ICEL

ICEL

Diskusi Terpumpun: Kebijakan Pidana Konservasi Keanekaragaman Hayati: Tinjauan atas Jenis Pidana dan Tindak Pidana Konservasi

Pada 21 Januari 2019, ICEL telah mengadakan diskusi terpumpun dengan tema Kebijakan Pidana Konservasi Keanekaragaman Hayati: Tinjauan atas Jenis Pidana dan Tindak Pidana Konservasi. Kegiatan ini merupakan kerja sama hibah antara Yayasan Kehati – Tropical Forest Conservation Act Sumatera (TFCAS)- dengan ICEL.

Kegiatan diskusi ini dihadiri oleh dua narasumber yakni Dulhadi dan Pansos Sugiharto dari Gakkum KLHK, dan Miko Susanto Ginting dari Dosen Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera.

Hadir pula dua penanggap yakni, Sandoro Purba dan Irma Hermawati (WCS). Tutrut hadir beberapa lembaga CSO dalam diskusi ini yakni, KIARA, WCS, PILI, MaPPI FHUI, ICJR.

Diskusi ini menyoroti UU No. 5 tahun 1990 dengan isu utama terkait pemidanaan. FGD ini menjadi satu rangkaian dari riset mengenai penegakan hukum di bidang KSDAHE, dan dalam rangka merespon usulan dan wacana yang berkembang di masyarakat sipil terkait efektivitas gakum KKH.

Cek selengkapnya di video dibawah ini

World Wetland Day: Gambut, Penyumbang Karbon

Foto: Henri Subagiyo

Direvisinya PP 71/2014 dengan PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut, memberikan harapan yang lebih besar dalam pemulihan lahan gambut dan pengurangan kebakaran.

Sekitar 60% lahan basah yang ada di dunia adalah gambut, di Indonesia lahan gambut mencapai 12% luas daratan. 50% dari seluruh total lahan gambut yang ada di negara-negara non-annexed I (negara-negara non penyumbang gas rumah kaca akibat kegiatan manusia sejak revolusi industri tahun 1850-an) berkontribusi terhadap penambahan gas rumah kaca di muka bumi.

Tahun 2009, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26-41% hingga tahun 2020. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan mengelola lahan gambut secara berkelanjutan.

Prof Azwar Ma’as, Pakar Gambut dari Universitas Gadjah Mada, mengatakan pengelolaan lahan gambut perlu kehati-hatian, tidak bisa sembarangan untuk dilakukan pengelolaan, apalagi pada lahan gambut yang memiliki kubah gambut sedalam 3 meter. Pengelolaan lahan gambut harus melihat satu kesatuan hidrologis (lansekap), mempertahankan kubah gambut sangat penting agar sumber air terpenuhi sepanjang tahun, dan terhindar dari banjir maupun kekeringan[1].

Baca SelengkapnyaWorld Wetland Day: Gambut, Penyumbang Karbon

[Siaran Pers] Catatan Awal Tahun 2019 ICEL: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres

Jakarta, 9 Januari 2019 – Sebagai tahun politik, tahun 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah, termasuk terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Langkah yang diambil Presiden terpilih nanti tentu tak terlepas dari capaian kinerja dan kelemahan yang ada dalam tahun-tahun sebelumnya. ICEL memberikan refleksi terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode waktu 2014-2018. Catatan ini dituangkan dalam “Catatan Awal Tahun 2019: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres.” Judul ini diambil dikarenakan minimnya diskusi dan informasi mengenai publik mengenai agenda lingkungan hidup yang menjadi komitmen kedua pasangan calon.

Dari isu tata kelola hutan dan lahan, ICEL mencatat penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla belum berorientasi dan berimplikasi nyata pada pemulihan lingkungan, narasi bagaimana rencana pemulihan dan strategi eksekusi dari gugatan triliunan rupiah yang dimenangkan pemerintah belum banyak dibahas. Pengendalian Karhutla pun masih bertitik berat pada peran KLHK, padahal Inpres 11 Tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian karhutla memandatkan peran lintas kementerian dan lembaga.

