ICEL

ICEL

kelapa sawit

Menanti Keseriusan Pembenahan Tata Kelola Lingkungan pada Periode Kedua Jokowi

Begini tampilan tepian pantai kala ada tambang nikel. Pencemaran lingkyngan oleh aksi perusahaan, seakan tak masalah, karena terus tejadi dan tak ada penegakan hukum sama sekali. Foto: Jatam Sulteng/ Mongabay Indonesia.
  • Organisasi masyarakat sipil menyatakan, penyelamatan sumber daya alam mendesak pada pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo.
  • Ada kecenderungan, perubahan kebijakan maupun rancangan UU yang melemahkan perlindungan lingkungan, dan lebih berpihak pada korporasi.
  • Penegakan hukum lingkungan hidup mulai jalan dan ada beberapa putusan. Sayangnya, eksekusi lemah hingga tak memberikan efek jera.
  • Rencana Presiden Jokowi merevisi 74 Undang-undang yang dianggap menghambat investasi, yang akan diatur dalam satu UU dengan model omnibus law, jangan sampai menggerus aturan lingkungan dan sumber daya alam.

Berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil mengkhawatirkan komitmen pemerintah dan DPR periode 2019-2024, lemah dalam membenahi tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam. Banyak proses legislasi dan penyusunan regulasi bikinan pemerintah dan DPR berpotensi membebani lingkungan. Belum lagi, komitmen maupun kebijakan malah melemahkan perlindungan alam dan condong melindungi kepentingan korporasi.

Untuk itu, organisasi masyarakat sipil menyatakan, penyelamatan sumber daya alam mendesak pada pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo.

Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) mengatakan, kerusakan lingkungan atau krisis lingkungan menyebabkan bencana di mana-mana. Bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan lain-lain, terus terjadi.

”Artinya, ada masalah ketahanan lingkungan dan daya dukung lingkungan makin kritis,” katanya dalam diskusi Habis Gelap Terbitlah Gelap, baru-baru ini di Jakarta.

Dia mencatat, ada indikasi perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam melemah dari konstalasi politik 2019, terutama, komitmen presiden dan wakil presiden yang baru dilantik.

Perlindungan lingkungan hidup dalam visi misi Capres-Cawapres 2019 dan Visi Indonesia Presiden Terpilih pun dinilai Henri, sangat lemah. Visi dan misi kedua calon, katanya, masih bersifat umum dan belum memberikan target secara terukur. Apalagi, visi misi ini mengutamakan tiga sektor utama, yakni, investasi, infrastruktur, dan proyek strategis nasional.

”Tidak ada guna mendorong investasi dan infrastruktur di tengah krisis ekologi dan bencana bagi masyarakat. Tak ada analisis risiko dampak sosial kepada masyarakat. Perlu pengetatan standar lingkungan, bagaimana investor dan ekonomi mudah berdampak pada masyarakat,” katanya.

Baca SelengkapnyaMenanti Keseriusan Pembenahan Tata Kelola Lingkungan pada Periode Kedua Jokowi

[Siaran Pers] ICEL Apresiasi Moratorium Perizinan Kelapa Sawit, Meski Aspek Penegakan Hukum Masih Lemah

Jakarta | 03/10/2018. Diterbitkannya moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit oleh Presiden Joko Widodo di Gedung Binagraha, Jakarta, Kamis (20/9/2018) lalu disambut baik oleh lembaga Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo mengapresiasi kebijakan ini, yang pas dengan momentum untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan, khususnya dari aktivitas perkebunan sawit. Namun demikian, Henri menilai pengaturan mengenai aspek penegakan hukum masih sangat lemah.

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam kebijakan ini, khususnya berkaitan dengan keberhasilan Inpres yang telah dikeluarkan oleh Presiden terkait moratorium perizinana kelapa sawit. Pertama proses pengambilan kebijakan dalam penundaan dan evaluasi belum menunjukkan adanya mekanisme pelibatan para pemangku kepentingan. Hampir semua unsur di dalam pemerintahan selama ini terlibat dalam pemberian izin yang menyalahi aturan ataupun adanya pembiaran pelanggaran yang terjadi. Sementara itu, tidak terdeteksi bagaimana pelibatan pemangku kepentingan selain pemerintah seperti publik dan perusahaan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] ICEL Apresiasi Moratorium Perizinan Kelapa Sawit, Meski Aspek Penegakan Hukum Masih Lemah

Tak Perlu UU Perkelapasawitan, Koalisi: Maksimalkan UU Perkebunan

Hutan berubah jadi kebun sawit di Sare Rangan, Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pilkada korup memicu izin-izin konsesi lahan keluar sebagai modal kampanye politik. (Foto: Sandy Watt untuk The Gecko Project.)

 

Rancangan Undang-undang Perkelapasawitan terus bergulir, terlebih setelah masuk program legislasi prioritas nasional. Meskipun begitu, berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil terus menyuarakan tak perlu ada UU khusus sawit ini, cukup memaksimalkan pelaksanaan UU Nomor 39/2014 tentang Perkebunan.

Akhir Mei lalu, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Tolak RUU Perkelapasawitan mendatangi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) untuk memaparkan identifikasi terhadap RUU ini.

Mereka menilai, RUU ini tak menyelesaikan masalah dalam industri perkebunan sawit. Koalisi ini antara lain terjadi Sawit Watch, Elsam, Serikat Petani Kelapa Sawit, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Yayasan Madani Berkelanjutan. Lalu, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), dan Forest Watch Indonesia (FWI).

Mereka diterima Hermanto, anggota Komisi IV DPR juga anggota Badan Legislasi dan Ledia Hanifa Amaliah, anggota Komisi X. Keduanya dari FPKS.

”RUU Perkelapasawitan tak membahas aspek mendasar dalam tata kelola sawit di Indonesia, khusus kesejahteraan petani dan perlindungan tenaga kerja,” kata Achmad Surambo, Deputi Direktur Sawit Watch.

RUU ini, katanya, malah condong ke kepentingan pengusaha seperti pengaturan keringanan pajak dan keringanan pelaku usaha perkebunan besar yang melanggar aturan.

Baca SelengkapnyaTak Perlu UU Perkelapasawitan, Koalisi: Maksimalkan UU Perkebunan