ICEL

ICEL

Larangan Penggunaan Kantung Plastik VS Industri Pengolahan Sampah, Mana Lebih Ampuh?

Mungkin selama ini kita kerap mengaitkan pengolahan sampah sebagai cara ampuh untuk menangani limbah sampah yang semakin menggunung. Namun apakah benar?

Di Indonesia sendiri terdapat kasus dimana pemain industri plastik menggugat pemerintah Bali dan Bogor karena larangan penggunaan kantung plastik. Berkaitan dengan ini, sebuah koalisi organisasi masyarakat sipil telah menantang permohonan peninjauan kembali terkait larangan Pemerintah Bali menggunakan plastik sekali pakai yang dituduh melanggar berbagai peraturan lingkungan.

Andri Gunawan, seorang ahli hukum lingkungan dari Universitas Indonesia yang juga merupakan anggota koalisi, mengatakan bahwa kelompoknya telah mengajukan amicus curiae, yang merupakan sebuah laporan singkat yang diajukan oleh seseorang yang bukan merupakan pihak dalam sebuah kasus. Hal ini ditujukan untuk menentang permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh asosiasi plastik pendaur ulang terhadap peraturan daerah yang melarang plastik sekali pakai.

Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) telah mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terkait peraturan Gubernur Bali yang melarang penggunaan plastik sekali pakai. Menurut mereka adanya larangan ini akan mematikan industri plastik.

Larangan serupa terkait penggunaan plastik sekali pakai telah diberlakukan oleh Walikota Bogor di Jawa Barat juga telah ditentang oleh Olefin Indonesia, Asosiasi Industri Aromatik dan Plastik (Inaplas).

Baca SelengkapnyaLarangan Penggunaan Kantung Plastik VS Industri Pengolahan Sampah, Mana Lebih Ampuh?

Indonesia Bakal Reekspor Sampah Plastik Ilegal

Warga negara asing yang juga pemerhati lingkungan memungut sampah dalam gerakan bersih pantai dan laut memperingati International Coastal Cleanup 2019 di Pantai Mertasari, Denpasar, Bali, Jumat (10/5/2019). Kegiatan tersebut dalam upaya membebaskan laut dari sampah, terutama sampah plastik yang dinilai menjadi ancaman serius di perairan. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nym/foc.

 

JAKARTA – Indonesia segera mengirim ulang (reekspor) sampah plastik yang masuk secara ilegal. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan pengiriman ulang sampah plastik tersebut dilakukan karena tidak sesuai ketentuan yang ada.

“Sampah yang masuk ke Indonesia yang ada plastik itu pasti tidak legal dan pada dasarnya ketentuannya ada. Oleh karena itu, kita akan melakukan reekspor,” ujar Siti usai halalbihalal di lingkungan KLHK, seperti diberitakan Antara, Senin (10/6).

Dikatakan Siti, masuknya sampah plastik secara ilegal ke Indonesia bukan pertama kali terjadi. Hal serupa terjadi selama beberapa tahun terakhir yang direspons dengan reekspor sampah plastik puluhan kontainer pada tahun 2015 dan 2016.

Adapun upaya reekspor tahun ini, lanjut dia, sudah dapat dilakukan. Hari ini (10/6), pihaknya melakukan rapat di tingkat direktorat jenderal (dirjen) dan akan segera melangsungkan rapat dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Perdagangan (Mendag).

Baca SelengkapnyaIndonesia Bakal Reekspor Sampah Plastik Ilegal

Persiapkan Instrumen Pelaksanaan Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia sebagai negara peratifikasi Konvensi Basel agar segera mempersiapkan instrumen pengelolaan dan pengawasan perdagangan sampah plastik antarnegara. Ini menyikapi hasil pasca-Amandemen Konvensi Basel yang diputuskan 187 negara dalam sidang Konferensi Para Pihak PBB untuk Konvensi Basel, Konvensi Rotterdam, dan Konvensi Stockholm.

Ketetapan yang berstatus legally binding (berkekuatan hukum/wajib) tersebut mulai berlaku penuh pada 1 Januari 2021. “Dalam rangka menuju ke situ Indonesia harus melakukan sosialisasi, diantaranya ke Bea Cukai. Karena yang jalankan itu Bea Cukai,” kata Agus Haryono, Deputi Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Senin (13/5/2019), di Jakarta.

Agus menjadi delegasi Indonesia dalam sidang maraton pada 29 April – 10 Mei 2019 di Jenewa, Swiss tersebut. Sidang tersebut merupakan Konferensi Para Pihak (COP) ke-14 Konvensi Basel, COP-9 Konvensi Rotterdam, dan COP-9 Konvensi Stockholm.