Sementara itu di aspek perhutanan sosial, ICEL mencatat capaian luasan perhutsos yang sebelumnya ditargetkan 12,7 juta ha tidak akan tercapai di tahun 2019, penyesuaian target pun harus diiringi dengan strategi radikal jika ingin memperoleh capaian yang diinginkan. Selain itu, terdapat kabar baik dari pengelolaan sawit dengan diterbitkannya Inpres 8 Tahun 2018 yang lebih populer dikenal dengan sebutan Inpres Moratorium Sawit. “Penguatan implementasi Inpres Moratorium Sawit lebih strategis menjawab permasalahan perkelapasawitan dibandingkan memaksakan lahirnya UU Perkelapasawitan,” terang Rika Fajrini, Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Catatan Awal Tahun 2019 ICEL: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres

[Siaran Pers Bersama] Catatan Akhir Tahun 2018 POKJA Konservasi: Nasib Gantung Konservasi Keanekaragaman Hayati

 

 

 

“Satwa atau tumbuhan tidak bisa membela dirinya, sehingga diperlukan manusia untuk mengatur perlindungannya dan bagaimana agar implementasi tersebut juga bisa berjalan dengan baik”
-Pokja Konservasi, 2018-

 

Jakarta, 15 Desember 2018. Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) menyelenggarakan Catatan Akhir Tahun 2018 (Cahir 2018 Pokja Konservasi) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2018 bersama perwakilan dari kedua tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 di Hotel Sofyan Cut Meutia, Cikini.

Tahun 2015 menjadi titik cerah dari pergerakan revisi Undang-Undang No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990). Dimulai dengan pembahasan draf revisi UU 5/1990 dan 1 (satu) kali konsultasi publik di Jakarta. Lalu, disusul pada tahun berikutnya (2016), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali mengadakan 5 konsultasi publik di berbagai wilayah di Indonesia.

“Namun sayang, pada tahun 2018, tepat sebulan setelah surat perintah presiden untuk pembahasan revisi UU 5/1990 dikeluarkan, pemerintah memberikan pernyataan secara resmi untuk menghentikan proses revisi UU 5/1990 kepada media”, ujar Rika Fajrini (Kepala Divisi Hutan dan Lahan ICEL) saat memaparkan Cahir 2018 Pokja Konservasi.

Dalam Cahir 2018 Pokja Konservasi, setidaknya terdapat lima garis besar yang menjadi sorotan utama, yaitu:

1. Pokja Konservasi menyorot masih tingginya angka kasus kejahatan satwa liar. Berdasarkan data WCS IP (Wildlife Conservation Indonesia Program), tercatat peningkatan kasus satwa liar yang cukup tinggi dari 106 kasus di tahun 2015 menjadi 225 kasus di tahun 2017. Sementara hingga bulan Oktober 2018, masih tercatat angka kasus yang cukup tinggi, yaitu 169 kasus.

Selama tahun 2015-2018, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait konservasi keanekaragaman hayati, namun, melalui kebijakan tersebut, pemerintah ini dinilai belum mampu menyelesaikan beberapa persoalan konservasi yang seharusnya diatur di tingkat undang-undang.

Baca Selengkapnya

[Siaran Pers Bersama] Catatan Akhir Tahun 2018 POKJA Konservasi: Nasib Gantung Konservasi Keanekaragaman Hayati

Catatan Akhir Tahun 2018 Kelompok Kerja Konservasi: Nasib Gantung Konservasi Keanekaragaman Hayati

Tak terasa masa periode pemerintahan saat ini akan segera berakhir dan tahun 2019 akan mulai menjadi tahun politik. Di tahun tersebut, para pasangan calon presiden dan wakil presiden akan saling bertarung komitmen dan janji. Visi dan misi yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung konservasi keanekaragaman hayati tentunya menjadi salah satu komitmen yang dinanti, khususnya bagi para penggiat konservasi. Bagaimana tidak, konservasi keanekaragaman hayati tidak hanya sangat penting untuk kepentingan generasi saat ini, melainkan juga untuk generasi yang akan datang. Dan nasib konservasi keanekaragaman hayati tersebut tergantung pada bagaimana komitmen dari pemerintah ke depannya. Untuk melihat komitmen seperti apa yang diperlukan ke depannya, Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) mengajak untuk mencermati terlebih dahulu kondisi konservasi keanekaragaman hayati saat ini.

 

Baca selengkapnya disini

 

Jumlah Kasus Kejahatan Satwa Liar di Indonesia Meningkat

 

Petugas membawa barang bukti burung kakaktua goffin (Cacatua goffiniana) untuk dihadirkan saat rilis perdagangan satwa dilindungi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (Foto: Antara/Galih Pradipta,26/9).

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembanga pengembangan hukum lingkungan Indonesia yaitu Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mencatat jumlah kasus kejahatan satwa liar dilindungi di Indonesia meningkat selama kurun waktu 2015 hingga 2018.

