ICEL

ICEL

keanekaragaman hayati

Siaran Pers Satu Tahun Perpres 83/2018: Rendahnya Komitmen Pemerintah dalam Penanganan Sampah Plastik di Laut

JAKARTA, 21 September 2019 – Hari ini tepat satu tahun berlakunya Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Perpres ini merupakan tindak lanjut komitmen Pemerintah untuk mengurangi sampah plastik di laut sebesar 70% sampai dengan tahun 2025. Namun komitmen pemerintah dalam melaksanakan Perpres ini sangat rendah.  Masih sedikit tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah dalam implementasi Perpres ini.

Sejauh ini, sebagian besar tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah berfokus pada upaya penanggulangan, sedangkan upaya pencegahan masih minim perhatian Pemerintah. ICEL menaruh perhatian besar pada amanat pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perpres ini. Amanat dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Laut dalam Perpres No. 83 Tahun 2018 adalah membentuk 4 (empat) peraturan perundang-undangan dan 1 (satu) kesepakatan internasional untuk tahun 2018-2019.  Semua peraturan ini masih belum ada atau disahkan oleh Pemerintah. Peraturan dan kesepakatan internasional yang dimaksud adalah:

Baca SelengkapnyaSiaran Pers Satu Tahun Perpres 83/2018: Rendahnya Komitmen Pemerintah dalam Penanganan Sampah Plastik di Laut

Peranan Ekosistem Mangrove Bagi Kehidupan

Hutan mangrove merupakan komunitas tumbuhan pantai yang mampu hidup dan berkembang pada kondisi perairan yang bersalinitas (tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air), pada kawasan pasang surut pantai berlumpur. Mangrove banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah rawa dan/atau padat. Hutan mangrove terdapat di sepanjang garis pantai di kawasan tropis, dan menjadi pendukung berbagai jasa ekosistem, termasuk produksi perikanan dan siklus unsur hara.

Indonesia memiliki sekitar 202 jenis tumbuhan mangrove, meliputi 89 jenis pohon, 44 jenis herba tanah, 44 jenis epifit, 19 jenis pemanjat, 5 jenis palma, dan 1 jenis paku. Dari 202 jenis tersebut, 43 jenis (diantaranya 33 jenis pohon dan beberapa jenis perdu) ditemukan sebagai mangrove sejati (true mangrove). Sementara jenis lain, ditemukan di sekitar mangrove dan dikenal sebagai jenis mangrove ikutan (associate asociate)[1]

Berdasarkan data One Map Mangrove, luas ekosistem mangrove Indonesia 3,5 juta hektare yang terdiri dari 2,2 juta ha di dalam kawasan dan 1,3 juta ha di luar kawasan mangrove. Ekosistem mangrove tersebut berada di 257 kabupaten/kota yang sebagian besar ekosistemnya telah mengalami kerusakan[2]. Luas hutan mangrove telah mengalami penurunan sebesar 30-50% dalam setengah abad terakhir ini karena pembangunan daerah pesisir, perluasan pembangunan tambak dan penebangan yang berlebihan[3]. Kusuma dkk dalam bukunya yang berjudul “Ekologi Mangrove” memaparkan bahwa meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana serta pelabuhan di pinggir pantai akan mempercepat terjadinya penurunan luasan hutan mangrove.

Penurunan ekosistem mangrove akan berdampak terhadap ekonomi, lingkungan/ekologi, sosial dan budaya bagi masyarakat pesisir. Secara ekonomi, ekosistem mengrove dapat berfungsi sebagai sumber pakan konsumen peternakan (pakan cacing, kepiting dan golongan kerang/keong), yang selanjutnya menjadi sumber makanan bagi konsumen di atasnya dalam siklus rantai makanan di suatu ekosistem. Fungsi lain dari ekosistem mangrove sebagai tempat hidup (habitat) berbagai satwa liar, seperti monyet, buaya, biawak, burung dan lain-lain.

