ICEL

ICEL

Siaran Pers Satu Tahun Perpres 83/2018: Rendahnya Komitmen Pemerintah dalam Penanganan Sampah Plastik di Laut

JAKARTA, 21 September 2019 – Hari ini tepat satu tahun berlakunya Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Perpres ini merupakan tindak lanjut komitmen Pemerintah untuk mengurangi sampah plastik di laut sebesar 70% sampai dengan tahun 2025. Namun komitmen pemerintah dalam melaksanakan Perpres ini sangat rendah.  Masih sedikit tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah dalam implementasi Perpres ini.

Sejauh ini, sebagian besar tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah berfokus pada upaya penanggulangan, sedangkan upaya pencegahan masih minim perhatian Pemerintah. ICEL menaruh perhatian besar pada amanat pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perpres ini. Amanat dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Laut dalam Perpres No. 83 Tahun 2018 adalah membentuk 4 (empat) peraturan perundang-undangan dan 1 (satu) kesepakatan internasional untuk tahun 2018-2019.  Semua peraturan ini masih belum ada atau disahkan oleh Pemerintah. Peraturan dan kesepakatan internasional yang dimaksud adalah:

Baca SelengkapnyaSiaran Pers Satu Tahun Perpres 83/2018: Rendahnya Komitmen Pemerintah dalam Penanganan Sampah Plastik di Laut

[Siaran Pers] RKUHP: Menguntungkan Pelaku Korporasi Perusak Lingkungan

Jakarta, Jumat, 20 September 2019 – Kian hari DPR mengebut pengesahan beberapa rancangan undang-undang, termasuk RKUHP yang digadang-gadang menjadi maha karya anak bangsa. Namun, pembahasan RKHUP dilakukan secara diam-diam pada 14-15 September 2019. Kami menilai rancangan terakhir per 15 September 2019 masih terdapat banyak kecacatan, tidak terkecuali perumusan tindak pidana lingkungan hidup dan pertanggungjawaban korporasi. Lebih lanjut, pemerintah dan DPR tak peduli dengan konsekuensi rancangan yang cacat tersebut dengan menyetujuinya pada rapat tingkat 1 di DPR Rabu, 18 September 2019 siang.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] RKUHP: Menguntungkan Pelaku Korporasi Perusak Lingkungan

[Siaran Pers Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perizinan Ngawur

MASYARAKAT SIPIL PERSIAPKAN LANGKAH HUKUM TERHADAP PP OSS

Jakarta, 12 Agustus 2019 – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam serta beberapa pemohon individu saat ini sedang mempersiapkan langkah hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan PP OSS (online single submission). Walaupun PP OSS memiliki tujuan untuk mempercepat investasi dan menyederhanakan birokrasi penerbitan izin, tetapi PP ini juga memiliki masalah besar dengan menyingkirkan pentingnya perlindungan lingkungan hidup.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perizinan Ngawur

Peranan Ekosistem Mangrove Bagi Kehidupan

Hutan mangrove merupakan komunitas tumbuhan pantai yang mampu hidup dan berkembang pada kondisi perairan yang bersalinitas (tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air), pada kawasan pasang surut pantai berlumpur. Mangrove banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah rawa dan/atau padat. Hutan mangrove terdapat di sepanjang garis pantai di kawasan tropis, dan menjadi pendukung berbagai jasa ekosistem, termasuk produksi perikanan dan siklus unsur hara.

Indonesia memiliki sekitar 202 jenis tumbuhan mangrove, meliputi 89 jenis pohon, 44 jenis herba tanah, 44 jenis epifit, 19 jenis pemanjat, 5 jenis palma, dan 1 jenis paku. Dari 202 jenis tersebut, 43 jenis (diantaranya 33 jenis pohon dan beberapa jenis perdu) ditemukan sebagai mangrove sejati (true mangrove). Sementara jenis lain, ditemukan di sekitar mangrove dan dikenal sebagai jenis mangrove ikutan (associate asociate)[1]

Berdasarkan data One Map Mangrove, luas ekosistem mangrove Indonesia 3,5 juta hektare yang terdiri dari 2,2 juta ha di dalam kawasan dan 1,3 juta ha di luar kawasan mangrove. Ekosistem mangrove tersebut berada di 257 kabupaten/kota yang sebagian besar ekosistemnya telah mengalami kerusakan[2]. Luas hutan mangrove telah mengalami penurunan sebesar 30-50% dalam setengah abad terakhir ini karena pembangunan daerah pesisir, perluasan pembangunan tambak dan penebangan yang berlebihan[3]. Kusuma dkk dalam bukunya yang berjudul “Ekologi Mangrove” memaparkan bahwa meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana serta pelabuhan di pinggir pantai akan mempercepat terjadinya penurunan luasan hutan mangrove.