Menurut Kepala Divisi Kehutaan dan Lahan ICEL Rika Fajrini, sejak 2015 hingga 2018, upaya penegakan hukum keanekaragaman hayati seakan memiliki dua sisi mata uang. Ia mengakui memang selama periode tersebut ada peningkatan penegakan hukum namun ada juga kebijakan yang menuai cukup banyak kritik seperti peningkatan kasus kejahatan satwa.

“Berdasarkan data Wildlife Crime Unit  WCS IP, jumlah kasus kejahatan satwa liar dilindungi tercatat meningkat tajam dari 106 kasus pada 2015 kemudian menjadi 120 kasus pada 2016 dan pada tahun berikutnya 2017 menjadi 225 kasus dan tahun ini saja tercatat sudah ada 35 kasus konflik satwa,” ujarnya saat pemaparan catatan akhir tahun 2018 kelompok kerja konservasi:Nasib Gantung Konservasi Keanekaragaman Hayati, di Jakarta, Jumat (14/12).

Baca SelengkapnyaJumlah Kasus Kejahatan Satwa Liar di Indonesia Meningkat

[Siaran Pers Bersama] Pokja Konservasi dan Forum Konservasi Burung Indonesia: Episode Mempertahankan Ketertinggalan UU No 5/1990: P.92/2018, Menumbalkan Konservasi Demi Politik dan Ekonomi

“Jangan sampai aturan (hukum) diubah hanya melalui sebuah kesepakatan
golongan tertentu, karena itu hanya akan mempermalukan kita, sebagaimana yang
telah dilakukan oleh kaum Sofis di masa lalu!”

Jakarta, 21 September 2018. Penolakan sekelompok masyarakat terhadap Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan No P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi (P.20/2018) yang baru berumur ±2 (dua) bulan semakin kuat terdengar. Penolakan inipun pada akhirnya mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa (P.92/2018). Peraturan baru ini antara lain menarik 5 jenis burung dari daftar P.20/2018 yaitu: Kucica Hutan/Murai Batu, Cucak Rawa, Jalak Suren, Anis Bentet Kecil, dan Anis Bentet Sangihe.

Menyikapi situasi ini, Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) berpendapat bahwa:

  1. Dasar Penetapan yang Digunakan dalam P.92/2018 Tidak Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No 7/1999)

Pasal 1A ayat (2) P.92/2018 secara khusus mengatur penambahan kriteria penetapan menjadi satwa tidak dilindungi dan sebaliknya, atas: (1) banyaknya penangkaran, (2) banyaknya pemeliharaan untuk kepentingan hobi dan dukungan dalam kehidupan masyarakat, dan/atau (3) lomba/kontes. Kriteria tersebut sesungguhnya mengingkari Pasal 6 PP No 7/1999 yang menyatakan bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat diubah statusnya menjadi tidak dilindungi apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu sehingga jenis yang bersangkutan tidak lagi termasuk kriteria jenis tumbuhan dan satwa dilindungi.

Faktanya, data dari LIPI melalui surat No B.4325/IPH.1/KS.02.04/IX/2018 tertanggal 5 September 2018 menyimpulkan adanya penurunan populasi kucica hutan/murai batu, perkiraan kepunahan di alam untuk jalak suren dan cucak rawa. Sementara untuk kedua jenis lainnya, tidak pernah terangkat isu adanya penolakan terhadap jenis tersebut, namun tiba-tiba dieliminasi dari daftar perlindungan. Oleh karena itu, tidak ada alasan yuridis dan ilmiah untuk mengubah status perlindungan jenis-jenis tersebut menjadi tidak dilindungi karena saat ini DI ALAM PERTUMBUHAN POPULASINYA MENURUN DAN MENDEKATI KEPUNAHAN.

  1. Tanpa Rekomendasi Otorita Ilmiah, P.92/2018 Merupakan Produk Hukum yang Cacat

Adapun syarat penetapan ini setidaknya harus memenuhi (1) rekomendasi otorita ilimiah (LIPI), dan (2) syarat pemenuhan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP No 7/1999. Sementara, P.92/2018 disusun tidak berdasarkan pertimbangan dari LIPI dan LIPI tidak pernah memberikan ataupun menyampaikan rekomendasi untuk mengeluarkan 5 jenis tersebut dari daftar TSL dilindungi dalam P.20/2018.

