ICEL

ICEL

Perlindungan Hutan dan Lahan di Kaltara Masih Rendah

Perkebunan sawit yang dibuka secara illegal di areal Hutan Lindung Pulau Nunukan (Foto: Tribun Kaltim)

 

TRIBUNKALTIM.CO,NUNUKAN– Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dinilai belum maksimal melakukan perlindungan hutan dan lahan di daerah ini.

Berdasarkan penelitian Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dengan menggunakan indeks Land and Forest Governance Index (LFGI)  atau Indeks Kelola Hutan dan Lahan 2015-2016, kondisi perlindungan hutan dan lahan yang diselenggarakan Provinsi Kalimantan Utara hanya memperoleh skor 14,29, yang berada dalam rentang nilai rendah.

“Walaupun begitu, skor pada dimensi ini merupakan skor tertinggi yang diperoleh Provinsi Kalimantan Utara,” ujar Direktur Eksekutif ICEL, Henri Subagiyo, Jumat (2/3/2018) mengungkapkan hasil penelitian untuk mengukur pelaksanaan tata kelola hutan dan lahan di Kalimantan Utara.

Dia menjelaskan, rendahnya perlindungan hutan dan lahan ini disebabkan saat itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sedang menjalani tahap serahterima kewenangan dari kabupaten sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca SelengkapnyaPerlindungan Hutan dan Lahan di Kaltara Masih Rendah

[Siaran Pers Bersama] Presiden Harus Memimpin Langsung Pemberantasan Kejahatan Kawasan Hutan

Jakarta, 2 Maret 2018— ICEL, FWI dan Jikalahari mendesak presiden untuk menuntaskan kasus kejahatan kawasan hutan. Tuntutan ini disampaikan pada Media Briefing yang digelar di Jakarta.

Januari 2018, Jikalahari melaporkan 53 Korporasi perkebunan kelapa sawit dan Pemodal perorangan (Cukong) ke KLHK dan Mabes Polri terkait perambahan kawasan hutan dan menerima titipan hasil perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan. Hingga saat ini belum ada perkembangan berarti yang ditunjukan oleh Mabes Polri atas laporan tersebut.

Persoalan ketidak seriusan dan lambatnya aparat penegak hukum bukan hanya terjadi pada saat ini saja. Sebelumnya Jikalahari pada 2016 melaporkan 49 korporasi diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan ke KLHK, BRG, KSP dan Kepolisian. Pada tahun yang sama Jikalahari juga melaporkan 20 korporasi ke KPK terkait korupsi kehutanan. Total korporasi yang sudah dilaporkan Jikalahasi sejak 2016 – Januari 2018 sebanyak 145 korporasi. 

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Presiden Harus Memimpin Langsung Pemberantasan Kejahatan Kawasan Hutan