ICEL

ICEL

Salah Kaprah Gubernur Jakarta dalam Penerbitan IMB Lahan Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (7/6/2018) melihat Pulau D hasil reklamasi Teluk Jakarta. Foto : Andrey Gromico/tirto.id
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sosok sentral di balik penerbitan dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 bangunan di atas lahan reklamasi di Teluk Jakarta. Penerbitan dokumen tersebut dinilai salah kaprah, karena peraturannya tidak sesuai
  • Gubernur Gubernur menjadikan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) sebagai dasar penerbitan IMB. Sesuai peraturan yang ada, penerbitan IMB setelah Pemprov DKI sudah memiliki Perda RZWP3K
  • Meskipun sudah ada Perda RZWP3K, Pemprov DKI bisa menerbitkan dokumen IMB, jika sudah ada dokumen analisi mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan izin lingkungan. Tanpa kedua dokumen itu, tidak bisa diterbitkan dokumen IMB
  • Untuk itu, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) mendesak kepada Pemprov DKI Jakarta mencabut IMB untuk 932 bangunan dan membongkar lahan hasil reklamasi yang sudah terbangun. Tujuannya, agar ekosistem di Teluk Jakarta bisa segera dipulihkan

 

Penerbitan dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas persetujuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terus menuai kecaman. Kebijakan tersebut, menegaskan bahwa komitmen Gubernur untuk menghentikan aktivitas reklamasi di Teluk Jakarta semakin tidak jelas.

Penilaian itu diungkapkan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) di Jakarta, akhir pekan lalu. Menurut anggota KSTJ dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata, apa yang dilakukan Gubernur dengan menyetujui penerbitan IMB di pulau D atau dikenal dengan sebutan pulau Maju, merupakan langkah yang salah.

“Itu karena IMB tersebut diterbitkan tanpa ada aturan yang menjelaskan tentang rencana tata ruang di pulau C dan D. Sementara, seperti diketahui, syarat utama untuk penerbitan IMB, adalah adanya peraturan yang menjelasan tentang kesesuaian fungsi antara bangunan dengan rencana tata ruang,” ungkapnya.

Marthin menjelaskan, merujuk pada aturan yang berlaku, Gubernur seharusnya mengetahui bangunan yang tidak memiliki IMB, harus dibongkar sebagai bentuk sanksi administratif. Tetapi, upaya tersebut justru tidak terlihat dan sebaliknya, Gubernur menyebutkan bahwa sanksi sudah diberikan kepada pengembang berupa pemberlakuan denda.

“Itu (denda) hanya bagian dari upaya untuk memutihkan pelanggaran tata ruang di sana. Kami tetap konsisten untuk menuntut dibongkar pulau reklamasi yang sudah terbangun,” tuturnya.

Baca SelengkapnyaSalah Kaprah Gubernur Jakarta dalam Penerbitan IMB Lahan Reklamasi

LBH Bakal Layangkan Gugatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Koalisi Ibukota telah membuka pos pengaduan calon penggugat. Guna mengajukan gugatan terkait pencemaran udara Jakarta.

Hasilnya, ada 37 calon penggugat selama pos dibuka pada 14 April-14 Mei 2019. Mereka warga yang merasa dirugikan akibat buruknya udara Ibu Kota. Akan tetapi, menurut pengacara publik LBH Jakarta Ayu Eza Tiara, pihaknya harus melakukan verifikasi terhadap para calon penggugat tersebut.

“Kita buka satu bulan ternyata sudah ada 37 yang mau menggugat pemerintah, tapi memang kita verifikasi lagi dong. Kita enggak mungkin sembarangan, ini orang harus punya legal standing segala macam,” kata Ayu saat dihubungi Republika, Jumat (7/6).

Ayu mengatakan, gugatan akan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan ini. Ia mengaku, LBH Jakarta telah melakukan riset dan kajian selama satu tahun terkait pencemaran udara di Ibu Kota ini bersama para aktivis dan organisasi non-pemerintah (NGO) yang fokus terhadap hal ini.

Baca SelengkapnyaLBH Bakal Layangkan Gugatan