ICEL

ICEL

keanekaragaman hayati

Revisi UU Konservasi Disetop, Pemerintah Diminta Jelaskan

Pemerintah didesak menjelaskan penghentian revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk menjelaskan keputusannya untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (11/4), anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) itu menilai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya perlu menjelaskan alasan penghentian pembahasan RUU Konservasi. Mengingat kebijakan pemerintah terkait konservasi dinilai belum memuaskan.

Sebelumnya, rapat terbatas pemerintah tentang RUU Konservasi pada Rabu (4/4) menilai, revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 belum dibutuhkan. Sebab, ketentuan yang ada sudah cukup untuk menjaga sumber daya alam dan ekosistem.

Baca SelengkapnyaRevisi UU Konservasi Disetop, Pemerintah Diminta Jelaskan

[Siaran Pers Bersama] Darurat Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia Pokja Konservasi: Revisi UU Konservasi Harus Tetap Dilakukan

Keanekaragaman hayati Indonesia kembali menghadapi situasi genting. Belum hilang dari ingatan kita betapa mirisnya kasus penyelundupan kakatua jambul kuning dalam botol 3 tahun lalu dan ketika satwa kharismatik Indonesia, harimau Jawa, hanya tinggal cerita akibat laju deforestasi dan eksploitasi yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa saat ini Indonesia menghadapi kondisi darurat atas ancaman terhadap kekayaan keanekaragaman hayati. Masa depan kekayaan keanekaragaman hayati ada pada kerangka hukum yang memayunginya yaitu UU No. 5 tahun 1990. Sudah hampir 28 tahun menjadi dasar perlindungan keanekaragaman hayati, namun ternyata seiring waktu, UU ini dipandang tidak lagi mampu secara efektif menjaga dan mempertahankan kehati sebagai harta kekayaan negara. Ditengah gerusan ancaman modernisasi, perkembangan kasus kejahatan terhadap sumber daya alam yang sudah semakin canggih, UU ini dirasa kurang efektif untuk bisa menangani kasus-kasus kekinian tersebut. Belum tuntas upaya untuk mempertahankan kehati, kabar terbaru mengenai pertemuan Rapat Kabinet Terbatas (RATAS) dalam rangka pembahasan UU No.5 Tahun 1990 pada tanggal 4 April 2018 lalu, menghasilkan sebuah pernyataan yang mengecewakan bahwa RUU Konservasi Kehati dihentikan sementara dan dianggap tidak perlu dilakukan revisi sejauh ini. Ketika nasib masa depan kehati yang merupakan harta kekayaan negara digantungkan pada UU yang sudah berusia 28 tahun, akankah kita akan melihat masa depan yang menjanjikan atau justru masa depan yang dipenuhi akan kepunahan kehati seperti kasus harimau Jawa? Hal ini tentunya dapat bermakna sebuah kemunduran dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia dan menjadi penting untuk masyarakat untuk kembali mendorong proses tersebut.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Darurat Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia Pokja Konservasi: Revisi UU Konservasi Harus Tetap Dilakukan

Kerusakan vs Pemulihan Lingkungan

Upaya konservasi lingkungan seringkali kalah cepat dibandingkan aksi perusakan. Maraknya kebakaran hutan dan perburuan liar merupakan tanda konservasi tidak berjalan baik. Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 yang diandalkan sebagai solusi tak kunjung dibahas.

 

Jakarta, Gatra.com – “Negara pembakar hutan.” Demikian julukan yang kerap ditimpakan kepada Indonesia. Nota protes keras dari negara tetangga juga sering dilayangkan agar Indonesia serius mengatasi kerusakan dan kebakaran hutan.

Pada 2015 silam, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menjadi sorotan dunia karena kerusakannya cukup parah dengan kerugian fantastis Rp 221 trilyun. Kerusakan itu berdampak pada ekosistem hutan. Tak pelak lebih cepat daripada upaya merestorasinya.

Coordinator Campaign WWF Indonesia, Sulistyowati Diah Hayuningrum mengungkapkan, amburadulnya upaya restorasi terjadi karena pemerintah kurang tegas menindak pelaku perusakan.” Jadi tidak seimbang,” katanya.

Berdasar data WWF, hutan di Sumatera, misalnya, tersisa tinggal 24% dan Kalimantan 53,9%. Masifnya alih fungsi hutan menjadi penyebab utama.

Dampaknya, daya jelajah satwa liar seperti gajah Sumatera dan harimau Sumatera semakin sempit. Tak mengherankan, konflik dengan manusia pun meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Spesies hewan dilindungi ini jumlahnya menurun. Harimau Sumatera diprediksi tinggal 317 ekor dan gajah Sumatera kurang dari 1.000 ekor.

Kondisi tersebut, menurut Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo, sudah pada titik darurat keanekaragaman hayati. Karena yang terancam di masa depan bukan hanya hewan yang dilindungi, melainkan juga keragaman hayati hutan.

Apalagi, pembahasan RUU perubahan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) belum menjadi prioritas utama baik DPR maupun pemerintah.

Baca SelengkapnyaKerusakan vs Pemulihan Lingkungan

[Siaran Pers Bersama] Darurat Keanekaragaman Hayati Indonesia
Pokja Konservasi: DPR dan Pemerintah Harap Segera Tuntaskan Pembahasan RUU Perubahan UU No 5 Tahun 1990

Jakarta, 2 Maret 2018.

Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat keanekaragaman hayati karena pembahasan rancangan undang-undang perubahan UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) belum menjadi prioritas utama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hingga saat ini. Walaupun DPR RI telah memasukkan perubahan UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990) ke dalam agenda Program Legislasi Nasional dan draf RUU telah disampaikan kepada Pemerintah, proses selanjutnya nampaknya akan mengalami banyak kendala.

Kasus-kasus terkait konservasi keanekaragaman hayati, seperti kematian dan perdagangan satwa dilindungi, pembangunan pabrik/usaha di lokasi yang kaya keanekaragaman hayati atau daerah resapan air, serta “pencurian sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional”, semakin meningkat dan meresahkan publik. Pada perkembangannya, penyelesaian kasus-kasus tersebut semakin sulit ditanggulangi oleh UU No 5/1990. Selain sudah 27 tahun tidak ada revisi, ancaman pidana yang rendah membuat undang-undang ini tidak bergigi untuk membuat jera para pelakunya, sehingga menjadikannya “wajar” dari tahun ke tahun kasus kejahatan konservasi makin meningkat.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Darurat Keanekaragaman Hayati IndonesiaPokja Konservasi: DPR dan Pemerintah Harap Segera Tuntaskan Pembahasan RUU Perubahan UU No 5 Tahun 1990