ICEL

ICEL

Tumpahan Batubara di Pantai Lampuuk: Pemerintah Didesak Usut Tuntas, Perusahaan Harus Tanggung Jawab

Batubara yang tumpah di pantai dari kapal pengangkut. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

 

Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, merana. Pantai indah andalan pariwisata itu tercemar tumpahan batubara. Setidaknya 7.000 ton batubara yang diangkut kapal tongkang milik perusahaan pabrik semen PT Lafarge Cement Indonesia (LCI), mencemari pantai itu. Berbagai kalangan mendesak pemerintah segera mengusut tragedi ini dan anak perusahaan PT Holcim Indonesia harus bertanggung jawab segera menangani tumpahan batubara agar tak merusak laut lebih luas.

Henri Soebagio, Direktur Eksekutif Indonesia Centre for Environmental Law (ICEL) ditemui Mongabay di Jakarta, Senin (6/8/18) mengatakan, pemerintah harus merespon dengan dua hal. Pertama, memerintahkan perusahaan segera membersihkan tumpahan. Kedua, kalau tidak, pemerintah bisa melakukan dulu, lalu perusahaan harus membayar biaya yang keluar.

Dari segi hukum, katanya, sebetulnya UU 32 tahun 2009 memungkinkan pemerintah memberikan sanksi administratif untuk pemulihan. Atau bisa clean up dulu tanpa harus menunggu. Pemerintah clean up dulu, lalu meminta ganti kepada si pelaku,” katanya.

Guna menghindari hal serupa terjadi lagi–mengingat kejadian serupa sudah berulangkali–, katanya, tindakan tegas perlu dilakukan.

Baca SelengkapnyaTumpahan Batubara di Pantai Lampuuk: Pemerintah Didesak Usut Tuntas, Perusahaan Harus Tanggung Jawab

Tak Perlu UU Perkelapasawitan, Koalisi: Maksimalkan UU Perkebunan

Hutan berubah jadi kebun sawit di Sare Rangan, Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pilkada korup memicu izin-izin konsesi lahan keluar sebagai modal kampanye politik. (Foto: Sandy Watt untuk The Gecko Project.)

 

Rancangan Undang-undang Perkelapasawitan terus bergulir, terlebih setelah masuk program legislasi prioritas nasional. Meskipun begitu, berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil terus menyuarakan tak perlu ada UU khusus sawit ini, cukup memaksimalkan pelaksanaan UU Nomor 39/2014 tentang Perkebunan.

Akhir Mei lalu, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Tolak RUU Perkelapasawitan mendatangi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) untuk memaparkan identifikasi terhadap RUU ini.

Mereka menilai, RUU ini tak menyelesaikan masalah dalam industri perkebunan sawit. Koalisi ini antara lain terjadi Sawit Watch, Elsam, Serikat Petani Kelapa Sawit, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Yayasan Madani Berkelanjutan. Lalu, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), dan Forest Watch Indonesia (FWI).

Mereka diterima Hermanto, anggota Komisi IV DPR juga anggota Badan Legislasi dan Ledia Hanifa Amaliah, anggota Komisi X. Keduanya dari FPKS.

”RUU Perkelapasawitan tak membahas aspek mendasar dalam tata kelola sawit di Indonesia, khusus kesejahteraan petani dan perlindungan tenaga kerja,” kata Achmad Surambo, Deputi Direktur Sawit Watch.

RUU ini, katanya, malah condong ke kepentingan pengusaha seperti pengaturan keringanan pajak dan keringanan pelaku usaha perkebunan besar yang melanggar aturan.

Baca SelengkapnyaTak Perlu UU Perkelapasawitan, Koalisi: Maksimalkan UU Perkebunan

Analisis Dampak Perubahan Iklim: Sudah Waktunya, Indonesia!

Tahun 2017, sebuah Pengadilan Tinggi di Afrika Selatan memutus batalnya sebuah proyek pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (PLTU-B) di Gauteng. Kasus tersebut, Earthlife Afrika Johannesburg v. Menteri Lingkungan Hidup dan 4 lainnya, segera mendapat sambutan luas di seluruh dunia. Pasalnya, kasus ini memuat sebuah preseden penting: bahwa pertimbangan perubahan iklim harus dimasukkan ke dalam proses penilaian dampak lingkungan.

