ICEL

ICEL

ICEL: Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Jakarta – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengadakan diskusi kelompok terpumpun dengan mengambil tema “Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa” pada 30 September 2018 di Hotel SwisBel-Residence Kalibata. Diskusi yang diikuti oleh beberapa organisasi masyarakat sipil penggiat konservasi ini dilatarbelakangi oleh tarik ulur perubahan status perlindungan jenis tumbuhan dan satwa, yaitu antara Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (P.20/2018) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.92/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas P.20/2018 (P.92/2018).

“Dari kedua aturan tersebut, setidaknya teridentifikasi permasalahan mengenai kepastian hukum terkait kepemilikan dan perdagangan satwa yang menjadi objek tarik ulur status perlindungan,” ungkap Wenni Adzkia (ICEL) saat memaparkan pengantar diskusi.

Dalam proses pembahasan diskusi ini setidaknya ada 3 hal yang menjadi sorotan utama, yaitu kedudukan kriteria status perlindungan, teknik perancangan dan kesesuaian peraturan perundang-undangan, serta implikasi terhadap pemidanaan. Untuk mendalami ketiga isu tersebut, ICEL juga menghadirkan pembicara dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, dan akademisi hukum pidana dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Baca SelengkapnyaICEL: Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Pemerintah Tidak Konsisten, Jumlah Satwa Yang Dilindungi Malah Terus Dikurangi

Pemerintah telah mengeluarkan 5 jenis burung dari daftar jenis tumbuhan dan satwa dilindungi. Sebelumnya, burung seperti Cucak Rawa, Murai Batu, dan Jalak Suren, dilindungi oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LHK) no. 20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Dengan demikian pemerintah merevisi peraturan tersebut menjadi Permen LHK no. 92/2018. Belakangan dari tiga jenis burung diatas, 2 jenis satwa burung yaitu Anis-bentet kecil dan Anis-bentet Sangihe juga dikeluarkan dari daftar satwa dilindungi.

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring menuturkan, pihaknya bersama Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) berpendapat bahwa dasar penetapan yang digunakan dalam Permen LHK no. 92/2018 tidak sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah no. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Pasal 1A ayat (2) Permen LHK no. 92/2018 secara khusus mengatur penambahan kriteria penetapan menjadi satwa tidak dilindungi dan sebaliknya. Mulai dari banyaknya penangkaran, banyaknya pemeliharaan untuk kepentingan hobi dan dukungan dalam kehidupan masyarakat, dan/atau lomba/kontes.

“Kriteria tersebut sesungguhnya mengingkari Pasal 6 PP no. 7/1999 yang menyatakan bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat diubah statusnya menjadi tidak dilindungi apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu sehingga jenis yang bersangkutan tidak lagi termasuk kriteria jenis tumbuhan dan satwa dilindungi,” katanya dalam siaran persnya, Jumat (28/09/2018).

Baca SelengkapnyaPemerintah Tidak Konsisten, Jumlah Satwa Yang Dilindungi Malah Terus Dikurangi