang semakin memburuk. “Kita sudah pernah disuguhi hal yang serupa. Tetapi seringkali hal-hal demikian berjalan tidak konsisten setelah Karhutla reda. Padahal upaya pengendalian Karhutla termasuk penegakan hukum harus terus berjalan meskipun hotspot dilapangan berkurang. Kapolri Jendral Tito Karnavian sendiri sudah pernah meneken Surat Edaran Kapolri No. SE/15/XI/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 10 November 2016. SE tersebut bisa dibilang cukup komprehensif yang mencakup arahan bagi jajaran Polri untuk melakukan upaya preemtif, preventif dan represif lengkap dengan arahan melakukan upaya pembuktian dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Tapi hasilnya hingga saat ini belum banyak dirasakan oleh publik, khususnya penegakan hukum bagi para pelaku korporasi. Ingat bahwa terkait dengan penegakan hukum ini Komisi III DPR RI sempat membentuk Panitia Kerja Karhutla di tahun 2016 meskipun hasilnya tidak jelas.”

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] KARHUTLA: KAPOLRI PERLU EVALUASI JAJARAN POLDA SECARA MENYELURUH

World Wetland Day: Gambut, Penyumbang Karbon

Foto: Henri Subagiyo

Direvisinya PP 71/2014 dengan PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut, memberikan harapan yang lebih besar dalam pemulihan lahan gambut dan pengurangan kebakaran.

Sekitar 60% lahan basah yang ada di dunia adalah gambut, di Indonesia lahan gambut mencapai 12% luas daratan. 50% dari seluruh total lahan gambut yang ada di negara-negara non-annexed I (negara-negara non penyumbang gas rumah kaca akibat kegiatan manusia sejak revolusi industri tahun 1850-an) berkontribusi terhadap penambahan gas rumah kaca di muka bumi.

Tahun 2009, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26-41% hingga tahun 2020. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan mengelola lahan gambut secara berkelanjutan.

Prof Azwar Ma’as, Pakar Gambut dari Universitas Gadjah Mada, mengatakan pengelolaan lahan gambut perlu kehati-hatian, tidak bisa sembarangan untuk dilakukan pengelolaan, apalagi pada lahan gambut yang memiliki kubah gambut sedalam 3 meter. Pengelolaan lahan gambut harus melihat satu kesatuan hidrologis (lansekap), mempertahankan kubah gambut sangat penting agar sumber air terpenuhi sepanjang tahun, dan terhindar dari banjir maupun kekeringan[1].

Baca SelengkapnyaWorld Wetland Day: Gambut, Penyumbang Karbon

[Siaran Pers] Perkuat Perbaikan Tata Kelola Gambut, Upaya Antisipasi Karhutla

Jakarta – Sepanjang tahun 2018, kebakaran hutan hutan dan lahan (Karhutla) selalu menempati urutan teratas dalam kasus lingkungan yang menjadi perhatian publik. Isu Karhutla pada wilayah yang memiliki lahan gambut, khususnya di pulau Sumatera dan Kalimantan tak pernah luput dari laman media baik lokal maupun nasional. Sepanjang sebelas hari pertama Januari 2019 saja Karhutla di Provinsi Riau saja sudah mencapai 108,5 hektar berdasarkan BPBD Riau. Jumlah itu, tersebar diempat kabupaten/kota di Riau.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo menyayangkan kejadian tersebut. Dia menyatakan bahwa meskipun saat ini tren Karhutla tidak separah tahun 2015 namun Pemerintah perlu terus memperhatikan hal ini. Jangan sampai upaya-upaya pengendalian Karhutla yang selama ini dinyatakan berhasil oleh Pemerintah meskipun faktor alam yang turut mendukung paska 2015 justru menurunkan tingkat kepercayaan publik atas keberhasilan tersebut. Pemerintah selama ini dianggap telah melakukan langkah-langkah korektif dalam pengendalian Karhutla, khususnya soal perlindungan gambut. Tidak berlebihan jika hal tersebut perlu dikoreksi kembali untuk melihat letak kelemahannya, setidaknya oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, dan Badan Restorasi Gambut dengan melibatkan pemerintah daerah.

“Terkait dengan lahan gambut, ada persoalan mendasar yang terus harus dibenahi yaitu soal tata kelola gambut yang selama ini salah. Langkah koreksi atas keterlanjuran kebijakan pemerintah perlu terus dilakukan. Saat ini pelaksanaan PP 71 Tahun 2014 yang direvisi PP 57 Tahun 2016 dan langkah moratorium baik di gambut maupun sawit perlu segera dipercepat.”

