ICEL

ICEL

Kajian Komprehensif Kementerian Ditagih

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Koordinator Kemaritiman belum memiliki kajian komprehensif lingkungan, sosial, dan hukum seputar reklamasi pantai utara Jakarta. Pada saat Kemenko Kemaritiman mengeluarkan kebijakan moratorium reklamasi, mereka melakukan kajian tiga bulan, April-Juni 2016.

Hal itu terungkap dalam sidang sengketa informasi antara Pusat Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) dan Kemenko Kemaritiman di Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Senin (3/4). Sidang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Evi Trisulo.

Pihak pemohon, yaitu peneliti ICEL, Rayhan Dudayev, mengatakan, pernyataan Menko Kemaritiman tentang adanya kajian komprehensif tentang reklamasi sudah kerap diungkapkan di media massa. Namun, saat pihaknya meminta dokumen kajian itu, baik ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Kemenko Kemaritiman, ternyata dokumen itu tidak ada. Padahal, itu sangat dibutuhkan sebagai dasar membuat kebijakan yang berdampak pada kehidupan warga pesisir utara Jakarta.

Baca SelengkapnyaKajian Komprehensif Kementerian Ditagih