ICEL

ICEL

Kualitas Udara

Warga Ancam Gugat Pemerintah Terkait Polusi Udara

Foto : Media Indonesia

 

MASYARAKAT peduli lingkungan yang menamakan diri Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/12). Mereka menyerahkan notifikasi gugatan warga negara atau Citizen Law Suit (CLS) terkait polusi udara.

Notifikasi CLS dilayangkan untuk meminta pemerintah melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan kualitas udara.

Mereka menilai sudah bertahun-tahun udara di DKI Jakarta kualitasnya memburuk tanpa intervensi yang tepat untuk memperbaiki kualitas udara yang dihirup warga.

“Melalui notifikasi gugatan ini diharapkan pemerintah dapat menerbitkan strategi dan rencana aksi yang jelas soal pengendalian pencemaran udara,” kata Ketua Tim Advokasi Nelson Nikodemus Simamora.

Baca SelengkapnyaWarga Ancam Gugat Pemerintah Terkait Polusi Udara

Penyerahan Notifikasi Gugatan Warga Negara Terkait Buruknya Udara Jakarta

Foto : WALHI  Jakarta

 

Inayah Wahid, Melanie Subono dan 17 penggugat warga negara lainnya menyampaikan notifikasi gugatan warga negara (citizen law suit) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Notifikasi CLS ini dilayangkan untuk meminta pemerintah melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan kualitas udara. Alasannya, sudah bertahun-tahun udara di DKI Jakarta terus buruk kualitasnya tanpa intervensi yang tepat sasaran untuk memperbaiki kualitas udara yang dihirup warga Jakarta. Selain dilayangkan kepada Gubernur DKI, notifikasi ini juga dikirimkan kepada Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

 

Download : Notifikasi Gugatan Warga Negara Terkait Buruknya Udara Jakarta

 

 

Kualitas Udara Jakarta Memburuk

Foto : Kompas

 

JAKARTA, KOMPAS—Kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta dan sekitarnya, memburuk sehingga rentan memicu berbagai persoalan kesehatan. Untuk itu, pemerintah dituntut menyiapkan rencana aksi untuk mengatasi persoalan ini didasarkan data saintifik dan terbuka bagi publik.

​“Dari berbagai data yang ada, kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya melebihi ambang batas kesehatan yang disarankan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia). Namun, sampai sekarang belum ada rencana aksi yang jelas untuk mengatasi hal ini,” kata Pengkampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, di Jakarta, Selasa (4/12).

​Menurut data Greenpeace Indonesia, rata-rata konsentrasi partikel pencemar atau dengan ukuran di bawah 2,5 mikron gram per meter kubik (μg/m3) atau PM 2,5 di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan dari tahun 2017 dan2018 menunjukkan peningkatan.

Data yang diolah dari stasiun Kedutaan Besar Amerika Serikat inimenunjukkan, rata-rata konsentrasi PM 2.5 di Jakarta Selatan pada semester pertama tahun 2017 sebesar 26,8 μg/m3 dan Jakarta Pusat 29,09 μg/m3. Sedangkan pada periode sama tahun 2018 di Jakarta Selatan 31,88 μg/m3 dan di Jakarta Pusat 38,34 μg/m3.

Sebagaimana diketahui, pencemaran PM2,5 bisa berdampak pada berbagai masalah kesehatan, mulai dari pernafasan hingga menjadi pemicu kanker. Kualitas udara di Jakarta ini, menurut Bondan, dikhawatirkan memburuk seiring rencana pembangunan sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan sumber energi batubara. ​

Baca SelengkapnyaKualitas Udara Jakarta Memburuk

Pengetatan Emisi Mutlak Diperlukan

Para pembicara kunci berfoto bersama usai pembukaan Better Air Quality Ke-10 di Kuching, Sarawak, Malaysia, Rabu (14/11/2018; Foto :KOMPAS/ICHWAN SUSANTO)

 

KUCHING, KOMPAS – Sistem berupa regulasi dari pemerintah masih diperlukan bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk memperbaiki kualitas udara di perkotaan. Indonesia harus memperketat baku mutu ambien polusi udara yang telah berumur 20 tahun maupun baku mutu emisi berbagai sumber utama pencemaran udara seperti pembangkit tenaga listrik berbahan bakar yang berumur 10 tahun.