 

Logika hakim dalam memutus perkara tersebut cukup sederhana: Undang-undang Lingkungan Hidup Afrika Selatan secara umum mensyaratkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) memuat “penilaian terhadap dampak lingkungan dari suatu kegiatan.” Dalam perkara Afrika Selatan, menurut hakim hal ini “secara alami mensyaratkan” penilaian dampak perubahan iklim, antara lain mengingat “semua pihak menerima argumen bahwa emisi GRK dari PLTU Batubara adalah pencemaran yang membawa perubahan lingkungan dengan dampak merugikan.” Dengan demikian, perintah untuk mempertimbangkan pencemaran, dampak lingkungan atau degradasi lingkungan secara logis mengharapkan pertimbangan perubahan iklim.

 

Indonesia juga memiliki norma hukum serupa. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa ANDAL harus mengevaluasi semua dampak lingkungan yang signifikan dari suatu proyek. Dan interpretasi terhadap ketentuan ini diuji dalam suatu perkara Tata Usaha Negara yang menggugat izin lingkungan sebuah pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara. Dalam I Ketut Mangku Wijana, dkk v. Gubernur Provinsi Bali dan PT PLTU Celukan Bawang, analisis dampak perubahan iklim kembali hadir sebagai batu uji.

Baca SelengkapnyaAnalisis Dampak Perubahan Iklim: Sudah Waktunya, Indonesia!

Hakim Diminta Pertimbangkan Dampak Perubahan Iklim Akibat Pembangkit Batubara

Greenpeace dan nelayan Celukan Bawang Bali utara melakukan aksi menolak PLTU Celukan Bawang pada Selasa (18/4/2018). Foto : Made Nagi/Greenpeace/Mongabay Indonesia

 

Sembilan lembaga hukum lingkungan dari dalam dan luar negeri mengajukan pendapat hukum “Sahabat Pengadilan” atau Amicus Curiae Brief pada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar terkait dengan gugatan terhadap ekspansi PLTU Celukan Bawang, Bali. Salah satu kajiannya adalah bahaya emisi pelepasan lebih dari 200 juta ton CO2 selama 30 tahun beroperasinya pabrik ini nanti.

Mereka meminta majelis untuk membatalkan Keputusan Gubernur yang memberikan izin lingkungan untuk perluasan PLTU Celukan Bawang sampai penilaian penuh untuk dampak iklim proyek telah diselesaikan. Para pemberi pendapat hukum (amici curiae) ini yakni Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center for Environmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia, dan The Access Initiative. Mereka (Amici) adalah organisasi nirlaba yang memiliki keahlian dalam hukum lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, hukum, dan kebijakan iklim.

Dokumen pendapat hukum ini disampaikan ke PTUN Denpasar pada Selasa (26/06/2018) oleh salah satu perwakilan yakni Margaretha Quina, Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan dari ICEL. “Kami terima dan akan sampaikan ke majelis hakim. Sepertinya baru pertama kali Amicus, bahan bacaan majelis hakim,” ujar Katherina Yunita, Humas PTUN Denpasar dan salah satu hakim bersertifikasi lingkungan. Menurutnya perkara lingkungan hidup tergolong baru dan belum banyak hakim tersertifikasi lingkungan.

Amicus bisa jadi bahan bacaan hakim walau tak bisa mempengaruhi keputusan. Ini disebut kasus dengan register Lingkungan Hidup pertama di PTUN Denpasar. Dua hakim lain yang sudah tersertifikasi di kasus lingkungan adalah Himawan Krisbiyantoro dan Hakim Ketua A.K Setiyono.