Penurunan ekosistem mangrove akan berdampak terhadap ekonomi, lingkungan/ekologi, sosial dan budaya bagi masyarakat pesisir. Secara ekonomi, ekosistem mengrove dapat berfungsi sebagai sumber pakan konsumen peternakan (pakan cacing, kepiting dan golongan kerang/keong), yang selanjutnya menjadi sumber makanan bagi konsumen di atasnya dalam siklus rantai makanan di suatu ekosistem. Fungsi lain dari ekosistem mangrove sebagai tempat hidup (habitat) berbagai satwa liar, seperti monyet, buaya, biawak, burung dan lain-lain.

Baca SelengkapnyaPeranan Ekosistem Mangrove Bagi Kehidupan

Pencemaran Laut dan Perhitungan Kerugiannya

Ikan dan sampah plastik. Foto: Google.

 

PermenLH No. 7 Tahun 2014 memberikan formula perhitungan biaya pemulihan dan kerugian ekosistem untuk beberapa komponen lingkungan hidup. Namun, formula-formula perhitungan yang diberikan hanya terkait komponen lingkungan hidup terrestrial.

Peristiwa pencemaran laut kerap terjadi di Indonesia akibat tumpahan minyak, tabrakan kapal dengan terumbu karang, pembuangan air limbah yang mencemari laut, dan masih banyak lagi. Peristiwa tersebut antara lain:  kasus montara yang sudah berlangsung selama 10 tahun, tumpahan minyak di Balikpapan yang terjadi tahun 2018, dan tabrakan Kapal MV Caledonia Sky dengan terumbu karang di Raja Ampat. Pencemaran-pencemaran tesebut tentu terdapat  kerugian pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut dan menjadi hal yang penting untuk menghitung kerugian pencemaraan tersebut. Peraturan yang mengatur terkait perhitungan kerugian lingkungan hidup adalah PermenLH No. 7 Tahun 2014.[1] Sayangnya, PermenLH No. 7 Tahun 2014 terlalu bias darat.

Baca SelengkapnyaPencemaran Laut dan Perhitungan Kerugiannya

Memperdebatkan Kesehatan: Harus Mengingat Lingkungan

Oleh: Margaretha Quina

Kadiv Pengendalian Pencemaran LH ICEL

Jelang debat putaran ketiga dengan mengangkat tema pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan budaya yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2019 memiliki hubungan yang kuat dengan debat pada putaran kedua. Yakni ketika berbicara mengenai kesehatan, yang tidak terpisahkan dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pada debat kedua yang salah satunya membahas lingkungan hidup, tidak satupun paslon berkomitmen untuk melakukan pencegahan pencemaran, misal dengan pengetatan baku mutu lingkungan hidup, moratorium izin pada wilayah-wilayah yang telah tercemar. Padahal, pencegahan merupakan kunci utama baik dalam pemulihan maupun pemeliharaan kualitas lingkungan, yang akan berdampak pada dampak kesehatan akibat pencemaran.

Berdasarkan laporan dari Lancet Commission on Pollution & Health (2017), pencemaran merupakan faktor lingkungan terbesar yang menyebabkan penyakit dan kematian dini di dunia. Penyakit yang disebabkan oleh pencemaran bertanggung jawab terhadap sekitar 9 juta kematian dini pada tahun 2015 (16% dari seluruh kematian di seluruh dunia) Pencemaran secara tidak proporsional membunuh orang-orang miskin dan kelompok rentan. Hampir 92% dari kematian yang terkait pencemaran terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah. Di seluruh negara terlepas dari tingkat perekonomiannya, tingkat pencemaran paling tinggi ada pada kelompok minoritas dan orang-orang yang termarginalisasi. 70% dari penyakit yang disebabkan oleh pencemaran adalah penyakit tidak menular.

