ICEL

ICEL

Moratorium Sawit Momentum Perbaikan Tata Kelola Hutan

 

Presiden Joko Widodo menerbitkan moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Penerbitan izin perkebunan baru bakal dibekukan selama tiga tahun ke depan.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo menyambut positif kebijakan tersebut. Penerbitan Inpres merupakan momentum untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan khususnya aktivitas perkebunan sawit.

“Kebijakan ini perlu mendapat apresiasi tentunya untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan,” ujarnya menjawab Media Indonesia, Senin (24/9).

Meski begitu, dia mencatat proses kebijakan moratorium dan evaluasi belum menunjukkan adanya mekanisme pelibatan para pemangku kepentingan lain karena hampir semua unsur yang terlibat berasal dari pemerintah.

Karena itu, dia mengingatkan pentingnya keterbukaan atas hasil penundaan dan evaluasi perizinan. Pasalnya, Inpres diharapkan bisa mendukung upaya pelestarian dengan mengembalikan kawasan hutan yang telanjur menjadi perkebunan sawit.

“Bisa jadi dampak keterlanjuran selama ini sesungguhnya tidak hanya merugikan negara dalam arti pemerintah namun juga merugikan masyarakat karena pelanggaran perizinan yang selama ini terjadi,” pungkasnya.

 

Sumber : m.mediaindonesia.com