Pencemaran udara merupakan tantangan banyak negara di Asia baik yang bersumber dari industri maupun penggunaan bahan bakar biomassa di rumah tangga. Dalam Better Air Quality Conference Ke-10, 14-16 November 2018, di Kuching, Malaysia kecepatan China dalam memperbaiki kualitas udaranya dalam lima tahun terakhir menjadi sorotan.

Meski saat ini emisi yang ditimbulkan masih sangat tinggi, namun angka dan kualitas udaranya sudah jauh lebih baik. Sumber pencemaran utama di Kota Beijing dan sekitarnya berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara.

Baca SelengkapnyaPengetatan Emisi Mutlak Diperlukan

Jelang Asian Games, Kualitas Udara Jakarta Masih Buruk

“Kurangi aktivitas lama di luar…” “Tidak sehat.” Pada garis tertera angka “151.” Angka ini menunjukkan level kualitas udara buruk dengan pengukuran polutan utama PM 2,5.

Begitu pesan tertera di layar laptop kala saya membuka Google dan memasukkan kata “udara ambien,” atau ISPU, pagi hari, Selasa (17/7/18), sekitar pukul 08.49 di Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kecamatan Tanah Abang, tepatnya di Kelurahan Gelora, merupakan tempat para olahragawan akan berlaga dalam Asian Games 2018. Dari informasi itu tampak kualitas udara masih buruk padahal sudah memasuki tengah Juli alias mendekati Asian Games, Agustus ini.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus memantau kualitas udara ambien menjelang Asian Games 2018 . Berbagai upaya dilakukan, salah satu memperpanjang pelaksanaan pembatasan kendaraan bermotor polisi ganjil-genap.

MR Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK mengatakan, kebijakan ganjil-genap bisa berdampak pada peningkatan kualitas udara ambien (PM 2,5).

Karliansyah bilang, pemerintah belum memiliki data pemantauan kualitas udara dengan air quality monitoring system di sejumlah lokasi yang diberlakukan kebijakan itu.

“Belum dapat disampaikan mengingat pembatasan kendaraan itu belum sepenuhnya efektif berjalan,” katanya dalam konferensi pers, pekan lalu di Jakarta.

Baca SelengkapnyaJelang Asian Games, Kualitas Udara Jakarta Masih Buruk

KLHK: Standar Kebersihan Udara Indonesia Berbeda dengan WHO

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta — Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dasrul Chaniago mengatakan dirinya sudah melibatkan publik terkait pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Kualitas Udara (RPP PKU). Ia juga mengatakan standar kebersihan udara di Indonesia berbeda dengan yang ditetapkan Badan Kesehataan Dunia atau WHO.

“Terakhir tanggal 1 November 2017, itu kami libatkan semua seperti Greenpeace, WALHI (WahanaLingkungan Hidup Indonesia), dan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). Memang waktu itu tidak ada ICEL (Indonesian Center of Environmental Law) karena ICEL itu kan konsultannya,” kata Dasrul, ketika dihubungi, Senin (18/12) lalu.

Aktivis Green Peace Indonesia melakukan aksi bahaya polusi udara di halaman Kantor kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/9) (Foto: Republika/Putra M. Akbar)

Dasrul juga menambahkan, ICEL adalah konsultan yang digunakan KLHK untuk membuat RPP PKU. Ia menyebut sudah hampir dua tahun bekerja sama dengan lembaga tersebut.
“Saya sudah meminta masukan mereka, dan mereka sudah memberikan masukan dan mereka sudah ngirim email masukan-masukan,” tambah dia.
Terkait komentar mengenai perbedaan standar dengan WHO, Dasrul mengatakan memang berbeda karena penelitiannya tidak dilakukan di tempat yang sama. “Kalau WHO itu kan di sana, kita kan meneliti negara kita (di sini),” kata dia.

