ICEL

ICEL

ICEL: Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Jakarta – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengadakan diskusi kelompok terpumpun dengan mengambil tema “Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa” pada 30 September 2018 di Hotel SwisBel-Residence Kalibata. Diskusi yang diikuti oleh beberapa organisasi masyarakat sipil penggiat konservasi ini dilatarbelakangi oleh tarik ulur perubahan status perlindungan jenis tumbuhan dan satwa, yaitu antara Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (P.20/2018) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.92/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas P.20/2018 (P.92/2018).

“Dari kedua aturan tersebut, setidaknya teridentifikasi permasalahan mengenai kepastian hukum terkait kepemilikan dan perdagangan satwa yang menjadi objek tarik ulur status perlindungan,” ungkap Wenni Adzkia (ICEL) saat memaparkan pengantar diskusi.

Dalam proses pembahasan diskusi ini setidaknya ada 3 hal yang menjadi sorotan utama, yaitu kedudukan kriteria status perlindungan, teknik perancangan dan kesesuaian peraturan perundang-undangan, serta implikasi terhadap pemidanaan. Untuk mendalami ketiga isu tersebut, ICEL juga menghadirkan pembicara dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, dan akademisi hukum pidana dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Baca SelengkapnyaICEL: Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa

“Taring” UU Konservasi Tak Tajam

JAKARTA, KOMPAS — Penurunan populasi satwa payung serta berulangnya kejadian perburuan seharusnya menyadarkan Presiden akan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang yang telah berusia 28 tahun ini telah ketinggalan zaman sehingga tak menjamin perlindungan biodiversitas spesies, termasuk genetika dan habitatnya.

Presiden diminta agar meninjau ulang keputusan rapat terbatas kabinet yang menghasilkan keputusan pemerintah tak melanjutkan pembahasan inisiatif DPR untuk merevisi UU 5/1990. “Presiden perlu mendapatkan masukan dari pihak yang berkecimpung langsung dengan konservasi di lapangan,” kata Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Selasa (12/6/2018), di Jakarta.

Ia mengatakan, kematian gajah Bunta di areal Conservation Response Unit di Aceh yang diduga kuat akibat perburuan, membuktikan pelaku nekat. Ini juga menunjukkan penegakan hukum terkesan belum menimbulkan efek jera meski saat ini penanganannya telah membaik.

Kematian Bunta dengan kondisi satu gading hilang menunjukkan kelemahan kemampuan institusi aparat konservasi untuk mendeteksi dini. “Melalui revisi mari kita perkuat kapasitas aparat penegakan hukum baik di kehutanan maupun sektor lain,” kata Henri.

Baca Selengkapnya“Taring” UU Konservasi Tak Tajam

Menyuarakan Aspirasi: Pokja Konservasi Mendapat Dukungan FPKS untuk Dorong Pembahasan RUU KSDAHE

Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) menyayangkan pernyataan Yasonna Laoly yang menyatakan revisi Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990) belum dibutuhkan, usai rapat terbatas (ratas) yang dihadiri Jokowi dan jajaran menterinya pada 4 April 2018. Padahal, pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) telah melakukan serangkaian kajian diskusi yang cukup panjang untuk merangkul masukan dari ahli dan berbagai kalangan atas draf rancangan undang-undang konservasi keanekaragaman hayati yang sempat disusun oleh KLHK. “Sudah banyak sumber daya yang dihabiskan oleh Pemerintah, dalam hal ini KLHK, untuk membahas revisi undang-undang ini”, kata Raynaldo Sembiring (Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)). Lebih lanjut Raynaldo menilai adanya ketidaksinkronan tindakan pemerintah membahas rancangan undang-undang konservasi dengan hasil ratas yang menganggap revisi belum diperlukan”.

Alasan pemerintah menganggap revisi tidak diperlukan salah satunya karena persoalan lemahnya implementasi UU No 5/1990, selain itu Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) mendelegasikan ketentuan lebih lanjut 30 peraturan pemerintah dianggap sebagai suatu halangan. Padahal dalam RUU KSDAHE nomenklatur pendelegasian peraturan pelaksana yang digunakan adalah “…diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”, tiap-tiap ayat ini seharusnya tidak dibaca sebagai satu peraturan pemerintah yang berdiri sendiri. Penggunaan kata “dalam” menurut Lampiran Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan digunakan, jika beberapa materi muatan yang didelegasikan terdapat dalam beberapa pasal atau ayat akan didelegasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Baca SelengkapnyaMenyuarakan Aspirasi: Pokja Konservasi Mendapat Dukungan FPKS untuk Dorong Pembahasan RUU KSDAHE