Baca SelengkapnyaPeranan Ekosistem Mangrove Bagi Kehidupan

Secercah Harapan Untuk Keanekaragam Hayati Indonesia

Tanggal 22 Mei diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Internasional sejak tahun 2000 silam. Mulanya, Hari Keanekaragaman Hayati Internasional ditetapkan pada tanggal 29 Desember sebagai peringatan berlakunya Konvensi Keanekaragaman Hayati pada tahun 1992. Perubahan ini dilakukan untuk mengingat betapa sulitnya perjuangan pengadopsian teks Konvensi Keanekaragaman Hayati oleh Nairobi Final Act.

 

Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati sejak tahun 1994 dan menjadi pihak dalam protokol-protokol turunannya. Kemahsyuran Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terkaya tidak diragukan lagi, bahkan dengan tingkat endemisitas jenis fauna yang sangat tinggi. Satwa endemik Indonesia diantaranya adalah Komodo, Orangutan Sumatera, Orangutan Kalimantan, Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak Sumatera, Badak Jawa, Dan Burung Cendrawasih.

 

Ancaman Keanekaragaman Hayati: Deforestasi dan Degradasi Hutan

Perlindungan atas keanekaragaman hayati pada tingkat jenis tentunya tidak terlepas dari perlindungan atas habitatnya. Namun sangat disayangkan, eksistensi satwa-satwa tersebut terancam karena ancaman terhadap habitatnya, seperti deforestasi dan degradasi hutan.

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat angka deforestasi di Indonesia (di dalam dan di luar hutan) pada tahun 2014-2015 mencapai 1.092.181.5 hektar.[1] Lebih lanjut, hasil analisis KLHK menunjukkan bahwa deforestasi tinggi pada provinsi yang didalamnya terdapat banyak izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta perubahan peruntukkan kawasan hutan seperti kegiatan penanaman, perkebunan, land clearing, operasi tambang, dan sebagainya.[2]

Baca SelengkapnyaSecercah Harapan Untuk Keanekaragam Hayati Indonesia

World Wildlife Day 2019 untuk Kelestarian Biota Laut Indonesia (II)

Jarang Disorot Namun Terus Mengintai, Perlu Evaluasi Regulasi terkait Bycatch dan Penetapan Perlindungan Jenis

 

Kedua, jika dibandingkan dengan ancaman sampah plastik, yang jarang mendapat sorotan media masa adalah ancaman penangkapan liar yang tak teregulasi dengan baik, khususnya terkait bycatch atau tangkapan sampingan, dan minimnya perlindungan terhadap jenis biota laut.

Sebesar 80% hiu yang ditangkap oleh nelayan merupakan hasil bycatch.[1] Karena bycatch pula setiap tahun, 7.700 penyu di perairan Indonesia terbunuh secara tidak sengaja karena terjebak pukat.[2]   Guna mengatasi tingginya biota laut yang tertangkap atau terbunuh karena bycatch, Pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang lebih spesifik mengenai bycatch. Untuk meminimalisir hasil tangkapan sampingan, Pemerintah memang telah membatasi jenis alat penangkap ikan yang boleh digunakan oleh Nelayan.[3] Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan (KP) No.PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Permen KP No. 12/2012) untuk mengatur tentang hasil bycatch yang secara ekologi terkait dengan perikanan tuna, termasuk hiu, burung laut, penyu laut, mamalia laut termasuk paus, dan hiu monyet, termasuk pelaporannya. Namun belum ada pengaturan mekanisme yang jelas untuk mengawasi hasil penangkapan dan pelaporan bycatch. Kementerian KP juga belum mengatur standar operasional bagi Nelayan apabila terdapat satwa laut yang dilindungi tertangkap sebagai bycatch.

Disamping perbaikan regulasi bycatch, diperlukan juga perbaikan regulasi terkait penetapan status perlindungan jenis. Dari sepuluh spesies hiu yang terdaftar dalam Appendiks I dan II CITES,[4] hanya empat spesies yang mendapatkan perlindungan secara hukum. Yang mendapatkan status perlindungan penuh hanya hiu paus (Rhincodon typus)[5], dan yang mendapat perlindungan terbatas hanya hiu monyet (Alopias spp.), hiu koboi (Carcharinus longimanus) dan hiu martil (Sphyrna spp.). Dikatakan terbatas, karena perlindungan yang diberikan pada hiu monyet bukan dalam bentuk penetapan status perlindungan, namun kewajiban untuk melepas hiu monyet yang tertangkap sebagai bycatch dalam keadaan hidup, seagaimana diatur dalam Permaturan Menteri KP No. 12/2012.[6] Sedangkan bagi hiu koboi dan hiu martil, bentuk perlindungan hanya berupa larangan pengeluaran hiu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri, namun tidak terdapat larangan penangkapan, dan larangan pengeluaran hiu ke luar negeri tersebut pun telah berakhir pada 31 Desember 2018. [7] Oleh karena itu pemerintah perlu mengevaluasi penetapan status perlindungan jenis hiu, terutama bagi hiu monyet, hiu koboi, dan hiu martil, serta spesies lain dalam Appendiks CITES yang belum mendapatkan perlindungan hukumnya d Indonesia.

