Jakarta, 20 Mei 2019. Praktik jual beli data pribadi semakin meresahkan masyarakat. Pertengahan Mei 2019, Harian KOMPAS selama tiga hari berturut-turut mengupas isu tentang jual beli data pribadi. Sebagian besar data pribadi yang diperjualbelikan terkait dengan informasi perbankan. Hasil investigasi KOMPAS menyebutkan data pribadi tersebut bebas diperjualbelikan dengan harga bervariasi di kalangan tenaga pemasaran kartu kredit. Ragam informasi di dalamnya berisi nama, nomor telepon, alamat, hingga nama ibu kandung. Lebih dari itu, ada pula yang dilengkapi dengan informasi kemampuan finansial pemiliknya. Jenis informasi ini secara resmi seharusnya hanya dapat diakses oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini informasi pribadi tidak hanya diperjualbelikan secara offline namun juga secara online di aplikasi belanja online besar seperti Tokopedia dan Bukalapak.
Sebetulnya persoalan jual beli data pribadi nasabah bukan isu baru di dunia perbankan. Sebagaimana dikutip KOMPAS, 13 Mei 2019, Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rohan Hadas mengungkapkan bahwa selama ini penjualan data pribadi nasabah kartu kredit telah menjadi isu dalam industri perbankan. Pendapat serupa diungkapkan oleh pimpinan bank lainnya. Pengawasan terhadap data nasabah di bank telah dilaksanakan secara ketat. Hal ini didukung oleh pengaturan dalam Pasal 40 UU 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mewajibkan Bank untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Pengecualian hanya diberikan kepada otoritas resmi yang dimandatkan dalam UU Perbankan seperti pejabat pajak, pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, pengadilan, dan bank lain berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.