Ia mengatakan, proses sidang yang mengendalikan perdagangan limbah plastik hasil Proposal Norwegia tersebut berlangsung alot. Selama ini sampah plastik hanya masuk dalam Annex IX atau komoditas perdagangan yang tak perlu diatur antarnegara. Kini, sampah plastik – sesuai kriteria – masuk dalam Annex II dan Annex VIII yang membutuhkan notifikasi dari negara eksportir ke negara tujuan dan mendapat persetujuan dari negara tujuan.

Baca SelengkapnyaPersiapkan Instrumen Pelaksanaan Dalam Negeri

Peta Jalan Sampah, Upaya Eksekusi Penanganan Sampah di Indonesia

Tingginya pola konsumtif masyarakat membuat permasalahan sampah di berbagai daerah menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah untuk menyelesaikannya, ditambah lagi pada medio tahun 2018 Indonesia menjadi urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik yang terbesar di lautan. Sangat disayangkan sekali, tingginya tingkat konsumsi akan beberapa produk rumah tangga yang tak terlepas dari pemakaian plastik telah menjadi momok yang menakutkan bagi lingkungan khususnya di Indonesia.

Berbagai regulasi dan usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tidak serta merta dapat mengurangi sampah secara signifikan dari tahun ke tahun. Nyatanya volume sampah tetap melonjak tajam, dikutip dari unenvironment.org dalam artikelnya yang berjudul Interactive Beat Plastic Pollution[1] pada setiap harinya Indonesia menyumbang sebanyak 10, 660, 505 kg sampah plastik.

Sedangkan sampah yang tercampur dengan bahan lainnya, sebanyak 175.000 ton per hari[2]. “Banyaknya sampah plastik, disebabkan efek dari adanya keterlambatan dari pembahasan pengurangan sampah. Sehingga menyebabkan Indonesia menjadi urutan kedua dalam penyumbang sampah plastik di lautan. Selain itu regulasi yang telah ada juga tidak fokus dalam pengurangan sampah, sebab hanya fokus mengatur bagimana sampah itu dikelola semaksimal mungkin tanpa adanya pengaturan baru dalam menyetop produk-produk yang menghasilkan sampah plastik,” ujar Peneliti Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup ICEL Fajri Fadillah, saat di temui di Jakarta. Senin (19/02/2019).

Baca SelengkapnyaPeta Jalan Sampah, Upaya Eksekusi Penanganan Sampah di Indonesia

Sayangi Laut, Penanganan Sampah Harus dari Hulu

Kematian paus sperma di Wakatobi beberapa hari yang lalu menunjukan bahwa Indonesia darurat sampah plastik. Hal ini dikarenakan ditemukannya 5,9 kg sampah didalam perut paus sperma, ketika perut paus ini dibelah oleh warga di Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Januari 2016, kejadian yang sama juga pernah terjadi. Sebanyak 13 paus sperma mati di bibir pantai Jerman, didalam perut paus tersebut ditemukan gumpalan-gumpalan plastik yang mengisyaratkan bahwa dunia saat ini memiliki problem yang sama dalam pengelolaan sampah plastik.

Kematian paus sperma merupakan salah satu bahaya yang ditimbulkan oleh adanya sampah plastik di lautan. Dikutip dari laman beberapa media lokal, ada sekitar 260 spesies laut yang terdampak dari adanya sampah di laut, survei yang telah dilakukan di Universitas Hasanuddin Makassar[1] juga menyatakan bahwa 28 persen ikan yang ada di pasar ikan mengkonsumsi plastik. Hal ini tidak menutup kemungkinan biota laut lainnya akan tidak sengaja memakan sampah plastik juga, karena mengganggap plastik tersebut merupakan makanan mereka. Penutupan permukaan laut oleh sampah plastik dapat membahayakan biota laut yang memberikan manfaat sangat besar bagi jutaan penduduk yang hidup dekat pesisir ini. Padahal, terumbu karang membutuhkan cahaya matahari agar dapat bertahan hidup.

Selain itu keberadaan partikel plastik kecil (microplastics) juga menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan pangan yang berasal dari laut. Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) M Reza Cordova saat dikutip dari laman berita Mongabay menyatakan bahwa, microplastics yang ada di dalam air laut Indonesia diperkirakan berkisar 30 hingga 960 partikel/liter.

Baca SelengkapnyaSayangi Laut, Penanganan Sampah Harus dari Hulu