ICEL

ICEL

Polemik IMB di Pulau Reklamasi, KPK Diminta Kembali Telisik Korupsi Raperda

JAKARTA – Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta kembali menghangatkan isu reklamasi di teluk Jakarta. Kritik keras langsung diarahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dalam janji kampanyenya akan menghentikan reklamasi.

Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menelisik penerbitan IMB yang dianggap janggal tersebut.

Dia mengingatkan soal kasus Raperda Zonasi yang sempat terbukti menimbulkan kasus suap terhadap mantan anggota DPRD DKI Muhammad Sanusi. KPK didesak membuka kembali kasus tersebut. Terlebih, di dalam sidang banyak fakta yang belum ditindaklanjuti.

“KPK harusnya membuka kembali kasus reklamasi,” kata Marthin, Jumat (21/6/2019).

Dia menganggap adanya kelemahan komitmen Gubernur Anies Baswedan yang janji menghentikan reklamasi secara keseluruhan. Marthin menilai, IMB terbit tanpa adanya kesesuaian fungsi bangunan dengan rencana tata ruang.

“Artinya penerbitan IMB dilakukan tanpa ada dasar hukum yang jelas terkait peruntukan dan alokasi ruang Pulau C dari Pulau D,” urainya.

Baca SelengkapnyaPolemik IMB di Pulau Reklamasi, KPK Diminta Kembali Telisik Korupsi Raperda