 

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/12/19/p16fxh423-klhk-standar-kebersihan-udara-indonesia-berbeda-dengan-who

Pembangunan Abaikan Kesehatan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan di kota-kota besar di Indonesia dinilai mengabaikan kesehatan masyarakat. Hal itu terindikasi dari tingginya tingkat pencemaran udara yang terjadi dari tahun ke tahun. Karena itu, pemerintah didesak untuk mempertimbangkan aspek kesehatan udara dalam pembangunan.

Hal itu terungkap dalam pemaparan akhir tahun yang dilakukan Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Udara Bersih di Jakarta, Senin (18/12). Koalisi ini antara lain terdiri dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Green Peace Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

”Perencanaan pembangunan mengabaikan kualitas udara. Berdasarkan parameter baku, sejumlah indikasi menunjukkan kondisi udara melebihi standar mutu,” kata Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ICEL Margaretha Quina.

Hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di sejumlah kota besar pada 2012-2017 mengungkapkan risiko laten dengan tingginya paparan polutan. Salah satu parameter yang dipakai adalah PM2.5, yakni partikel mikroskopis (PM) yang dihasilkan dari semua jenis pembakaran, termasuk kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan industri. Sifat PM2.5 bergerak bebas di udara, mudah dihirup, dan masuk ke aliran darah manusia. Partikel ini memicu infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama pada anak-anak, dan kanker paru.

Kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang, memiliki kandungan PM2.5 tahunan rata-rata di atas baku mutu 12 mikrogram per meter kubik (µg/m3) yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pada skala mikro, penelitian KPBB pada 2016 menunjukkan, di Jakarta 58,3 persen warga terpapar penyakit yang dipicu pencemaran udara, seperti ISPA, asma, dan pneumonia. Biaya kesehatan atas penyakit-penyakit itu mencapai Rp 51,2 triliun.

Sektor transportasi

Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin mengatakan, pencemaran udara di Indonesia umumnya bersumber dari sektor transportasi, industri, dan sampah (pembakaran). Mengacu sumber-sumber ini, seharusnya penanganannya lebih terarah.

Di sektor transportasi, pemerintah menetapkan standar emisi Euro2 yang bisa menekan emisi 90 persen. ”Masalahnya bahan bakar yang digunakan, seperti premium, pertalite, dan solar, tak memenuhi standar tersebut. Harusnya standar emisi dipadukan dengan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan,” ujar Ahmad.

Di hilir, katanya, perlu razia emisi kendaraan pribadi. Selama ini yang sering diuji kendaraan umum, padahal jumlah kendaraan pribadi lebih banyak. Razia bisa berujung penindakan, misalnya kendaraan ditilang karena tidak memenuhi baku mutu emisi. Di sektor industri pun perlu uji emisi yang dihasilkan pabrik.

Margaretha mengingatkan, pemerintah perlu memperketat regulasi yang mengatur pencemaran udara. Ia mencontohkan regulasi terkait pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan baku batubara. Aturan yang diacu adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2008 dengan standar PM 100 µg/m3, nitrogen dioksida (N02) 750 µg/m3, dan sulfur dioksida (S02) 750 µg/m3.

Padahal, banyak negara lain yang seperti Indonesia mengejar pertumbuhan ekonomi, menaikkan standar tiga parameter untuk PLTU. Contohnya India yang menetapkan PM 30 µg/m3 serta NO2 dan S02 masing-masing 100 µg/m3.

 

Sumber : https://kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2017/12/19/pembangunan-abaikan-kesehatan-masyarakat/