Baca SelengkapnyaMemperdebatkan Kesehatan: Harus Mengingat Lingkungan

Gugatan Perdata Terhadap Saksi Ahli Lemahkan Penegakan Hukum

JAKARTA, KOMPAS – Dua ahli lingkungan hidup digugat secara perdata oleh dua pihak yang berbeda terkait dengan keterangan mereka sebagai ahli di pengadilan yang terkait dengan kejahatan lingkungan. Gugatan oleh pihak lain dengan mendasarkan keterangan ahli di dalam persidangan mengancam kebebasan akademik dan membahayakan upaya penegakan hukum.

Dua ahli lingkungan hidup telah digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Cibinong, yani Basuki Wasis dan Bambang Hero Saharjo. Basuki digugat oleh mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, sedangkan Bambang digugat oleh PT Jatim Jaya Perkasa. Saat ini gugatan terhadap Basuki telah memasuki tahapan pemberian jawaban penggugat atas eksepsi tergugat. Adapun gugatan terhadap Bambang baru dimasukkan pada 17 September 2018.

Baca SelengkapnyaGugatan Perdata Terhadap Saksi Ahli Lemahkan Penegakan Hukum

[Siaran Pers Bersama] Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) 

Respon KSTJ atas Pencabutan Izin Reklamasi Pulau-Pulau Buatan

Jakarta-Kamis, 27 September 2018. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencabut 13 Izin Persetujuan Prinsip dan Pembatalan Surat Perjanjian Kerjasama atas Pulau-Pulau Reklamasi yang telah diterbitkan. Atas tindakan tersebut, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta memberikan catatan-catatan penting, antara lain:

Pertama, pulau-pulau reklamasi yang telah diberikan izin oleh Pemerintah Provinsi adalah berjumlah 17 pulau, sedangkan izin yang dicabut oleh Gubernur DKI Jakarta berjumlah 13 pulau. Jika Pemerintah Provinsi ingin menghentikan reklamasi, maka Gubernur seharusnya mencabut izin 17 pulau tersebut tanpa terkecuali. Meskipun 4 (empat) pulau yang tidak dicabut izinnya telah terbangun, hal ini seharusnya bukan menjadi halangan untuk tidak mencabut izin pulau-pulau tersebut.

Kedua, Gubernur DKI Jakarta melakukan pencabutan terhadap izin persetujuan prinsip dan pembatalan kerja sama, namun dalam catatan koalisi terdapat beberapa pulau yang sudah memiliki izin pelaksanaan reklamasi seperti Pulau F, Pulau I, Pulau K, dan Pulau G. Pencabutan izin persetujuan prinsip dan pembatalan kerja sama dengan pengembang tidak serta merta secara hukum membatalkan izin pelaksanaan reklamasi. Perlu ada tindakan hukum lanjutan terhadap izin pelaksanaan reklamasi dengan melakukan pencabutan. Dengan demikian Pemerintah DKI Jakarta juga harus melakukan pencabutan atas izin pelaksanaan reklamasi yang telah diterbitkan.

Ketiga, diperlukan transparansi terhadap pencabutan-pencabutan 13 izin reklamasi tersebut dengan melakukan publikasi surat pembatalan reklamasi dan juga rekomendasi Badan Pelaksana Pantura Jakarta yang menjadi dasar pencabutan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Keempat, keterbukaan informasi atas kelanjutan 4 (empat) pulau yang sudah terbangun dan belum dicabut izinnya yaitu Pulau D, Pulau C, Pulau N, dan Pulau G. Dibutuhkan kajian lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya untuk menentukan nasib 4 (empat) pulau tersebut. Pelibatan masyarakat luas juga diperlukan untuk ikut menentukan kelanjutan dari 4 pulau tersebut.

Kelima, memastikan agar kegiatan pelaksanaan reklamasi tidak diatur lagi dalam peraturan perundang-perundangan berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Pesisir dan Teluk Jakarta melalui penyusunan KLHS Tata Ruang. KLHS akan menjadi dasar pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta ataupun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) DKI Jakarta.

Keenam, harus dilakukan pemulihan atas ekosistem pesisir dan Teluk Jakarta yang diawali dengan menyusun rencana pemulihan oleh Pemerintah DKI Jakarta yang melibatkan pakar dan juga masyarakat. Rencana pemulihan dibutuhkan karena setiap ekosistem menyediakan jasa ekosistem dengan kualitas dan nilai yang berbeda-beda sehingga membutuhkan upaya pemulihan yang berbeda-beda pula. Selain itu, upaya pemulihan ini termasuk juga pemulihan akibat dampak ekonomi dan sosial dari reklamasi.

