ketenagalistrikan

Diawali sebagai langkah konkrit dalam bauran energi baru dan terbarukan (EBT), maka kelahiran biodiesel merupakan bentuk rencana dan strategi penggunaan bahan bakar yang dianggap cukup efektif dalam pemanfaatan energi terbarukan yang sudah mendunia di beberapa belahan negara, salah satunya Indonesia. Dalam forum diskusi interaktif yang diadakan oleh World Wide Fund for Nature (WWF) di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, mengundang beberapa aktor pemerintahan, NGO serta pihak swasta dengan mengangkat pembahasan mengenai “Menjawab Tantangan dan Peluang Keberlanjutan Industri Biodiesel Indonesia” pada Kamis, 27 Juni 2019 pekan lalu. Acara tersebut memberikan pencerahan mengenai bagaimana langkah positif ke depan yang dapat dilakukan pemerintah untuk menstimulus adanya penggunaan biodiesel untuk mengurangi pemberdayaan bahan bakar fosil, sehingga digantikan secara tersier oleh biofuel dan upaya penerapan biofuel sebagai bahan bakar untuk pembangkit berbasis diesel.

Energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi sampai tahun 2050 telah ditargetkan dalam Kebijakan Energi Nasional mencapai 31%. Hal itu secara implisit dijelaskan oleh Dirjen EBTKE, dari Kementrian ESDM, F.X. Sutijastoto, yang untuk selanutnya menerankan bahwa pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi bahan bakar pembangkit yang ramah lingkungan berkaitan erat dengan fokus dimensi sebagai inti konsep untuk mencapai energy trilemma yang berimbang, di dalamnya termuat antara lain ialah energy equityenergy security dan environmental sustainability. Baginya, di Indonesia, tantangan untuk mencapaienergy equity ada diantara usaha untuk menyeimbangkan accessibility dengan affordibility. hal ini mengingat tingkat keekonomian masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang, sehingga hal-hal yang perlu dipersuasifkan untuk memiliki tujuan akhir yang tetap pada kesejahteraan rakyat, iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi yang saling berkesinambungan.

Baca SelengkapnyaBiodiesel, Perkembangan Keberlanjutan Pemanfaatan Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Proyek pembangkit tenaga listrik nampaknya menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tidak hanya bertekad melanjutkan pembangkit yang “mangkrak” saat program Fast Tracking Project pada kurun 2007-2011, rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 35,000 MW-pun dicanangkan. Dalam program ini, secara umum, batubara masih merupakan sumber energi primer tumpuan dengan besaran 54,4% hingga akhir 2025 mendatang. Isu perlindungan lingkungan-pun menjadi fokus, mengingat PLTU-Batubara diyakini sebagai sumber energi “kotor” dan telah menimbulkan perlawanan dari masyarakat terdampak.

Sedikit melihat ke belakang terkait perkembangan pembangunan PLTU-Batubara, nyatanya tidak sedikit yang kerap menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang kerap ditemukan adalah terkait minimnya partisipasi masyarakat terdampak dalam proses perizinan lingkungan maupun AMDAL. Pun dalam prosesnya, masyarakat terdampak kerap kesulitan mendapatkan informasi yang memadai terkait perkembangan perizinan proyek pembangkit listrik ini. Tidak hanya itu, dalam pengembangan proyek PLTU-Batubara sebelumnya, terdapat pula kasus penetapan lokasi pembangunan yang nyatanya bertentangan dengan RTRW maupun AMDAL. Dalam tahap inilah kami menyimpulkan bahwa transparansi perizinan dalam sektor ketenagalistrikan sangat minim dan penting untuk dikawal.

Berdasarkan hal-hal di atas, ICEL melalui program #TransparansiKetenagalistrikan melakukan tracking atas perkembangan perizinan beberapa PLTU-Batubara di Indonesia, baik yang sedang dalam proses pendanaan maupun dalam tahap konstruksi. Program ini pada dasarnya ditujukan untuk membantu memberikan akses informasi kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat turut memantau maupun mengawal kelayakan atau ketidaklayakan, khususnya di sektor lingkungan hidup, untuk pembangunan PLTU-Batubara kedepannya. Untuk memfokuskan lingkup penelitian, ICEL memilih beberapa PLTU di Jawa dan Bali sebagai objek penelitian. Pembangkit yang dijadikan objek-pun diprioritaskan pembangkit dengan Commercial Operation Date (COD) yang lebih awal.

Adapun sebagai disclaimer, kami tidak melakukan tracking untuk keseluruhan proses perizinan, melainkan terfokus pada perkembangan Izin Lingkungan, Izin Lokasi dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dari masing-masing pembangkit. Pemilihan ketiga izin ini didasari karena kami melihat adanya pola pelanggaran hukum ataupun ketidaksesuaian norma secara lingkungan dan tata ruang dalam beberapa proyek pembangunan PLTU-Batubara sebelumnya. Selain itu, izin-izin tersebut juga disinyalir kerap dikeluarkan dengan partisipasi masyarakat yang sangat minim atas dasar alasan percepatan pembangunan. Untuk itu, kami menganggap – baik secara administratif maupun substantif – ketiga izin ini menjadi penting untuk dipantau dan dikawal secara luas.

Untuk turut memantau dan mengawal #TransparansiKetenagalistrikan, hasil tracking dapat diakses melalui link berikut:http://bit.ly/transparansiketenagalistrikan . Adapun saat ini kami masih terus mencari data terkait perkembangan izin-izin tersebut. Informasi yang ada di dalam laman tersebut akan selalu kami perbaharui tiap minggunya sesuai dengan informasi yang terus kami himpun.