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Perkuat Perbaikan Tata Kelola Gambut, Upaya Antisipasi Karhutla

[Siaran Pers] Catatan Awal Tahun 2019 ICEL: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres

Jakarta, 9 Januari 2019 – Sebagai tahun politik, tahun 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah, termasuk terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Langkah yang diambil Presiden terpilih nanti tentu tak terlepas dari capaian kinerja dan kelemahan yang ada dalam tahun-tahun sebelumnya. ICEL memberikan refleksi terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode waktu 2014-2018. Catatan ini dituangkan dalam “Catatan Awal Tahun 2019: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres.” Judul ini diambil dikarenakan minimnya diskusi dan informasi mengenai publik mengenai agenda lingkungan hidup yang menjadi komitmen kedua pasangan calon.

Dari isu tata kelola hutan dan lahan, ICEL mencatat penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla belum berorientasi dan berimplikasi nyata pada pemulihan lingkungan, narasi bagaimana rencana pemulihan dan strategi eksekusi dari gugatan triliunan rupiah yang dimenangkan pemerintah belum banyak dibahas. Pengendalian Karhutla pun masih bertitik berat pada peran KLHK, padahal Inpres 11 Tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian karhutla memandatkan peran lintas kementerian dan lembaga.

Sementara itu di aspek perhutanan sosial, ICEL mencatat capaian luasan perhutsos yang sebelumnya ditargetkan 12,7 juta ha tidak akan tercapai di tahun 2019, penyesuaian target pun harus diiringi dengan strategi radikal jika ingin memperoleh capaian yang diinginkan. Selain itu, terdapat kabar baik dari pengelolaan sawit dengan diterbitkannya Inpres 8 Tahun 2018 yang lebih populer dikenal dengan sebutan Inpres Moratorium Sawit. “Penguatan implementasi Inpres Moratorium Sawit lebih strategis menjawab permasalahan perkelapasawitan dibandingkan memaksakan lahirnya UU Perkelapasawitan,” terang Rika Fajrini, Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Catatan Awal Tahun 2019 ICEL: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres

PN Muarojambi Belum Eksekusi PT RKK Perusahaan Pembakar Hutan yang Didenda Rp 2 M

Inilahjambi – Pengadilan Negeri Muarojambi belum mengeksekusi Direktur Operasi PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK) Munadhi.

Padahal Munadhi wajib membayar denda Rp 2 Milyar untuk kasus pembakaran lahan di kawasan Muarojambi, berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1154 K/PID.SUS.LH/2017 tertanggal 7 Maret 2018.

Selain membayar denda, dia juga dijatuhi pidana penjara selama satu tahun enam bulan.

Putusan Mahkamah Agung tersebut berdasarkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum Pegadilan Muaro Jambi atas vonis bebas Majelis Hakim terhadap Munadhi dan PT RKK pada pada 26 Januari 2017 lalu.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali harus mengawal eksekusi denda triliunan rupiah ke pembakar hutan.

Termasuk kasus gugatan KLHK sebesar Rp 1 triliun ke pembakar hutan PT National Sago Prima (NSP) yang dimenangkan KLHK.

Baca SelengkapnyaPN Muarojambi Belum Eksekusi PT RKK Perusahaan Pembakar Hutan yang Didenda Rp 2 M

Menunggu Pengadilan RI Berani Eksekusi Perusak Hutan Rp 18,3 T !

Foto: Gedung MA di Jalan Medan Merdeka Utara (Ari/detikcom)

 

Jakarta – Para perusak hutan telah divonis denda hingga total Rp 18,3 triliun. Namun hingga kini pengadilan belum mengeksekusi putusan itu.

Salah satu yang dihukum adalah PT Merbau Pelalawan Lestari. Perusahaan itu didenda Rp 16 triliun karena merusak hutan.

“Kami sudah tiga kali mengirimkan surat untuk permohonan eksekusi kepada PN Pekanbaru, termasuk mendatangi dan bertemu langsung dengan Ketua PN Pekanbaru. Dan sudah membayarkan biaya aanmaning (pemanggilan pihak termohon). Saat ini kami sedang menunggu tindak lanjut dari ketua PN untuk memanggil PT MPL (termohon) untuk pelaksanaan eksekusi,” kata Ditjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani saat dihubungi detikcom, Kamis (3/1/2019).

Meski pengadilan tidak memiliki progres yang jelas, KLHK tidak surut. KLHK berkomitmen putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk dieksekusi.

“Kami terus memperjuangkan hak-hak konstitusi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,” ujarnya.

Baca Juga : Ketua MA Diminta Kawal Eksekusi Denda Rp 18,3 T ke Pembakar Hutan

Berdasarkan putusan kasasi MA, PT MPL terbukti merusak 7.463 ha kawasan hutan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kerusakan itu telah menyebabkan kerugian lingkungan sebesar Rp 16,2 triliun.

Baca SelengkapnyaMenunggu Pengadilan RI Berani Eksekusi Perusak Hutan Rp 18,3 T !

Ketua MA Diminta Kawal Eksekusi Denda Rp 18,3 T ke Pembakar Hutan

Jakarta – Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali diminta mengawal eksekusi denda triliunan rupiah ke pembakar hutan. Terbaru, MA memenangkan KLHK atas gugatan Rp 1 triliun ke pembakar hutan PT National Sago Prima (NSP).

