ICEL

ICEL

World Wildlife Day 2019 untuk Kelestarian Biota Laut Indonesia (II)

Jarang Disorot Namun Terus Mengintai, Perlu Evaluasi Regulasi terkait Bycatch dan Penetapan Perlindungan Jenis

 

Kedua, jika dibandingkan dengan ancaman sampah plastik, yang jarang mendapat sorotan media masa adalah ancaman penangkapan liar yang tak teregulasi dengan baik, khususnya terkait bycatch atau tangkapan sampingan, dan minimnya perlindungan terhadap jenis biota laut.

Sebesar 80% hiu yang ditangkap oleh nelayan merupakan hasil bycatch.[1] Karena bycatch pula setiap tahun, 7.700 penyu di perairan Indonesia terbunuh secara tidak sengaja karena terjebak pukat.[2]   Guna mengatasi tingginya biota laut yang tertangkap atau terbunuh karena bycatch, Pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang lebih spesifik mengenai bycatch. Untuk meminimalisir hasil tangkapan sampingan, Pemerintah memang telah membatasi jenis alat penangkap ikan yang boleh digunakan oleh Nelayan.[3] Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan (KP) No.PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Permen KP No. 12/2012) untuk mengatur tentang hasil bycatch yang secara ekologi terkait dengan perikanan tuna, termasuk hiu, burung laut, penyu laut, mamalia laut termasuk paus, dan hiu monyet, termasuk pelaporannya. Namun belum ada pengaturan mekanisme yang jelas untuk mengawasi hasil penangkapan dan pelaporan bycatch. Kementerian KP juga belum mengatur standar operasional bagi Nelayan apabila terdapat satwa laut yang dilindungi tertangkap sebagai bycatch.

Disamping perbaikan regulasi bycatch, diperlukan juga perbaikan regulasi terkait penetapan status perlindungan jenis. Dari sepuluh spesies hiu yang terdaftar dalam Appendiks I dan II CITES,[4] hanya empat spesies yang mendapatkan perlindungan secara hukum. Yang mendapatkan status perlindungan penuh hanya hiu paus (Rhincodon typus)[5], dan yang mendapat perlindungan terbatas hanya hiu monyet (Alopias spp.), hiu koboi (Carcharinus longimanus) dan hiu martil (Sphyrna spp.). Dikatakan terbatas, karena perlindungan yang diberikan pada hiu monyet bukan dalam bentuk penetapan status perlindungan, namun kewajiban untuk melepas hiu monyet yang tertangkap sebagai bycatch dalam keadaan hidup, seagaimana diatur dalam Permaturan Menteri KP No. 12/2012.[6] Sedangkan bagi hiu koboi dan hiu martil, bentuk perlindungan hanya berupa larangan pengeluaran hiu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri, namun tidak terdapat larangan penangkapan, dan larangan pengeluaran hiu ke luar negeri tersebut pun telah berakhir pada 31 Desember 2018. [7] Oleh karena itu pemerintah perlu mengevaluasi penetapan status perlindungan jenis hiu, terutama bagi hiu monyet, hiu koboi, dan hiu martil, serta spesies lain dalam Appendiks CITES yang belum mendapatkan perlindungan hukumnya d Indonesia.

Baca SelengkapnyaWorld Wildlife Day 2019 untuk Kelestarian Biota Laut Indonesia (II)

ICEL: Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Jakarta – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengadakan diskusi kelompok terpumpun dengan mengambil tema “Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa” pada 30 September 2018 di Hotel SwisBel-Residence Kalibata. Diskusi yang diikuti oleh beberapa organisasi masyarakat sipil penggiat konservasi ini dilatarbelakangi oleh tarik ulur perubahan status perlindungan jenis tumbuhan dan satwa, yaitu antara Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (P.20/2018) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.92/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas P.20/2018 (P.92/2018).

“Dari kedua aturan tersebut, setidaknya teridentifikasi permasalahan mengenai kepastian hukum terkait kepemilikan dan perdagangan satwa yang menjadi objek tarik ulur status perlindungan,” ungkap Wenni Adzkia (ICEL) saat memaparkan pengantar diskusi.

Dalam proses pembahasan diskusi ini setidaknya ada 3 hal yang menjadi sorotan utama, yaitu kedudukan kriteria status perlindungan, teknik perancangan dan kesesuaian peraturan perundang-undangan, serta implikasi terhadap pemidanaan. Untuk mendalami ketiga isu tersebut, ICEL juga menghadirkan pembicara dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, dan akademisi hukum pidana dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Baca SelengkapnyaICEL: Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Pemerintah Tidak Konsisten, Jumlah Satwa Yang Dilindungi Malah Terus Dikurangi

Pemerintah telah mengeluarkan 5 jenis burung dari daftar jenis tumbuhan dan satwa dilindungi. Sebelumnya, burung seperti Cucak Rawa, Murai Batu, dan Jalak Suren, dilindungi oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LHK) no. 20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Dengan demikian pemerintah merevisi peraturan tersebut menjadi Permen LHK no. 92/2018. Belakangan dari tiga jenis burung diatas, 2 jenis satwa burung yaitu Anis-bentet kecil dan Anis-bentet Sangihe juga dikeluarkan dari daftar satwa dilindungi.

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring menuturkan, pihaknya bersama Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) berpendapat bahwa dasar penetapan yang digunakan dalam Permen LHK no. 92/2018 tidak sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah no. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Pasal 1A ayat (2) Permen LHK no. 92/2018 secara khusus mengatur penambahan kriteria penetapan menjadi satwa tidak dilindungi dan sebaliknya. Mulai dari banyaknya penangkaran, banyaknya pemeliharaan untuk kepentingan hobi dan dukungan dalam kehidupan masyarakat, dan/atau lomba/kontes.

“Kriteria tersebut sesungguhnya mengingkari Pasal 6 PP no. 7/1999 yang menyatakan bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat diubah statusnya menjadi tidak dilindungi apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu sehingga jenis yang bersangkutan tidak lagi termasuk kriteria jenis tumbuhan dan satwa dilindungi,” katanya dalam siaran persnya, Jumat (28/09/2018).

Baca SelengkapnyaPemerintah Tidak Konsisten, Jumlah Satwa Yang Dilindungi Malah Terus Dikurangi