ICEL

ICEL

Menanti Solusi Konkret Sampah Elektronik

JAKARTA – Tanggal 31 Mei 2019 lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) menyegel dua lokasi di Desa Tegal Angus, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten. Aktivitas peleburan dan pembakaran limbah elektronik (e-waste) di ruang terbuka menjadi penyebabnya.

Tindakan para pelaku dinilai sangat membahayakan lingkungan sekitarnya. Tim Gakkum KLHK bahkan sampai harus mengambil sampel untuk melihat dampak pencemaran tanah dan air yang ditimbulkan oleh aktivitas di ruang terbuka ini.

KLHK juga harus mengukur baku mutu udara. Jika baku mutu udara ambien maupun kerusakan lahan akibat proses pengolahan e-waste terlampaui, sanksi dipastikan menanti mereka yang terlibat.

Direktur Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif Gakkum KLHK Sugeng Priyanto menjelaskan, sanksi mengacu pada tiga regulasi utama. Pertama, Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ketiga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Selain sanksi administratif, beleid itu juga menetapkan sanksi pidana dan perdata. Untuk perorangan, dapat dikenai ancaman pidana minimal tiga tahun dan maksimal 10 tahun, termasuk denda maksimal Rp10 miliar.

Sedangkan untuk perusahaan, selain ancaman pidana dan denda yang sama, juga dikenai sanksi perdata serta sanksi administratif, mulai dari teguran, penyegelan, hingga pencabutan izin.

Baca SelengkapnyaMenanti Solusi Konkret Sampah Elektronik