Baca SelengkapnyaHakim Diminta Pertimbangkan Dampak Perubahan Iklim Akibat Pembangkit Batubara

Kasus Tumpahan Minyak, ICEL: Sanksi Administratif Pertamina Harus Transparan

Foto : Tumpahan minyak dari kebocoran pipa bawah laut Pertamina, di Teluk Balikpapan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Mongabay Indonesia)

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada Pertamina Refinery Unit V di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 30 April 2018. Kalangan organisasi masyarakat sipil meminta KLHK maupun Pertamina, transparan dalam pelaksanaan dan pengawasan sanksi itu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Mongabay, ada tujuh sanksi kepada Pertamina. Pertama, pemulihan lingkungan terdampak tumpahan minyak. Ada 12 lokasi tersebar di pantai, kawasan mangrove dan lain-lain. Sanksi ini perlu dilaksanakan pemulihan selama 180 hari.

Kedua, perubahan izin lingkungan agar dampak operasional single point monitoring itu terhadap alur pelayaran umum masuk dalam dampak penting hipotetik pada kajian analisa mengenai dampak lingkungan (180 hari). Ketiga, dampak lalu lintas kapal pada keamanan penyaluran pipa bawah laut (180 hari).

Keempat, audit lingkungan terhadap seluruh operasional kegiatan dengan memasukkan risiko terhadap seluruh pipa kilang dan proses produksi (180 hari). Kelima, membuat sistem penanganan dini tumpahan minyak, dengan membuat SOP (30 hari) dan membuat sistem pemantauan otomatis pengiriman minyak mentah dari terminal Lawe-Lawe menuju Pertamina Balikpapan (90 hari).

Keenam, inspeksi pipa secara berkala setahun sekali (30 hari). Ketujuh, tata kerja penggunaan alat pengoperasian pompa (transfer crude oil) dalam keadaan darurat (30 hari).

Adapun, pelaksanaan sanksi ini perlu dilakukan secara transparan dan dilaporkan berkala kepada publik.

”Suratnya sudah diterima Pertamina kemarin Kamis lalu 3 Mei 5 2018,” kata Yazid Nurhuda, Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Ditjen Penegakan Hukum KLHK kepada Mongabay.

Baca SelengkapnyaKasus Tumpahan Minyak, ICEL: Sanksi Administratif Pertamina Harus Transparan

Hanya Sanksi Administratif bagi Pertamina untuk Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan : Apakah Adil?

Foto : Walhi Kaltim

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Pertamina (Persero) terkait insiden tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.

 

Sanksi tersebut berupa perintah untuk melakukan kajian risiko lingkungan dan audit lingkungan dengan fokus pada keamanan pipa penyalur minyak, kilang minyak, dan sarana pendukung.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR pada Senin (16/04), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkap sejumlah kesalahan dalam sistem pipa Pertamina, antara lain tidak terdapatnya sistem pemantauan pipa otomatis dan sistem peringatan dini.

“Kalau sistemnya baik, sebenarnya tidak perlu menunggu lima sampai tujuh jam (sampai ketahuan) dan tidak perlu sampai kebakaran,” kata Siti di sela rapat kepada wartawan.



Lima temuan tim KLHK:

  1. Dokumen Lingkungan tidak mencantumkan dampak penting alur pelayaran pada pipa
  2. Dokumen Lingkungan tidak mencantumkan kajian perawatan pipa
  3. Inspeksi pipa tidak memadai, hanya untuk kepentingan sertifikasi
  4. Tidak memiliki sistem pemantauan pipa otomatis
  5. Tidak memiliki sistem peringatan dini

Baca SelengkapnyaHanya Sanksi Administratif bagi Pertamina untuk Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan : Apakah Adil?

DPR Desak Pertamina Serius Tangani Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan

Biota laut yang mati karena tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Foto: Facebook KLHK/ Mongabay Indonesia

 

Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR dan PT Pertamina (Persero) pada Selasa (10/4/18), membahas pertangungjawaban PT Pertamina (Persero) terhadap korban tumpahan minyak dan kebakaran di Teluk Balikpapan, batal. DPR berang dan kesal gara-gara Elia Massa Manik, Direktur Utama PT Pertamina, tak hadir dalam rapat penting ini malah memilih menghadiri pertemuan lain.