Baca SelengkapnyaWorld Wildlife Day 2019 untuk Kelestarian Biota Laut Indonesia (II)

World Wildlife Day 2019 untuk Kelestarian Biota Laut Indonesia (I)

“Oceans regulate our climate, produce half the oxygen we breathe, provide nourishment for 3+ billion people, and absorb 30% of carbon dioxide released into the atmosphere and fully 90% of the heat from climate change. To ensure that oceans and marine species are preserved and protected, nature-based solutions that bring together public, private and civil society partners need to be replicated and scaled-up.” Abdoulaye Mar Dieye, UN Assistant Secretary General and Director of UNDP’s Bureau for Policy and Programme

Tanggal 3 Maret 2019 lalu dunia internasional merayakan World Wildlife Day (WWD) yang telah diperingati secara global sejak tahun 2015. Tahun 2019 ini untuk pertama kalinya WWD mengangkat isu kelautan dengan tema “Life Below Water: For People and Planet”, yang juga sejalan dengan Butir 14 Sustainable Development Goals (SDGs) dan dengan fokus pada spesies ekosistem bahwa laut.[1]

Indonesia memiliki luas wilayah laut mencapai 75% dari luas total wilayahnya[2] yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah laut Indonesia yang sedemikian luas telah menjadi rumah bagi ribuan jenis biota laut, baik yang menetap (misalnya 2.057 spesies ikan terumbu karang 120 spesies hiu, kedua spesies pari manta, dan enam dari tujuh spesies penyu laut yang ada di dunia), atau yang singgah sementara (misalnya berbagai jenis paus dan lumba-lumba).[3]

Namun atas kekayaan keanekaragaman hayati laut tersebut, Indonesia juga tengah memasuki masa darurat perlindungan biodiversitas laut. Berbagai macam aktivitas manusia berdampak buruk pada ekosistem dan kelangsungan hidup spesies laut, misalnya spesies hiu dan penyu.

Darurat Sampah Plastik di Laut: Menanti Aksi Konkrit Pelaksanaan Perpres 83/2018

Pertama, tengah menjadi sorotan adalah tercemarnya ekosistem laut akibat pembuangan sampah plastik. Indonesia membuang 400 ribu ton sampah plastik ke laut per tahunnya,[4] yang menepatkan Indonesia diposisi kedua tertinggi di dunia dalam hal pembuangan sampah plastik ke laut setelah Tiongkok.[5] Sampah plastik terutama mengancam hiu paus (Rhincodon typus) sebagai filter feeder atau pemakan penyaring.[6]  Pada awal Februari 2019 di perairan negara Malaysia ditemukan seekor hiu paus yang mati dengan kantong plastik berukuran 46 cm x 32 cm menyumbat saluran pencernaan hiu paus tersebut.[7] Indonesia sendiri juga digemparkan oleh kasus tewasnya Paus Sperma (yang juga termasuk filter feeder) di perairan Wakatobi akibat 5,9 kilogram sampah plastik yang di perutnya, pada November 2018 yang lalu.[8] Selain mengancam hiu paus, sampah plastik bagi penyu juga terlihat seperti ubur-ubur makanannya, hingga mengakibatkan 1000 penyu laut mati per tahun akibat plastik, sebagaimana kasusnya ditemukan di Kepulauan Seribu (November 2018)[9] dan Kulonprogo (Desember 2018).[10]

Baca SelengkapnyaWorld Wildlife Day 2019 untuk Kelestarian Biota Laut Indonesia (I)

Diskusi Terpumpun: Kebijakan Pidana Konservasi Keanekaragaman Hayati: Tinjauan atas Jenis Pidana dan Tindak Pidana Konservasi

Pada 21 Januari 2019, ICEL telah mengadakan diskusi terpumpun dengan tema Kebijakan Pidana Konservasi Keanekaragaman Hayati: Tinjauan atas Jenis Pidana dan Tindak Pidana Konservasi. Kegiatan ini merupakan kerja sama hibah antara Yayasan Kehati – Tropical Forest Conservation Act Sumatera (TFCAS)- dengan ICEL.