Bersama dengan siaran pers ini, kami Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk :

  1. Mencabut seluruh izin reklamasi 17 pulau tanpa terkecuali termasuk 4 pulau yang sudah terbangun,
  2. Pencabutan izin sampai dengan izin usaha pelaksanaan reklamasi
  3. Pembongkaran terhadap 4 pulau yang terbangun.
  4. Pemulihan ekosistem Pesisir dan Teluk Jakarta dengan membentuk Tim yang terdiri dari unsur masyarakat, pakar, dan pemerintah

Narahubung :

  1. Tigor Hutapea (KSTJ) : 081282796684
  2. Ohiongyi (ICEL) : 085777070735
  3. Nelson (LBH Jakarta) : 081396820400
  4. Martin (KNTI) : 081286030453

Penyegelan Lahan Konsesi Terbakar di Kalbar Diapresiasi

DIREKTUR Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo mengapresiasi langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyegel area terbakar milik lima perusahaan perkebunan di Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar).

Langkah penyegelan diharapkan mampu mendorong proses penegakan hukum secara tegas. “Ini patut diapresiasi. Perlu terus dilakukan oleh KLHK dan kepolisian. Ini perlu dikawal jangan sampai berhenti di tengah jalan prosesnya karena baru tahap awal yakni penyegelan,” ujarnya menjawab Media Indonesia, Senin (27/8).

Menurutnya, penyegelan perlu dibarengi dengan audit kepatuhan perusahaan terhadap upaya pengendalian dan pencegahan karhutla. “Jika melanggar perlu pula dikenakan sanksi administrasi termasuk perintah tindakan untuk memulihkan kerusakan yang ada,” jelasnya.

Diharapkan, proses hukum juga tidak berhenti di tengah jalan. Pasalnya, lanjut Henri, sejumlah kasus hukum karhutla ada pula yang terhenti. “Polri pada 2015 memang banyak menetapkan tersangka tapi banyak pula yang di SP3. Jangan sampai terulang seperti itu,” tandasnya.

Sebelumnya, tim KLHK menyegel area terbakar milik lima perusahaan perkebunan di Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar). Lima perusahaan itu adalah PT SUM, PT PLD, PT AAN, PT APL, dan PT RJP. Penyegelan dilakukan berturut-turut pada Sabtu (25/8) dan Minggu (26/8).

 

Sumber : http://mediaindonesia.com/read/detail/181011-penyegelan-lahan-konsesi-terbakar-di-kalbar-diapresiasi

Eksekusi Putusan Karhutla Jalan Ditempat

Dari laman berita Kompas yang dilansir pada 20 Agustus 2018 lalu, menuliskan bahwa berbelit-belitnya proses eksekusi terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan bisa jadi preseden buruk bagi penegakan hukum perdata. Kasus-kasus perdata lain bisa mengikuti proses mempermainkan administrasi peradilan jika kasus ini tak kunjung mendapat ketegasan Mahkamah Agung sebagai otoritas tertinggi yudikatif. Hal itu belajar dari eksekusi kasus kebakaran hutan dan lahan PT Kallista Alam di Meulaboh

Menanggapi hal ini, Deputi Direktur bidang Pengembangan Program Raynaldo G. Sembiring angkat bicara bahwa tidak semua kasus kerugian lingkungan hidup sulit untuk dieksekusi. Salah satu contohnya pada kasus PT Selat Nasik Indokwarsa dan PT Selat Pesak Indokwarsa melawan Kementerian Lingkungan Hidup, kedua perusahaan tersebut secara sukarela bersedia membayar biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan yang terjadi. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat Mahkamah Agung. Persidangan perkara ini dimulai pada tahun 2008 dan berakhir pada tahap Peninjauan Kembali di tahun 2012.

“Eksekusi putusan menemui masalah pada perkara karhutla yang cukup banyak digugat oleh KLHK sejak 2013 contohnya pada KLHK menggugat PT Kallista Alam. Lebih kurang Ada tiga belas perkara yang telah disidangkan dengan nilai kerugian lingkungan lebih kurang 18 Triliun. Dimana 16,3 Triliun telah berkekuatan hukum tetap dan tinggal menunggu eksekusi.”

Baca SelengkapnyaEksekusi Putusan Karhutla Jalan Ditempat