DPR menilai sikap ini menunjukkan ketidakseriusan Pertamina menangani kasus tumpahan minyak yang menewaskan lima orang dan pencemaran air mencapai 17.000 hektar. Sebanyak 40.000 barel minyak mentah mencemari perairan karena kebocoran pipa bawah laut di Refinery Unit V. Bahkan, penanganan dampak sosial, soal ganti rugi kepada korban dinilai sangat lamban.

”Beliau sendiri berkeinginan hadir. Sesungguhnya beliau memohon minta jadwal ulang untuk memberikan jawaban kepada Komisi VII,” kata Arief Budiman, Direktur Keuangan Pertamina, memberikan alasan.

Ketidakhadiran Dirut Pertamina disebutkan karena menghadiri acara Indonesia-Africa Forum di Bali, hingga diwakilkan kepada Direktur Pemasaran Korporasi dan Ritel Pertamina dan Direktur Pengolahan Pertamina.

“Pimpinan, bisa gak minta mereka berdiskusi diberi waktu 10 menit untuk mencari alasan yang bisa masuk akal atas ketidakhadiran dirut ini,” kata Adian Yunus Yusak Napitupulu, anggota Komisi VII, siang itu.

Baca SelengkapnyaDPR Desak Pertamina Serius Tangani Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan

Opini: Penanggulangan dan Langkah Hukum pada Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan

Sumber foto: Facebook Topan Wamustofa Hamzah/Walhi Kalimantan Timur

 

Sabtu 31 Maret 2018, langit dan air di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, berwarna hitam. Langit hitam karena kapal terbakar, di laut terjadi tumpahan minyak mentah. Saat itu, diduga tumpahan karena kegiatan salah satu perusahaan eksploitasi minyak—belakangan terungkap, kalau tumpahan minyak karena pipa bawah laut PT Pertamina, terputus. Minyak mentah pun tumpah mengotori laut.

Sangat disayangkan, informasi resmi mengenai kronologis peristiwa ini -termasuk siapa pihak bertanggungjawab- tidak disampaikan segera kepada publik.

Malah, terlebih dahulu beredar informasi tak resmi mengenai dampak tumpahan minyak yang menguraikan ada korban jiwa, kerugian lingkungan dan kerugian masyarakat.

Kalau mengacu Pasal 53, ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 (selanjutnya disebut “UU 32/2009”), pemberian informasi kepada masyarakat merupakan salah satu langkah dalam upaya penanggulangan.

Selain penyampaian informasi resmi cepat dan tepat, setidaknya ada tiga langkah lain perlu dilakukan pemerintah dalam menangani kasus ini. Pertama, memastikan pihak bertanggungjawab melakukan penanggulangan atau jika belum dapat ditentukan, pemerintah terlebih dahulu melakukan penanggulangan.

Kedua, memastikan pihak yang bertanggungjawab untuk pemulihan lingkungan. Ketiga, upaya penegakan hukum yang bersifat melengkapi kedua poin sebelumnya. Kedua langkah pertama merupakan prioritas pertama, sedangkan langkah terakhir sebagai prioritas kedua.

Baca SelengkapnyaOpini: Penanggulangan dan Langkah Hukum pada Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan

Gugatan Hukum Disiapkan

Insiden tumpahan minyak di Teluk Balikpapan belum berhasil dibersihkan. Para aktivis lingkungan menganggap ada kelalaian sehingga mereka menyiapkan gugatan hukum.

 

BALIKPAPAN,KOMPAS – Aktivis dan lembaga swadaya masyarakat lingkungan menyiapkan gugatan hokum terhadap Pertamina terkait dengan kasus tumpahnya minyak mentah di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Ada beberapa hal yang dianggap kejanggalan dan kelalaian. Pemulihan lingkungan dan pembayaran kerugian masyarakat yang terdampak harus ditanggung Pertamina.

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak (KMPTM) Teluk Balikpapan menyatakan, gugatan itu nantinya disampaikan melalui Pengadilan Negeri Balikpapan. Tercemarnya hamper 13.000 hektar perairan teluk bukan perkara kecil. Namun, kasus ini seperti dianggap biasa.

