ICEL

ICEL

Menteri KKP: Perikanan & Pertambangan Tidak Bisa Berdampingan

tirto.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusung sebuah program Pandu Laut Nusantara. Salah satu tujuannya adalah melakukan zonasi terhadap pulau-pulau kecil, serta memaksimalkan pengelolaan dan pelestarian ekosistem laut. Saat ditanyakan terkait keberadaan sejumlah tambang yang memiliki dampak terhadap ekosistem pulau-pulau kecil, Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, menilai memang sulit membuat pertambangan dan perikanan hidup berdampingan. “Yang jelas perikanan dan tambang tidak bisa hidup berdampingan,” kata Susi dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, pada Sabtu (6/4/2019). Namun di sisi lain Susi juga mengatakan bahwa suatu wilayah punya kewenangan untuk menentukan sumber penghasilan dari pertambangan atau sektor lain. Susi menilai bahwa dikeluarkannya izin pertambangan pun pasti telah melalui sejumlah proses penilaian. “Terkait tambang yang sudah dibuat sebelumnya, ada aturan dan izin yang sudah dikeluarkan,” kata Susi. Merespons masalah ini, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim dari Indonesian Center for Environment Law (ICEL), Ohiongyi Marino mengemukakan, pulau-pulau kecil seharusnya diprioritaskan untuk penelitian, pariwisata, dan pertanian masyarakat. Menurut Ohiongyi, ketentuan tersebut diterangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. “Nah menurut UU tersebut juga, pulau kecil bukan diprioritaskan untuk pertambangan,” kata Ohiongyi kepada reporter Tirto, Jumat (14/12/2018). Sementara, Koordinator Jatam Nasional, Merah Johansah mengatakan pertambangan di pulau kecil akan melahirkan sejumlah masalah, baik terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat. “Tambang di pulau-pulau kecil itu sama saja bunuh diri. Sektor pertanian sangat penting di sana, dan keberlangsungan air sangat penting karena dia pulau-pulau kecil. Kalau air tercemar, sudahlah, tambang itu pasti mencemari,” kata Merah.

 

Sumber :

Alaidrus, F. (2019, April 06). Menteri KKP: Perikanan & Pertambangan Tidak Bisa Berdampingan. Retrieved from https://tirto.id/menteri-kkp-perikanan-pertambangan-tidak-bisa-berdampingan-dljs

Laut yang Sehat Untuk Perikanan di Indonesia

Sumber : http://stpbali.com

 

“We need a healthy ocean to provide food and resources continuously, for a sustainable human life”

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah kepulauan yang terbesar di dunia. Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55  juta km2  Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)[1].

Dengan memiliki cakupan wilayah kepulauan yang besar, tentunya Indonesia memiliki sumber daya alam pesisir yang cukup besar karena didukung adanya ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Sumberdaya hayati laut pada kawasan pesisir Indonesia juga memiliki potensi keragaman dan nilai ekonomis yang tinggi salah satunya adalah ikan.

Kita ketahui bahwa perikanan Indonesia mampu menjadi salah satu penompang pangan di Indonesia. Ketersediaan produksi ikan dapat menggantikan pangan dari budidaya holtikultura dan perternakan. Melansir berita dari Bisnis.com, produksi perikanan tangkap 2018 ditargetkan 9,45 juta ton setara Rp209,8 triliun setelah realisasi 2017 meleset dari target. Berdasarkan data estimasi Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi perikanan tangkap tahun lalu 7,7 juta ton yang terdiri atas 7 ton ikan laut dan 642.670 ton ikan perairan darat. Volume itu setara Rp158 triliun.

Baca SelengkapnyaLaut yang Sehat Untuk Perikanan di Indonesia