pembakar hutan

Inilahjambi – Pengadilan Negeri Muarojambi belum mengeksekusi Direktur Operasi PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK) Munadhi.

Padahal Munadhi wajib membayar denda Rp 2 Milyar untuk kasus pembakaran lahan di kawasan Muarojambi, berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1154 K/PID.SUS.LH/2017 tertanggal 7 Maret 2018.

Selain membayar denda, dia juga dijatuhi pidana penjara selama satu tahun enam bulan.

Putusan Mahkamah Agung tersebut berdasarkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum Pegadilan Muaro Jambi atas vonis bebas Majelis Hakim terhadap Munadhi dan PT RKK pada pada 26 Januari 2017 lalu.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali harus mengawal eksekusi denda triliunan rupiah ke pembakar hutan.

Termasuk kasus gugatan KLHK sebesar Rp 1 triliun ke pembakar hutan PT National Sago Prima (NSP) yang dimenangkan KLHK.

Baca SelengkapnyaPN Muarojambi Belum Eksekusi PT RKK Perusahaan Pembakar Hutan yang Didenda Rp 2 M

Jakarta – Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali diminta mengawal eksekusi denda triliunan rupiah ke pembakar hutan. Terbaru, MA memenangkan KLHK atas gugatan Rp 1 triliun ke pembakar hutan PT National Sago Prima (NSP).

“Ketua Mahkamah Agung RI seharusnya mengingatkan atau bahkan menegur para Ketua Pengadilan Negeri tersebut apabila terbukti lalai untuk menjalankan eksekusi yang tentu akan berdampak buruk pada citra pengadilan,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, dalam siaran persnya, Rabu (2/1/2019).

Menurut Henri, saat ini sudah ada sekitar 9 perkara yang sudah dimenangkan dan berkekuatan hukum tetap dengan total kerugian yang dikabulkan kurang lebih Rp 18,5 triliun.

“Sayangnya, belum satu pun yang dieksekusi oleh pengadilan setempat di mana gugatan tersebut dimasukkan,” cetus Henri.

Baca SelengkapnyaKetua MA Diminta Kawal Eksekusi Denda Rp 18,3 T ke Pembakar Hutan