ICEL

ICEL

Terbitkan Peraturan Anti-SLAPP

Orang orang yang bergerak di bidang lingkungan,

termasuk saksi ahli, harus mendapat perlindangan.

Jika tidak, mereka rawan dikriminalisasi.

 

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah diminta menerbitkan peraturan pemerintah anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Againts Public Participation) untuk melindungi orang yang bergerak dibidang lingkungan, termasuk saksi ahli terkait lingkungan. Namun, apabila hal ini membutuhkan proses panjang, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa menerbitkan peraturan menteri anti-SLAPP.

Peraturan pemerintah anti-SLAPP tersebut sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur hak dan akses kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Tidak hanya hak dan akses berpartisipasi, UU ini juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tuntutan ataupun gugatan hukum.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo dalam konferensi pers Koalisi Anti-Mafia Tambang dengan tema “Selamatkan Basuki Wasis” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Senin (16/4/2018).

Baca SelengkapnyaTerbitkan Peraturan Anti-SLAPP