ICEL

ICEL

Online Single Submission (OSS)

Ini Peraturan dan Rancangan Undang-Undang Terkait Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Mempengaruhi Krisis Iklim Indonesia

3 tahun terakhir ini pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat mempercepat krisis iklim di Indonesia. Tidak hanya itu, di masa-masa akhir pemerintahan periode 2014-2018, DPR juga mengebut 2 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengancam masa depan seluruh warga negara Indonesia. Padahal menurut IPCC dan PBB, kita hanya punya waktu 11 tahun lagi sebelum bencana iklim terbesar terjadi. Peraturan dan RUU apa sajakah yang dapat mempercepat krisis iklim Indonesia?

Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP 13/2017 – RTRWN)

Peraturan ini mengubah beberapa pasal tentang rencana tata ruang wilayah nasional yang telah diatur sebelumnya. Permasalahannya adalah aturan ini membolehkan dibangunnya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sebelumnya tidak ada dalam RTRW Provinsi/Kab/kota hanya dengan rekomendasi menteri. Padahal seharusnya ruang untuk pelaksanaan kegiatan/proyek harus ditetapkan terlebih dahulu dalam RTRW Provinsi/Kab/kota. Penetapan RTRW Provinsi/Kab/kota pun perlu ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memastikan terintegrasinya pembangunan berkelanjutan serta pertimbangan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang partisipatif dalam suatu kebijakan/rencana/program.

Baca SelengkapnyaIni Peraturan dan Rancangan Undang-Undang Terkait Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Mempengaruhi Krisis Iklim Indonesia

LSM akan Gugat Sistem Perizinan Investasi OSS

Kantor pelayanan OSS. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)

Jakarta, CNN Indonesia — Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan, ICEL, Walhi, JATAM Kaltim, Kaoem Telapak, BEM UI , dan lain-lain akan menggugat proses kemudahan perizinan investasi terpadu daring (Online Single Submission/OSS) yang dijalankan pemerintah.

Koordinator Kampanye Walhi Nasional Edo Rahman mengatakan gugatan diajukan karena menurut mereka sistem perizinan investasi tersebut menimbulkan masalah pada perlindungan lingkungan hidup.Masalah lingkungan terutama terjadi pada investasi sektor kehutanan, ketenagalistrikan, perkebunan kelapa sawit.

Selain itu perizinan investasi tersebut juga dinilai LSM bertentangan dengan undang-undang. Pertentangan tersebut terkait pengurusan Amdal sebagai syarat investasi yang bisa diurus belakangan.

“Hal ini tentunya bertentangan dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan Amdal sebagai syarat sebelum terbitnya izin lingkungan dan izin usaha,” jelas Edo, Senin (12/8).

Baca SelengkapnyaLSM akan Gugat Sistem Perizinan Investasi OSS

LSM Lingkungan Siapkan Gugatan kepada Jokowi Terkait PP OSS

Konferensi pers “Persiapan Langkah Hukum Terhadap PP OSS” 12 Agustus 2019. (Foto: WALHI/videograb/VOA Indonesia)

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) peduli lingkungan berencana akan menggugat Presiden Joko Widodo terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau PP OSS (Online Single Submission) dalam proses investasi, karena berpotensi bisa meluasnya kerusakan lingkungan.

 

JAKARTA — Ambisi Presiden Joko Widodo untuk mempermudah izin investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian tanah air, dan memperkecil ruang korupsi dengan mengadakan PP OSS (Online Single Submission) diakui sejumlah pihak sebagai kemajuan dalam reformasi birokrasi.

Namun sayangnya, menurut sejumlah LSM peduli lingkungan, Jokowi justru menghilangkan suatu hal yang tidak kalah penting untuk keberlangsungan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) yaitu menjadikan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) bukan lagi komponen utama dalam proses penerbitan izin usaha investasi.

Deputi Program Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring, mengatakan boleh saja pemerintah berambisi untuk meningkatkan investasi dengan mempermudah keluarnya izin usaha, namun kalau harus mengancam pelestarian SDA, maka hal tersebut sangat berbahaya, karena PP OSS ini secara jelas telah menghilangkan pentingnya substansi amdal. Amdal kemudian hanya ditempatkan sebagai dokumen administratif yang dipenuhi sesudah izin diterbitkan.

Hal ini, kata Raynaldo bertentangan dengan UU no.32 tahun 2008 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menempatkan amdal sebagai syarat sebelum terbitnya izin lingkungan dan izin usaha.

“Seolah-olah asal tidak korupsi, asal ekonomi lancar boleh merusak lingkungan ‘kan bahaya. Logika seperti ini menurut saya sangat berbahaya untuk dibangun. Dan ini sebenarnya mengafirmasi, menunjukkan bahwa memang sejak awal sampai dengan lima tahun ke depan, memang Jokowi fokus untuk pembangunan ekonomi. Yang menjadi soal adalah sepertinya Jokowi membaca konstitusi itu setengah-setengah, tidak selesai. Jelas konstitusi kita ada dalam pasal 33 ayat 4 pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan. Sehingga tidak boleh ada penegasian terhadap aspek pelestarian lingkungan, apalagi penegasian ini hanya dilakukan melalui Peraturan Pemerintah, bayangkan dia melampaui UU hanya karena dia Presiden punya diskresi, memerintahkan semua Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk mengikuti keinginannya melampaui UU Lingkungan dan UU lainnya. Ini sangat berbahaya,” ungkapnya dalam konferensi pers di Kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Jakarta, Senin (12/8).

Baca SelengkapnyaLSM Lingkungan Siapkan Gugatan kepada Jokowi Terkait PP OSS

PP OSS Dinilai Lemahkan Posisi Wajib AMDAL

Pemerintah terus berupaya untuk mempermudah proses perizinan di Indonesia. Hadirnya Online Single Submission (OSS) yang diluncurkan pada tahun lalu diharapkan dapat mendukung upaya percepatan penanaman modal. OSS merupakan platform yang disediakan pemerintah untuk mengurus perizinan secara terintegrasi.

Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun.

Sistem OSS dibangun dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dalam beleid terbaru mengenai OSS, yakni PP No. 24 Tahun 2018, Pemerintah mengatur antara lain tentang jenis, pemohon, dan penerbitan perizinan berusaha; pelaksanaan perizinan berusaha; reformasi perizinan berusaha per sektor, sistem OSS, lembaga OSS, pendanaan OSS; insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS; penyelesaian permasalahan dan hambatan brusaha; serta sanksi.

Apa yang membedakan OSS dengan pengurusan perizinan sebelum OSS? Sistem OSS membalik proses perizinan yang dilakukan sebelumnya. Jika sebelumya izin operasional atau izin komersil dikeluarkan setelah serangkaian perizinan seperti izin lingkungan, AMDAL, dan lain sebagainya, dikantongi oleh pengusaha. Namun dengan OSS, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), pengusaha bisa mendapatkan izin operasional dan izin komersil, dan proses AMDAL diselesaikan secara bertahap pasca NIB terbit.

Baca SelengkapnyaPP OSS Dinilai Lemahkan Posisi Wajib AMDAL