Kegiatan diskusi ini dihadiri oleh dua narasumber yakni Dulhadi dan Pansos Sugiharto dari Gakkum KLHK, dan Miko Susanto Ginting dari Dosen Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera.

Hadir pula dua penanggap yakni, Sandoro Purba dan Irma Hermawati (WCS). Tutrut hadir beberapa lembaga CSO dalam diskusi ini yakni, KIARA, WCS, PILI, MaPPI FHUI, ICJR.

Diskusi ini menyoroti UU No. 5 tahun 1990 dengan isu utama terkait pemidanaan. FGD ini menjadi satu rangkaian dari riset mengenai penegakan hukum di bidang KSDAHE, dan dalam rangka merespon usulan dan wacana yang berkembang di masyarakat sipil terkait efektivitas gakum KKH.

Cek selengkapnya di video dibawah ini

World Wetland Day: Gambut, Penyumbang Karbon

Foto: Henri Subagiyo

Direvisinya PP 71/2014 dengan PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut, memberikan harapan yang lebih besar dalam pemulihan lahan gambut dan pengurangan kebakaran.

Sekitar 60% lahan basah yang ada di dunia adalah gambut, di Indonesia lahan gambut mencapai 12% luas daratan. 50% dari seluruh total lahan gambut yang ada di negara-negara non-annexed I (negara-negara non penyumbang gas rumah kaca akibat kegiatan manusia sejak revolusi industri tahun 1850-an) berkontribusi terhadap penambahan gas rumah kaca di muka bumi.

Tahun 2009, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26-41% hingga tahun 2020. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan mengelola lahan gambut secara berkelanjutan.

Prof Azwar Ma’as, Pakar Gambut dari Universitas Gadjah Mada, mengatakan pengelolaan lahan gambut perlu kehati-hatian, tidak bisa sembarangan untuk dilakukan pengelolaan, apalagi pada lahan gambut yang memiliki kubah gambut sedalam 3 meter. Pengelolaan lahan gambut harus melihat satu kesatuan hidrologis (lansekap), mempertahankan kubah gambut sangat penting agar sumber air terpenuhi sepanjang tahun, dan terhindar dari banjir maupun kekeringan[1].

Baca SelengkapnyaWorld Wetland Day: Gambut, Penyumbang Karbon

[Siaran Pers] Catatan Awal Tahun 2019 ICEL: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres

Jakarta, 9 Januari 2019 – Sebagai tahun politik, tahun 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah, termasuk terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Langkah yang diambil Presiden terpilih nanti tentu tak terlepas dari capaian kinerja dan kelemahan yang ada dalam tahun-tahun sebelumnya. ICEL memberikan refleksi terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode waktu 2014-2018. Catatan ini dituangkan dalam “Catatan Awal Tahun 2019: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres.” Judul ini diambil dikarenakan minimnya diskusi dan informasi mengenai publik mengenai agenda lingkungan hidup yang menjadi komitmen kedua pasangan calon.

Dari isu tata kelola hutan dan lahan, ICEL mencatat penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla belum berorientasi dan berimplikasi nyata pada pemulihan lingkungan, narasi bagaimana rencana pemulihan dan strategi eksekusi dari gugatan triliunan rupiah yang dimenangkan pemerintah belum banyak dibahas. Pengendalian Karhutla pun masih bertitik berat pada peran KLHK, padahal Inpres 11 Tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian karhutla memandatkan peran lintas kementerian dan lembaga.

