ICEL

ICEL

konflik agraria

Hari Tani: Masih Menanti Penyelesaian Konflik Agraria

Jakarta – (Selasa, 24 September 2019) Banyaknya konflik agraria yang terjadi di Indonesia saat ini mengingatkan kepada kita konflik agraria di masa lalu. Sebagaimana kita tahu, konflik agraria yang terjadi di Indonesia ini sudah terjadi dari zaman dahulu, paling kentara adalah saat zaman orde baru.

Dinamika rentetan konflik agraria saat ini berakar dari ideologi orde baru yang menegaskan bahwa pembangunan adalah hal yang harus dilakukan untuk mendongkrak perekonomian rakyat. Maka dari itu, menurut pemerintah, tanah dipersepsikan milik kepentingan umum demi pembangunan. Banyak kasus perampasan tanah yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap rakyat.

Pada 1965 pemerintah melakukan intimidasi untuk merampas tanah rakyat. Rakyat yang tidak bersedia tanahnya dirampas dilabeli dengan antek-antek PKI, dimana pernyataan sebagai PKI kala itu sebagai hal yang menakutkan. Sehingga Mau tidak mau, rakyat harus pasrah menyerahkan tanahnya kepada pemerintah dengan kompensasi ganti rugi, bahkan ada juga masyarakat yang tidak mendapatkan ganti rugi.

Dengan dalih untuk mempercepat pembangunan, pemerintah pada masa orde baru mengandeng investor demi terselenggaranya program pembangunan. Gelombang penolakan atas rampasan tanah terjadi saat itu, sayangnya gelombang penolakan tersebut diabaikan oleh pemerintahan orde baru..Pemerintah terkesan membela para investor ketimbang rakyat yang tanahnya dirampas.

Baca SelengkapnyaHari Tani: Masih Menanti Penyelesaian Konflik Agraria

Jelang Debat, Capres-Cawapres Perlu Cermati 3 Isu Lingkungan Ini

Sebagai bagian penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU telah merancang jadwal debat antara kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Rencananya debat akan digelar 5 kali, dan debat pertama dijadwalkan 17 Januari 2019. Ada berbagai isu yang akan dibahas dalam acara debat itu, antara lain terkait Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mencatat Pilpres 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah dalam waktu 5 tahun ke depan. Kebijakan yang akan ditempuh Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya tak lepas dari capaian pemerintah periode sebelumnya. ICEL mencatat sedikitnya ada 3 isu lingkungan yang penting untuk diperhatikan Capres-Cawapres.

Pertama, tata kelola hutan dan lahan. Mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan. ICEL mencatat belum ada upaya yang berdampak nyata pada pemulihan lingkungan. Pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dinilai belum banyak mengulas bagaimana merencanakan pemulihan dan strategi eksekusi gugatan triliunan yang dimenangkan pemerintah.

Menurut ICEL, isu pengendalian kebakaran hutan dan lahan kedua pasangan Capres-Cawapres masih berfokus pada peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Padahal, Inpres No.11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mengamanatkan peran itu dijalankan lintas kementerian dan lembaga.

Baca SelengkapnyaJelang Debat, Capres-Cawapres Perlu Cermati 3 Isu Lingkungan Ini

Melampaui “Bagi-Bagi Sertifikat” untuk Menuju Reforma Agraria Berbasis HAM

Pada 10 – 11 Desember 2018, Komnas HAM menyelenggarakan Peringatan Hari HAM Internasional 2018 dengan mengangkat tema “70 Tahun DUHAM dan Setelahnya: Menuju Pemajuan dan Penegakan HAM yang Lebih Baik. Peringatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil penggiat HAM, serta juga perwakilan dari korban pelanggaran HAM. Adapun dari 2 hari pelaksanaan Peringatan 70 Tahun  DUHAM, ICEL berkesempatan untuk mengikuti rangkaian kegiatan di hari pertama yang diselenggarakan di Royal Hotel Kuningan, dengan fokus hari pertama pada penyampaian materi dan perumusan rekomendasi.

Dalam Peringatan 70 Tahun DUHAM ini, terdapat 3 (tiga) fokus topik yang diangkat, yaitu tentang 1) berkembangnya intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme; 2) penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu; dan 3) reforma agraria berbasis HAM.

Dari sudut pandang lingkungan hidup, Peringatan 70 Tahun DUHAM belum mengangkat secara spesifik isu mengenai hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, meskipun isu lingkungan hidup kian memprihatinkan dari tahun ke tahun dengan maraknya pencemaran oleh Limbah B3, pembukaan lahan kawasan hutan untuk perkebunan, dan juga meningkatnya kriminalisasi dan pembungkaman partisipasi masyarakat pejuang lingkungan hidup dengan menggunakan instrument hukum. Namun sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Sandrayati Moniaga, isu lingkungan hidup bukannya tidak diangkat sama sekali, hanya saja menjadi bagian dari pembahasan pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR No IX/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Baca SelengkapnyaMelampaui “Bagi-Bagi Sertifikat” untuk Menuju Reforma Agraria Berbasis HAM