  1. Bermain dalam Ruang Politik, P.92/2018 Dilahirkan Tanpa Dasar Kajian Ilmiah

Baru berumur ±2 (dua) bulan, KLHK secara tergesa-gesa menggantikan P.20/2018 dengan P.92/2018. Perubahan yang sangat cepat ini menimbulkan pertanyaan bagaimana basis ilmiah pengeluaran kelima jenis burung ini dari daftar perlindungan. Pun apabila KLHK mendalilkan pertimbangan aspek sosial, tetap dibutuhkan data dan informasi ilmiah yang akurat dalam mengklaim aspek sosial masyarakat sebagai dasar perubahan.

Selain itu, penyelenggaraan kontes/lomba diantaranya Presiden Cup V, yang diklaim sebagai Festival dan Pameran Burung Berkicau Terbesar di Indonesia pada 28 Oktober 2018, juga dikonfirmasi dalam P.92/2018 sebagai dasar perubahan status perlindungan. Padahal jalannya perlombaan itu tidak akan terganggu jika kelima jenis tersebut memang merupakan hasil penangkaran. Apa inklusi adanya lomba/kontes sebagai pertimbangan kuat eliminasi suatu jenis dari daftar perlindungan?

  1. 92/2018 Tidak Mencerminkan Kecermatan Pemerintah Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Kebijakan Perlindungan Suatu Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Ada di Alam

Bahwa data yang diberikan oleh LIPI maupun kelompok masyarakat terkait dengan hasil pengamatan burung di lapangan seharusnya dijadikan sebagai dasar pemerintah untuk mengambil langkah yang hati-hati dalam menentukan kebijakan perlindungan terhadap kelima jenis satwa dilindungi. Alih-alih menyelamatkan keberadaan populasi kelima jenis burung tersebut di alam berdasarkan data sebaran populasi yang tersedia saat ini, pemerintah memilih untuk mengamankan sektor politik bisnis yang diklaim dapat memberikan keuntungan besar.

  1. Kelestarian Suatu Populasi Burung Utamanya Bukan Diukur Dari Banyaknya Burung Di Sangkar, Tapi Keberadaan Di Habitat Aslinya

Rumah bagi kucica hutan/murai batu, cucak rowo, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe adalah alam yang diciptakan Tuhan, bukan “alam buatan” manusia. Oleh karenanya, suara kelompok masyarakat tertentu tidak dapat dijadikan dasar penentuan nasib ketiga jenis burung tersebut. Jika karena mereka bersifat inanimatif (tidak dapat bicara) dan tidak mengganggu manusia, maka cara terbaik memperlakukannya adalah membiarkan mereka menempati alamnya, sesuai kodrat-Nya.

  1. Akar Permasalahan Lainnya, Paradigma Lama Konservasi UU No 5 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990)

Bahwa kelima jenis burung ini statusnya memang sudah harus dilindungi. Hanya saja, permasalahan ini tidak luput dari ketertinggalan KLHK: (1) untuk melakukan inventarisasi dan evaluasi keberadaan populasi, (2) mendata dan mengontrol pemanfaatan, serta (3) atas paradigma lama status perlindungan konservasi. Paradigma konservasi UU No 5/1990 hanya menyediakan dua titik ekstrim, yaitu dilindungi atau tidak dilindungi. UU No 5/1990 sendiri tidak memberi mandat pada KLHK untuk melakukan pengontrolan pemanfaatan jenis yang tidak dilindungi, sehingga populasi di alamnya semakin menurun. Selain itu “mekanisme antara” dalam kenaikan status perlindungan juga tidak ada dasar hukumnya. Jika pemerintah melakukan pengontrolan dan suatu saat memang harus dinaikkan statusnya, seharusnya ada “mekanisme antara” untuk terlebih dahulu mengkondisikan
sosial dan psikologis masyarakat. KLHK pun seharusnya kembali memperjuangkan perubahan ini dalam revisi UU No 5/1990, agar regulasi konservasi tak hanya menyelamatkan populasi tapi juga mencegah goncangan sosial dan psikologis masyarakat.

Berdasarkan keenam poin di atas, diundangkannya P.92/2018 merupakan langkah yang kurang bijak dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Oleh karena itu, kami menuntut kepada:

  1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mencabut P.92/2018 dan mengembalikan status perlindungan Kucica Hutan/Murai Batu, Cucak rawa, Jalak Suren, Anis Bentet Kecil, dan Anis Bentet Sangihe; dan
  2. Presiden RI c.q Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera melakukan
    pembahasan revisi Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
    Hayati dan Ekosistemnya.

