ICEL

ICEL

[Siaran Pers Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perizinan Ngawur

MASYARAKAT SIPIL PERSIAPKAN LANGKAH HUKUM TERHADAP PP OSS

Jakarta, 12 Agustus 2019 – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam serta beberapa pemohon individu saat ini sedang mempersiapkan langkah hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan PP OSS (online single submission). Walaupun PP OSS memiliki tujuan untuk mempercepat investasi dan menyederhanakan birokrasi penerbitan izin, tetapi PP ini juga memiliki masalah besar dengan menyingkirkan pentingnya perlindungan lingkungan hidup.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perizinan Ngawur

MA Harus Kawal Eksekusi Perusak Hutan

INDOPOS.CO.ID – Mahkamah Agung (MA) didesak agar mengawal eksekusi terkait kasus perusak hutan Rp 18,3 triliun. Pasalnya, selama tiga tahun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akhirnya menang melawan perusak lingkungan di berbagai kasus.

”Kami telah menyelesaikan 567 kasus pidana masuk ke pengadilan, 18 gugatan terhadap perusahaan (inkrah, Red) dengan nilai Rp 18,3 triliun dan 132 kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan,” ungkap Rasio Ridho Sani, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) dalam siaran persnya, Rabu (2/1/2019).

Ridho menguraikan, sepanjang 3,5 tahun, Ditjen Gakkum telah menangani 2.677 pengaduan, 3.135 pengawasan izin, dan menerbitkan 541 sanksi administrasi bagi usaha atau kegiatan yang melanggar perizinan dan peraturan perundangan bidang lingkungan dan kehutanan.

Baca SelengkapnyaMA Harus Kawal Eksekusi Perusak Hutan

Pemerintah Didesak Bentuk Lembaga P3H

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah didesak merealisasikan pembentukan lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Keberadaan lembaga ini diperlukan untuk memastikan agar penegakan hukum tidak lagi menyasar masyarakat kecil di sekitar hutan seperti terjadi saat ini.

Undang-undang tersebut didesain untuk menindak kejahatan kehutanan yang terstruktur dan terorganisasi. Pasal 54 mengamanatkan agar Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H).

“Mandat UU P3H adalah dua tahun (setelah diundangkan/jatuh tempo 2015) harus terbentuk lembaga ini melalui perpres (peraturan presiden). Artinya, Presiden Joko Widodo harus membentuk lembaga ini,” kata Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Senin (20/2), di Jakarta.

Undang-undang ini sempat mengundang reaksi negatif dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ataupun organisasi masyarakat sipil. Karena itu, UU P3H diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, MK menolak permohonan uji materi.

Baca SelengkapnyaPemerintah Didesak Bentuk Lembaga P3H

Dorong Penggunaan UU Pencucian Uang

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta menguji penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam penanganan kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Itu bisa menimbulkan efek jera karena menyasar pemilik modal yang jarang tersentuh dalam kasus kejahatan lingkungan.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) Henri Subagiyo, Rabu (15/2), di Jakarta, menyatakan, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang belum pernah diuji penyidik pegawai negeri sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Padahal, Pasal 2 UU itu menyebut, hasil tindak pidana ialah harta dari kejahatan, termasuk terkait lingkungan dan kehutanan.

Tak adanya penyebutan kewenangan PPNS KLHK di Pasal 74 dinilai tak jadi soal. Penjelasan Pasal 74 menyebut penyidik tindak pidana asal, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, kejaksaan, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai. Ditjen Penegakan Hukum KLHK bisa berkoordinasi dengan instansi itu. “Terutama berkoordinasi dengan kejaksaan sebagai penuntut di pengadilan,” ucapnya.

Baca SelengkapnyaDorong Penggunaan UU Pencucian Uang