Sementara itu di aspek perhutanan sosial, ICEL mencatat capaian luasan perhutsos yang sebelumnya ditargetkan 12,7 juta ha tidak akan tercapai di tahun 2019, penyesuaian target pun harus diiringi dengan strategi radikal jika ingin memperoleh capaian yang diinginkan. Selain itu, terdapat kabar baik dari pengelolaan sawit dengan diterbitkannya Inpres 8 Tahun 2018 yang lebih populer dikenal dengan sebutan Inpres Moratorium Sawit. “Penguatan implementasi Inpres Moratorium Sawit lebih strategis menjawab permasalahan perkelapasawitan dibandingkan memaksakan lahirnya UU Perkelapasawitan,” terang Rika Fajrini, Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Catatan Awal Tahun 2019 ICEL: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres

[Siaran Pers Bersama] Catatan Akhir Tahun 2018 POKJA Konservasi: Nasib Gantung Konservasi Keanekaragaman Hayati

 

 

 

“Satwa atau tumbuhan tidak bisa membela dirinya, sehingga diperlukan manusia untuk mengatur perlindungannya dan bagaimana agar implementasi tersebut juga bisa berjalan dengan baik”
-Pokja Konservasi, 2018-

 

Jakarta, 15 Desember 2018. Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) menyelenggarakan Catatan Akhir Tahun 2018 (Cahir 2018 Pokja Konservasi) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2018 bersama perwakilan dari kedua tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 di Hotel Sofyan Cut Meutia, Cikini.

Tahun 2015 menjadi titik cerah dari pergerakan revisi Undang-Undang No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990). Dimulai dengan pembahasan draf revisi UU 5/1990 dan 1 (satu) kali konsultasi publik di Jakarta. Lalu, disusul pada tahun berikutnya (2016), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali mengadakan 5 konsultasi publik di berbagai wilayah di Indonesia.

“Namun sayang, pada tahun 2018, tepat sebulan setelah surat perintah presiden untuk pembahasan revisi UU 5/1990 dikeluarkan, pemerintah memberikan pernyataan secara resmi untuk menghentikan proses revisi UU 5/1990 kepada media”, ujar Rika Fajrini (Kepala Divisi Hutan dan Lahan ICEL) saat memaparkan Cahir 2018 Pokja Konservasi.

Dalam Cahir 2018 Pokja Konservasi, setidaknya terdapat lima garis besar yang menjadi sorotan utama, yaitu:

1. Pokja Konservasi menyorot masih tingginya angka kasus kejahatan satwa liar. Berdasarkan data WCS IP (Wildlife Conservation Indonesia Program), tercatat peningkatan kasus satwa liar yang cukup tinggi dari 106 kasus di tahun 2015 menjadi 225 kasus di tahun 2017. Sementara hingga bulan Oktober 2018, masih tercatat angka kasus yang cukup tinggi, yaitu 169 kasus.

Selama tahun 2015-2018, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait konservasi keanekaragaman hayati, namun, melalui kebijakan tersebut, pemerintah ini dinilai belum mampu menyelesaikan beberapa persoalan konservasi yang seharusnya diatur di tingkat undang-undang.

Baca Selengkapnya

[Siaran Pers Bersama] Catatan Akhir Tahun 2018 POKJA Konservasi: Nasib Gantung Konservasi Keanekaragaman Hayati

Catatan Akhir Tahun 2018 Kelompok Kerja Konservasi: Nasib Gantung Konservasi Keanekaragaman Hayati

Tak terasa masa periode pemerintahan saat ini akan segera berakhir dan tahun 2019 akan mulai menjadi tahun politik. Di tahun tersebut, para pasangan calon presiden dan wakil presiden akan saling bertarung komitmen dan janji. Visi dan misi yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung konservasi keanekaragaman hayati tentunya menjadi salah satu komitmen yang dinanti, khususnya bagi para penggiat konservasi. Bagaimana tidak, konservasi keanekaragaman hayati tidak hanya sangat penting untuk kepentingan generasi saat ini, melainkan juga untuk generasi yang akan datang. Dan nasib konservasi keanekaragaman hayati tersebut tergantung pada bagaimana komitmen dari pemerintah ke depannya. Untuk melihat komitmen seperti apa yang diperlukan ke depannya, Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) mengajak untuk mencermati terlebih dahulu kondisi konservasi keanekaragaman hayati saat ini.

 

Baca selengkapnya disini