Narahubung:
1. Raynaldo Sembiring (0813 7667 0167)
2. Darmawan Liswanto (0812 5614 030)

 

 

Ketimpangan Regulasi Hambat Perlindungan Ekosistem

Tanah Papua menjadi harapan terakhir bagi Indonesia untuk bisa mempertahankan citranya sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terkaya ketiga di dunia.

Selama bertahun-tahun, para peneliti kerap menemukan aneka spesies flora dan fauna baru di tanah yang masih menjadi tempat konflik bagi manusia itu.

Maret 2017, sebuah makalah ilmiah yang disusun dua peneliti asal Berlin, Jerman, dan satu peneliti dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mengumumkan penemuan udang air tawar baru, Cherax warsamsonicus, tepatnya di Sungai Warsamson, Papua Barat.

Pada periode tahun yang sama, peneliti lain juga menemukan dua spesies anggrek baru, yakni Trichotosia Gabriel-asemiana di Tambrauw dan Dendrobium spiculatum di dataran tinggi Arfak, Papua Barat.

Dua penemuan itu masing-masingnya dilaporkan dalam jurnal Reinwardtia-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Malesian Orchid Journal.

Banyak peneliti yang meyakini, masih banyak spesies flora dan fauna baru di Papua yang belum teridentifikasi.

Baca SelengkapnyaKetimpangan Regulasi Hambat Perlindungan Ekosistem

Revisi UU Konservasi Disetop, Pemerintah Diminta Jelaskan

Pemerintah didesak menjelaskan penghentian revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk menjelaskan keputusannya untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (11/4), anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) itu menilai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya perlu menjelaskan alasan penghentian pembahasan RUU Konservasi. Mengingat kebijakan pemerintah terkait konservasi dinilai belum memuaskan.

Sebelumnya, rapat terbatas pemerintah tentang RUU Konservasi pada Rabu (4/4) menilai, revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 belum dibutuhkan. Sebab, ketentuan yang ada sudah cukup untuk menjaga sumber daya alam dan ekosistem.

Baca SelengkapnyaRevisi UU Konservasi Disetop, Pemerintah Diminta Jelaskan

[Siaran Pers Bersama] Darurat Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia Pokja Konservasi: Revisi UU Konservasi Harus Tetap Dilakukan

Keanekaragaman hayati Indonesia kembali menghadapi situasi genting. Belum hilang dari ingatan kita betapa mirisnya kasus penyelundupan kakatua jambul kuning dalam botol 3 tahun lalu dan ketika satwa kharismatik Indonesia, harimau Jawa, hanya tinggal cerita akibat laju deforestasi dan eksploitasi yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa saat ini Indonesia menghadapi kondisi darurat atas ancaman terhadap kekayaan keanekaragaman hayati. Masa depan kekayaan keanekaragaman hayati ada pada kerangka hukum yang memayunginya yaitu UU No. 5 tahun 1990. Sudah hampir 28 tahun menjadi dasar perlindungan keanekaragaman hayati, namun ternyata seiring waktu, UU ini dipandang tidak lagi mampu secara efektif menjaga dan mempertahankan kehati sebagai harta kekayaan negara. Ditengah gerusan ancaman modernisasi, perkembangan kasus kejahatan terhadap sumber daya alam yang sudah semakin canggih, UU ini dirasa kurang efektif untuk bisa menangani kasus-kasus kekinian tersebut. Belum tuntas upaya untuk mempertahankan kehati, kabar terbaru mengenai pertemuan Rapat Kabinet Terbatas (RATAS) dalam rangka pembahasan UU No.5 Tahun 1990 pada tanggal 4 April 2018 lalu, menghasilkan sebuah pernyataan yang mengecewakan bahwa RUU Konservasi Kehati dihentikan sementara dan dianggap tidak perlu dilakukan revisi sejauh ini. Ketika nasib masa depan kehati yang merupakan harta kekayaan negara digantungkan pada UU yang sudah berusia 28 tahun, akankah kita akan melihat masa depan yang menjanjikan atau justru masa depan yang dipenuhi akan kepunahan kehati seperti kasus harimau Jawa? Hal ini tentunya dapat bermakna sebuah kemunduran dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia dan menjadi penting untuk masyarakat untuk kembali mendorong proses tersebut.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Darurat Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia Pokja Konservasi: Revisi UU Konservasi Harus Tetap Dilakukan