“Ketua Mahkamah Agung RI seharusnya mengingatkan atau bahkan menegur para Ketua Pengadilan Negeri tersebut apabila terbukti lalai untuk menjalankan eksekusi yang tentu akan berdampak buruk pada citra pengadilan,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, dalam siaran persnya, Rabu (2/1/2019).

Menurut Henri, saat ini sudah ada sekitar 9 perkara yang sudah dimenangkan dan berkekuatan hukum tetap dengan total kerugian yang dikabulkan kurang lebih Rp 18,5 triliun.

“Sayangnya, belum satu pun yang dieksekusi oleh pengadilan setempat di mana gugatan tersebut dimasukkan,” cetus Henri.

Baca SelengkapnyaKetua MA Diminta Kawal Eksekusi Denda Rp 18,3 T ke Pembakar Hutan

Saksi Ahli Tergugat Hukum, Preseden Buruk dan Ancaman Pelestarian Lingkungan

Gugatan perdata terhadap guru besar kenamaan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo, oleh PT Jatim Jaya Perkasa, memasuki sidang pertama, Rabu (17/10/18), di Pengadilan Negeri Cibinong. Kala itu, perusahaan perkebunan sawit ini menyatakan mencabut gugatan dan akan menyiapkan yang baru.

”Jadi maksud dan tujuan kita cabut gugatan untuk melengkapi berkas. Ada fakta dan dalil belum kita masukkan,” kata Didik Kusmiharsono, kuasa hukum JJP kepada Mongabay.

Mereka menyerahkan resmi mewakili JJP surat pencabutan kepada Majelis Hakim. Meski, hakim belum bisa menerima keputusan yang mencabut gugatan karena mempertanyakan keabsahan pemberi kuasa dari Direktur Utama JJP, Halim Ghozali dan melengkapi berkas administrasi berupa akta notaris dan AD/ART perusahaan.

”Gugatan baru masih kami kaji lebih mendalam dan diskusikan secara komprehensif dengan tim,” katanya.

Bambang Hero digugat JJP karena laboratorium kebakaran hutan dan lahan IPB belum terakreditasi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 soal laboratorium lingkungan dalam persyaratan tambahan menyebutkan laboratorium yang dipakai dalam analisis pengujian parameter kualitas lingkungan harus dilengkapi akreditasi, berstandar ISO/IEC 17025 edisi terbaru.

Sidang lanjutan di PN Cibinong, yang menggugat Bambang membayar total Rp510 miliar dijadwalkan kembali 24 Oktober 2018.

Baca SelengkapnyaSaksi Ahli Tergugat Hukum, Preseden Buruk dan Ancaman Pelestarian Lingkungan

Hentikan Kriminalisasi Dua Saksi Ahli IPB

KOALISI akademisi dan lembaga masyarakat sipil membentuk Forum Akademisi dan Masyarakat Sipil Peduli Basuki-Bambang. Mereka mendesak penghentian kriminalisasi terhadap dua pakar kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi saksi ahli dalam kasus lingkungan yakni Basuki Wasis dan Bambang Hero Saharjo.

“Memberikan keterangan ahli di persidangan ialah pelaksanaan kewajiban hukum yang sudah sepatutnya dilindungi. Gugatan terhadap saksi ahli semacam ini merupakan bentuk ancaman bagi integritas sistem peradilan,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo saat membacakan pernyataan sikap koalisi, di Jakarta, Jumat (19/10).

Basuki Wasis memberikan keterangan ahli dalam persidangan kasus pemberian izin usaha pertambangan yang melibatkan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Basuki dihadirkan sebagai ahli untuk menghitung kerugian dampak lingkungan pada lokasi pertambangan di Pulau Kabanea.

Baca SelengkapnyaHentikan Kriminalisasi Dua Saksi Ahli IPB

Negara Jangan Kalah

Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo ternyata bukan saksi ahli pertama yang di­gugat balik PT Jatim Jaya Per­kasa (JJP). Sebelum gugatan menyasar Bambang, PT JJP ju­ga pernah menggugat pakar lingkungan hidup yang juga rekan sejawat Bambang di Fakultas Kehutanan IPB, Basuki Wasis, pada 16 Agustus 2017.

Bambang dan Basuki merupakan saksi ahli kasus kebakaran hutan dan lahan (kar­hut­la) yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kala itu, PT JJP menggugat Basuki untuk membayar ganti rugi sebesar Rp610 miliar. Namun, gugatan itu berakhir dengan mediasi melalui akta perdamaian pada 31 Oktober 2017.

Meski gugatan dari PT JJP kandas, Basuki Wasis belum bisa bernapas lega karena ha­­rus menghadapi gugatan dalam kasus lain yang masih ter­­kait dengan kapasitas dia sebagai saksi ahli.

Kali ini, Basuki bertindak sebagai saksi ahli yang diajukan KPK dalam kasus mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra, selama 2009-2014.

Baca SelengkapnyaNegara Jangan Kalah