Jakarta, 22 Januari 2019. ICEL berdiskusi dengan Ketua KPU Arief Budiman. Dalam diskusi ini, ICEL memberikan masukan untuk debat kedua Capres dan Cawapres yang mengambil tema lingkungan, energi, SDA, pangan dan infrastruktur. ICEL memberikan beberapa catatan penting terkait situasi pengelolaan lingkungan hidup dan proyeksi kebijakan yang penting dielaborasi dalam debat.
Video Diskusi dapat dilihat disini
JAKARTA, KOMPAS — Kalangan lembaga kajian dan advokasi mendorong pemerintah untuk menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dengan program-program kelestarian lingkungan hidup. Salah satu yang perlu dioptimalkan adalah program redistribusi hutan dan lahan.
Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo menilai, gencarnya pembangunan proyek infrastruktur belum sebanding dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Pembaruan hukum dan kebijakan untuk perlindungan lingkungan hidup juga masih belum optimal.
”Ada beberapa catatan, seperti soal redistribusi tanah serta bakaran hutan dan lahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan,” ujar Henri dalam acara Catatan Akhir Tahun 2017 yang diadakan ICEL di Jakarta, Selasa (15/12).
Dalam catatan ICEL, ada beberapa kebijakan pemerintah yang perlu diapresiasi, tetapi masih jauh dari target yang diharapkan. Salah satunya adalah mengenai kebijakan perhutanan sosial yang baru mencapai 1,1 juta hektar dari target 7,6 juta hektar tahun 2017.
Baca SelengkapnyaPembangunan Infrastruktur Harus Seimbang dengan Upaya Melestarikan Lingkungan
JAKARTA, KOMPAS — Meski pemerintah belum membuka secara transparan kajian komprehensif reklamasi Teluk Jakarta, perizinan analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal Pulau G tetap berlanjut. Saat ini, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BPTSP masih membuka ruang untuk menampung pendapat, tanggapan, dan saran terkait permohonan dan penerbitan izin amdal Pulau G.
Pengumuman permohonan penerbitan izin lingkungan skala amdal itu diproses BPTSP DKI sejak 18 April lalu. Semua bisa disampaikan di kantor BPTSP di Balai Kota atau lewat e-mail bidangteknis.bptsp@gmail.com dan pengaduanptspdki@gmail.com.
Namun, menurut Kepala BPTSP DKI Edi Junaedi, hingga Kamis (27/4), belum ada masukan resmi masuk ke BPTSP atau e-mail. Tanggapan masuk melalui akun Facebook atau Twitter resmi DKI. “Kami hanya membuka masukan, saran, dan pendapat hingga 4 Mei. Setelah itu, dokumen akan kami kirimkan ke Dinas Lingkungan Hidup DKI,” ujar Edi, Kamis.
Edi menuturkan, jika tidak ada masukan sama sekali dari masyarakat, setelah 4 Mei dokumen perizinan akan kembali masuk ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk diproses izin amdalnya. Dokumen akan diuji oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) di sidang amdal. Izin lingkungan itu nantinya juga akan diterbitkan oleh DLH DKI.
Baca SelengkapnyaIzin Lingkungan Skala Amdal Pulau G Diproses