ICEL

ICEL

Aturan Baku Mutu Air Limbah PLTU Batubara Bisa Bahayakan Laut

Perkampungan padat warga dekat dengan PLTU Labuan. Foto: Della Syahni/ Mongabay Indonesia

 

 

  • Aturan baku mutu air limbah PLTU batubara masih sangat longgar terutama soal pembuangan limbah ke laut
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menanggapi, kalau mau buang limbah ke laut bisa lewat kajian terlebih dahulu. Sayangnya, kajian dinilai tak akan mampu meminimalisasi dampak PLTU batubara terhadap ekosistem pesisir dan laut
  • Beberapa penelitian di perairan lokasi PLTU memperlihatkan, terjadi kenaikan suhu beberapa derajat dari sebelum dan sesudah ada pembangkit. Kenaikan suhu ini pada akhirnya mengancam kualitas air laut, ikan-ikan, dan kesehatan manusia
  • Guna meminimalisir dampak buruk dari PLTU batubara, perlu aturan khusus baku mutu air limbah PLTU batubara yang dibuang ke laut.

 

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) pada awal Desember 2018, mengkaji peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian kegiatan PLTU batubara supaya tak merusak lingkungan. Hasil analisis mengungkapkan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No.8 /2009 yang menetapkan baku mutu air limbah untuk pembangkit listrik tenaga termal termasuk PLTU batubara sangat longgar, dan bertentangan dengan aturan lain.

Untuk itu, perlu penguatan kebijakan dengan membentuk peraturan baru khusus baku mutu air limbah PLTU batubara yang dibuang ke laut. Tujuannya, memberi jaminan perlindungan bagi ekosistem pesisir dan laut.

Temuan itu ditanggapi Direktur Jenderal Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, MR Karliansyah. Karliansyah bilang, tak perlu aturan baru, karena PermenLH No.8/2009 sudah mengatur batas maksimum baku mutu air limbah yang boleh dibuang ke lingkungan.

Jika mereka minta izin membuang limbah ke laut, izin pembuangan air limbah harus ada kajian pembuangan air limbah ke laut,” katanya, seperti dikutip dari Kompas, 6 Desember 2018. Dalam penilaian ICEL, kajian pembuangan air limbah dibuat supaya air limbah yang dibuang dapat memenuhi baku mutu sesuai PermenLH No.8/2009. Apabila, baku mutu terlalu longgar, kajian pun tidak akan mampu meminimalisasi dampak PLTU batubara terhadap ekosistem pesisir dan laut.

Baca SelengkapnyaAturan Baku Mutu Air Limbah PLTU Batubara Bisa Bahayakan Laut

Limbah PLTU Ancam Laut

Sebagian PLTU batubara saat ini ataupun yang akan dibangun pada masa mendatang berada di pesisir. Namun, baku mutu limbah air lindi abu batubara belum diatur.

 

JAKARTA, KOMPAS – Perlindungan perairan pesisir Indonesia dari dampak limbah buangan pembangkit listrik tenaga uap batubara lemah, Aturan saat ini tak cukup memastikan laut terbebas pencemaran limbah cair dari penyimpanan batubara dan abu hasil pembakaran dan operasional termal.

Pengaturan dan pengetatan baku mutu mendesak dilakukan karena 91 persen PLTU batubara berada di pesisir yang membangkitkan listrik 24.435,96 megawatt (MW). Ke depan, 82 persen PLTU berbahan bakar batubara kapasitas 44.047 MW ada di pesisir (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik /RUPTL 2018-2027).

Analisis yang dilakukan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengungkapkan, peraturan baku mutu air limbah PLTU batubara longgar.

Baca SelengkapnyaLimbah PLTU Ancam Laut

Peneliti Ingatkan Limbah PLTU Tingkatkan Suhu Laut

Konfigurasi Perahu Tolak PLTU Warga Batang membentuk tulisan “Tolak PLTU” dengan konfigurasi perahu sebagai aksi bersama Greenpeace menolak rencana pembangunan pembangkit listrik bertenaga batubara di Desa Ponowareng, Batang, Jawa Tengah, Rabu (24/9). Menurut mereka limbah PLTU tersebut akan mengancam lahan sawah produktif dan sektor perikanan laut di wilayah Batang terutama yang berbatasan langsung dengan proyek tersebut. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

 

Jakarta, (ANTARA News)- Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Angela Vania mengingatkan bahaya peningkatan suhu air laut secara permanen akibat limbah bahang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara yang membahayakan ekosistem.

Angela di Jakarta, Rabu, mengatakan aturan baku mutu untuk parameter suhu limbah bahang dalam Peraturan Menteri lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 8 Tahun 2009 terlalu longgar, dan tidak dapat mendukung terpenuhinya baku mutu air laut dalam Keputusan Menteri lingkungan Hidup (KepmenLH) Nomor 51  Tahun 2004.

Karena itu, ia mengatakan untuk mencegah terjadinya peningkatan suhu air laut maka pihaknya mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera mengeluarkan kebijakan yang mengatur parameter suhu baku mutu air laut dalam KepmenLH Nomor 51 Tahun 2004, yakni perbedaan 2 derajat celsius dari suhu alami.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa suhu rata-rata air laut di Indonesia mencapai 29,5 derajat celsius. Sehingga baku mutu suhu limbah bahang dari PLTU Batu bara harusnya mencapai 31,5 derajat celsius.

Baca SelengkapnyaPeneliti Ingatkan Limbah PLTU Tingkatkan Suhu Laut

Regulasi Baku Mutu Limbah PLTU Dinilai Belum Memadai

Foto: MI/Syahrul Karim

 

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyatakan Indonesia tidak memiliki peraturan spesifik terkait baku mutu air limbah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang dibuang ke laut. Karenanya, potensi pencemaran atau kerusakan lingkungan laut disebut bakal menjadi ancaman ke depannya.

Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim ICEL, Angela Vania, saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (5/12), mengatakan, peraturan baku mutu air limbah PLTU batu bara yang ada saat ini terbilang longgar. Landasan utama yang diacu ialah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal, turunan dari Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

“PP No 82 Tahun 2001 sendiri tidak mengatur spesifik terkait air laut sehingga Permen LH No 8 Tahun 2009 tidak dapat digunakan untuk acuan baku mutu air limbah PLTU batu bara yang dibuang ke laut. Tidak adanya baku mutu air limbah tersebut mengakibatkan tidak adanya jaminan perlindungan ekosistem pesisir dan laut,” ucapnya.

PLTU yang berada di kawasan pesisir mengambil air laut sebagai salah satu bahan baku untuk membangkitkan listrik. Mengutip riset yang dilakukan peneliti lain, Vania menjelaskan limbah PLTU memiliki sejumlah dampak negatif bagi ekosistem lain. Contohnya, air limbah PLTU umumnya bersuhu tinggi bisa mencapai 40 derajat celcius. Ketika dibuang kembali ke laut bisa berkontribusi pada naiknya suhu perairan. Limbah juga mengandung logam yang berbahaya bagi biota laut.

Baca SelengkapnyaRegulasi Baku Mutu Limbah PLTU Dinilai Belum Memadai