ICEL

ICEL

Jelang Debat, Capres-Cawapres Perlu Cermati 3 Isu Lingkungan Ini

Sebagai bagian penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU telah merancang jadwal debat antara kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Rencananya debat akan digelar 5 kali, dan debat pertama dijadwalkan 17 Januari 2019. Ada berbagai isu yang akan dibahas dalam acara debat itu, antara lain terkait Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mencatat Pilpres 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah dalam waktu 5 tahun ke depan. Kebijakan yang akan ditempuh Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya tak lepas dari capaian pemerintah periode sebelumnya. ICEL mencatat sedikitnya ada 3 isu lingkungan yang penting untuk diperhatikan Capres-Cawapres.

Pertama, tata kelola hutan dan lahan. Mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan. ICEL mencatat belum ada upaya yang berdampak nyata pada pemulihan lingkungan. Pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dinilai belum banyak mengulas bagaimana merencanakan pemulihan dan strategi eksekusi gugatan triliunan yang dimenangkan pemerintah.

Menurut ICEL, isu pengendalian kebakaran hutan dan lahan kedua pasangan Capres-Cawapres masih berfokus pada peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Padahal, Inpres No.11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mengamanatkan peran itu dijalankan lintas kementerian dan lembaga.

Baca SelengkapnyaJelang Debat, Capres-Cawapres Perlu Cermati 3 Isu Lingkungan Ini

Keterangan Prof. Bambang Hero Bagian dari Kebebasan Akademik

Hakim Ketua Parlas Nababan (tengah) berdiskusi dengan saksi ahli dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hero (kiri) saat sidang lapangan gugatan kebakaran lahan tahun 2014 di Districk Simpang Tiga, Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel, Selasa (1/12). Sidang lapangan dilakukan untuk melihat langsung dan menyamakan bukti yang diajukan KLHK. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

 

Apabila terdapat keberatan dan sebagainya, ranahnya harus dikembalikan kepada institusi dan bukan dibawa ke ranah hukum.

Jakarta (ANTARA News)- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan keterangan Prof. Bambang Hero sebagai saksi ahli kebakaran hutan kasus PT Jatim Jaya Perkasa merupakan bagian dari kebebasan akademik.

Selain Prof. Bambang Hero, akademisi yang dikriminalisasi setelah menjadi saksi ahli adalah Dr Basuki Wasis dalam perkara tindak pidana korupsi mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.

Henri Subagyo dari ICEL di Jakarta. Jumat, mengatakan apa yang dilakukan para saksi ahli merupakan upaya menjalankan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi.

“Oleh karena itu, apabila terdapat keberatan dan sebagainya, ranahnya harus dikembalikan kepada institusi dan bukan dibawa ke ranah hukum,” kata dia.

Sebagai kapasitas dia sebagai keterangan ahli, apabila diduga ada ketidaksesuaian secara akademik maka harus dikembalikan kepada ranah akademik yang ada. misalnya melalui peer review mechanisme atau bahkan sidang etik akademik.

Dia mengatakan aksi hukum yang sedang terjadi merupakan ancaman terhadap kebebasan akademik saksi ahli lingkungan hidup dan dapat membahayakan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup Indonesia serta dapat merusak kredibilitas institusi peradilan Indonesia.

Dia meminta Presiden RI, Jaksa Agung, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta lembaga negara lainnya, serius melakukan langkah-langkah pembelaan dan pendampingan terhadap para saksi ahli tersebut.

Kemudian dia meminta Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut untuk tidak menerima atau menolak aksi hukum semacam itu agar tidak menjadi preseden buruk bagi sistem peradilan, kebebasan akademik dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

 

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/760042/keterangan-prof-bambang-hero-bagian-dari-kebebasan-akademik

Hentikan Kriminalisasi Dua Saksi Ahli IPB

KOALISI akademisi dan lembaga masyarakat sipil membentuk Forum Akademisi dan Masyarakat Sipil Peduli Basuki-Bambang. Mereka mendesak penghentian kriminalisasi terhadap dua pakar kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi saksi ahli dalam kasus lingkungan yakni Basuki Wasis dan Bambang Hero Saharjo.

“Memberikan keterangan ahli di persidangan ialah pelaksanaan kewajiban hukum yang sudah sepatutnya dilindungi. Gugatan terhadap saksi ahli semacam ini merupakan bentuk ancaman bagi integritas sistem peradilan,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo saat membacakan pernyataan sikap koalisi, di Jakarta, Jumat (19/10).

Basuki Wasis memberikan keterangan ahli dalam persidangan kasus pemberian izin usaha pertambangan yang melibatkan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Basuki dihadirkan sebagai ahli untuk menghitung kerugian dampak lingkungan pada lokasi pertambangan di Pulau Kabanea.

Baca SelengkapnyaHentikan Kriminalisasi Dua Saksi Ahli IPB