ICEL

ICEL

Kebakaran Hutan Penyebab 100.000 Kematian Prematur

Independen, Jakarta­ – “Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Indonesia sejak tahun 2012-2015 turut andil menjadi penyebab 100.000 jiwa mengalami kematian prematur,” kata Adrianus Eryan Wisnu Wibowo, Tim Kuasa Hukum Citra Hartati saat sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Selasa (17/4) lalu.

Data itu mengutip hasil Peneliti Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS), Department of Earth and Planetary Sciences, dan T.H. Chan School of Public Health, berkolaborasi dengan Columbia University tentang dampak kebakaran hutan dan lahan, terutama dalam bentuk kabut asap.

Kasus sengketa informasi ini diajukan Citra Hartati melawan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam). Karena kementerian ini adalah penanggung jawab Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Kemenkopolhukam enggan membuka laporan pelaksaan inpres tersebut. 

Baca SelengkapnyaKebakaran Hutan Penyebab 100.000 Kematian Prematur

Penanganan Harus Terbuka

JAKARTA,KOMPAS ­– Kebakaran hutan dan lahan 2015 menyita energi, keuangan, serta menimbulkan korban jiwa dan penyakit. Untuk itu, warga butuh informasi penanganan kejadian itu agar bisa mendukung pengendalian kebakaran lahan dengan tepat.

Terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2015, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Karhutla. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan keamanan harus memberikan laporannya.

Namun, laporan ini belum dibuka bagi publik karena isi dokumen itu sebagai informasi dikecualikan karena rahasia negara. Citra Hartati sebagai warga negara mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat terkait hal ini.

Dalam siding ke-6 KIP dengan agenda pemeriksaan bukti pemohon, Selasa (17/4/2018), termohon dan perwakilan Kemenko Polhukam tak hadir. Sidang dipimpin Ketua Majelis Komisioner KIP Hendra J Kede.

Citra Hartati diwakili tiga kuasa hukumnya, Isna Fatimah, Marsya M Handayani, dan Adrianus Eryan, membacakan pembuktian tertulis dan menyerahkan lebih dari 20 dokumen ke majelis KIP. Salah satunya, putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengabulkan gugatan Arie Rompas dan kawan-kawan kepada Presiden terkait karhutla, 22 Maret 2017. Jadi, tergugat dinyatakan melawan hukum karena tak melaksanakan kewajiban penanggulangan karhutla.

Menurut Hendra Kede, pada Jumat nanti, majelis memeriksa dokumen setempat di Kantor Kemenko Polhukam secara tertutup bagi public dan pemohon karena klasifikasi dokumen informasi yang dikecualikan.

 

Sumber :https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180418/281801399553379

‘Panas’ dengan Hukum Kebakaran Hutan, Asosiasi Pengusaha Kayu dan Sawit Gugat UU Lingkungan

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengajukan gugatan peninjauan kembali (judicial review) UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun pasal-pasal yang digugat merupakan kunci bagi pemerintah menjatuhkan para perusahaan pembakar hutan yakni pengujian Pasal 69 ayat (1) dan (2), Pasal 88, Pasal 99 UU Nomor 32/2009 juncto Pasal 49 UU Nomor 41/1999.

Pada 29 Mei 2017, MK menggelar sidang agenda pemeriksaan pendahuluan berdasarkan surat gugatan dari APHI dan GAPKI teregistrasi dengan Nomor 25/PUU-XV/2017. Persidangan sekitar lebih satu jam itu, dipimpin Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, I Gede Palguna, dan Suhartoyo.

Baca Selengkapnya‘Panas’ dengan Hukum Kebakaran Hutan, Asosiasi Pengusaha Kayu dan Sawit Gugat UU Lingkungan