ICEL

ICEL

Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

PN Muarojambi Belum Eksekusi PT RKK Perusahaan Pembakar Hutan yang Didenda Rp 2 M

Inilahjambi – Pengadilan Negeri Muarojambi belum mengeksekusi Direktur Operasi PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK) Munadhi.

Padahal Munadhi wajib membayar denda Rp 2 Milyar untuk kasus pembakaran lahan di kawasan Muarojambi, berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1154 K/PID.SUS.LH/2017 tertanggal 7 Maret 2018.

Selain membayar denda, dia juga dijatuhi pidana penjara selama satu tahun enam bulan.

Putusan Mahkamah Agung tersebut berdasarkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum Pegadilan Muaro Jambi atas vonis bebas Majelis Hakim terhadap Munadhi dan PT RKK pada pada 26 Januari 2017 lalu.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali harus mengawal eksekusi denda triliunan rupiah ke pembakar hutan.

Termasuk kasus gugatan KLHK sebesar Rp 1 triliun ke pembakar hutan PT National Sago Prima (NSP) yang dimenangkan KLHK.

Baca SelengkapnyaPN Muarojambi Belum Eksekusi PT RKK Perusahaan Pembakar Hutan yang Didenda Rp 2 M

Saksi Ahli Tergugat Hukum, Preseden Buruk dan Ancaman Pelestarian Lingkungan

Gugatan perdata terhadap guru besar kenamaan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo, oleh PT Jatim Jaya Perkasa, memasuki sidang pertama, Rabu (17/10/18), di Pengadilan Negeri Cibinong. Kala itu, perusahaan perkebunan sawit ini menyatakan mencabut gugatan dan akan menyiapkan yang baru.

”Jadi maksud dan tujuan kita cabut gugatan untuk melengkapi berkas. Ada fakta dan dalil belum kita masukkan,” kata Didik Kusmiharsono, kuasa hukum JJP kepada Mongabay.

Mereka menyerahkan resmi mewakili JJP surat pencabutan kepada Majelis Hakim. Meski, hakim belum bisa menerima keputusan yang mencabut gugatan karena mempertanyakan keabsahan pemberi kuasa dari Direktur Utama JJP, Halim Ghozali dan melengkapi berkas administrasi berupa akta notaris dan AD/ART perusahaan.

”Gugatan baru masih kami kaji lebih mendalam dan diskusikan secara komprehensif dengan tim,” katanya.

Bambang Hero digugat JJP karena laboratorium kebakaran hutan dan lahan IPB belum terakreditasi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 soal laboratorium lingkungan dalam persyaratan tambahan menyebutkan laboratorium yang dipakai dalam analisis pengujian parameter kualitas lingkungan harus dilengkapi akreditasi, berstandar ISO/IEC 17025 edisi terbaru.

Sidang lanjutan di PN Cibinong, yang menggugat Bambang membayar total Rp510 miliar dijadwalkan kembali 24 Oktober 2018.

Baca SelengkapnyaSaksi Ahli Tergugat Hukum, Preseden Buruk dan Ancaman Pelestarian Lingkungan