ICEL

ICEL

Eksekusi Putusan Karhutla Jalan Ditempat

Dari laman berita Kompas yang dilansir pada 20 Agustus 2018 lalu, menuliskan bahwa berbelit-belitnya proses eksekusi terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan bisa jadi preseden buruk bagi penegakan hukum perdata. Kasus-kasus perdata lain bisa mengikuti proses mempermainkan administrasi peradilan jika kasus ini tak kunjung mendapat ketegasan Mahkamah Agung sebagai otoritas tertinggi yudikatif. Hal itu belajar dari eksekusi kasus kebakaran hutan dan lahan PT Kallista Alam di Meulaboh

Menanggapi hal ini, Deputi Direktur bidang Pengembangan Program Raynaldo G. Sembiring angkat bicara bahwa tidak semua kasus kerugian lingkungan hidup sulit untuk dieksekusi. Salah satu contohnya pada kasus PT Selat Nasik Indokwarsa dan PT Selat Pesak Indokwarsa melawan Kementerian Lingkungan Hidup, kedua perusahaan tersebut secara sukarela bersedia membayar biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan yang terjadi. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat Mahkamah Agung. Persidangan perkara ini dimulai pada tahun 2008 dan berakhir pada tahap Peninjauan Kembali di tahun 2012.

“Eksekusi putusan menemui masalah pada perkara karhutla yang cukup banyak digugat oleh KLHK sejak 2013 contohnya pada KLHK menggugat PT Kallista Alam. Lebih kurang Ada tiga belas perkara yang telah disidangkan dengan nilai kerugian lingkungan lebih kurang 18 Triliun. Dimana 16,3 Triliun telah berkekuatan hukum tetap dan tinggal menunggu eksekusi.”

Baca SelengkapnyaEksekusi Putusan Karhutla Jalan Ditempat

Restorasi Konsesi Tersendat

JAKARTA, KOMPAS — Restorasi gambut di area konsesi perusahaan terancam berjalan di tempat. Surat penugasan restorasi dari Badan Restorasi Gambut kepada para pemegang konsesi kehutanan tak dapat dijalankan karena kendala birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Apabila hal itu tak diatasi, pencegahan kebakaran hutan dengan cara membasahi kembali gambut mustahil dilakukan. Padahal, restorasi 2 juta hektar gambut pada 2019 di tujuh provinsi yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan merupakan target Presiden Joko Widodo.

Untuk menjalankan restorasi di lahan korporasi, Badan Restorasi Gambut (BRG) pada pertengahan Desember 2016 menyerahkan surat penugasan kepada perusahaan kehutanan yang masuk dalam peta indikatif restorasi gambut. Dalam peta BRG, area mereka terdeteksi sebagai kubah gambut dan memiliki kanal pengeringan. Sebanyak 25 dari 200 pemegang izin kehutanan telah mendapatkan surat itu.

“Secara aturan, BRG tidak ada kapasitas (memberikan surat penugasan kepada perusahaan). Sudah saya anulir dengan surat ke BRG,” kata Ida Bagus Putera Parthama, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu (1/2), seusai mengisi diskusi yang digelar Yayasan Dr Sjahrir di Jakarta.

Baca SelengkapnyaRestorasi Konsesi Tersendat