Tim hokum koalisi, yang juga Koordinator Direktur Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Balikpapan, Wawan Sanjaya, Senin (9/4/2018) mengatakan, gugatan perbuatan melawan hokum yang diajukan berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2006 tentang penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut.

“ Seharusnya, tanpa digugat, Pertamina wajib menginventarisirdan membayar kerugian masyarakat. Dari kerugian yang menimbulkan korban tewas (lima orang) kepada keluarganya sampai kerugian ekonomi nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Juga kewajiban menanggulangi dampak lingkungan,” katanya.

Baca SelengkapnyaGugatan Hukum Disiapkan

[Siaran Pers] Tuntaskan Penanganan Tumpahan Minyak di Balikpapan

Jakarta, 8 April 2018 – Tanggal 31 Maret 2018, Tumpahan minyak menggenangi Teluk Balikpapan seluas 12.000 Ha mengakibatkan tercemarnya ekosistem pesisir dan laut beserta korban meninggal sebanyak 5 (lima) orang. Kejadian ini merupakan peristiwa tragis yang membutuhkan penanganan tepat, cepat, dan terkoordinasi dari pihak Pemerintah.

 

Tumpahan minyak ini diakibatkan patahnya pipa Pertamina di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Sebaran tumpahan minyak telah mencapai sekitar 7.000 ha, dengan pesisir Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai daerah yang paling terkena dampak. Selain itu, tumpahan minyak juga mengakibatkan kerusakan  tanaman dan bibit mangrove masyarakat serta kematian biota laut.

 

Atas peristiwa ini, Pertamina bertanggung jawab untuk melakukan upaya penanggulangan tumpahan minyak, upaya pemulihan, dan mengganti kerugian masyarakat beserta lingkungan hidup sesuai ketentuan pasal 53 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, dan pasal 11 Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

 

“Upaya penanggulangan harus dilakukan terlebih dahulu untuk menghentikan tumpahan minyak menyebar lebih luas dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL

 

Setelah penanggulangan dilakukan, upaya pemulihan terhadap ekosistem dan dampak bagi masyarakat menjadi hal prioritas yang selanjutnya dilakukan. Upaya pemulihan diawali dengan menyusun rencana restorasi. Rencana restorasi berisi tentang tindakan-tindakan pemulihan yang harus dilakukan dan standard pemulihan setiap ekosistem. Rencana restorasi diperlukan karena setiap ekosistem memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga membutuhkan upaya pemulihan yang berbeda-beda pula.

 

Pasal 54 UU No 32 Tahun 2009 mewajibkan pelaku pencemar untuk melakukan kegiatan pemulihan. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan pemulihan, maka pelaku pencemar terlebih dahulu menyusun rencana restorasi. Rencana restorasi tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. Dalam kasus ini, Pemerintah harus secara tegas mendesak Pertamina untuk menyusun rencana restorasi termasuk mengalokasikan biaya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan hal lainnya yang mendukung kegiatan pemulihan.

 

“Rencana restorasi diperlukan sebagai panduan dalam upaya pemulihan ekosistem Teluk Balikpapan. Setelah tindakan pemulihan dilakukan, Pemerintah diharapkan tidak luput melakukan penegakan hukum dalam kasus ini”0lanjut0Ohiongyi.

 

Secara menyeluruh, ICEL meminta Pemerintah untuk melakukan tindakan prioritas, yaitu:

  1. Menempatkan prioritas utama pada upaya penanggulangan tumpahan minyak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan.
  2. Memerintahkan kepada Pertamina untuk melakukan pemulihan ekosistem Teluk Balikpapan yang tercemar akibat tumpahan minyak beserta penjatuhan sanksi administratif bagi Pertamina.
  3. Melakukan penegakan hukum pidana oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pihak kepolisian terhadap pihak pencemar atas meninggalnya 5 (lima) orang dan tercemarnya ekosistem Teluk Balikpapan.
  4. Melakukan penegakan hukum perdata terhadap Pertamina bila Pertamina tidak segera melakukan pemulihan lingkungan hidup.

 

Narahubung

Ohiongyi Marino – Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL (085777070735)