ICEL

ICEL

Pemerintah Siapkan Perpres Pembangkit Listrik dari Sampah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terkait pengelolaan sampah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Bantargebang, Kota Bekasi, Rabu (20/12).

 

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah telah menyiapkan peraturan presiden pengganti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18/2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Menurut Menteri Kordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan,dalam Perpres tersebut, pemerintah memasukan tiga wilayah baru. Sehingga, ada sepuluh daerah yang didukung untuk melaksanakan percepatan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan. Tambahan wilayah tersebut, di antaranya Medan dan Bali yang didorong untuk menerapkan sistem pengolahan waste to energy tersebut.

Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Perpres Pembangkit Listrik dari Sampah

Pengolahan Energi Terbarukan dari Sampah Adaptasi 3 Negara

BANDUNG,(PR).- Pemerintah telah menyiapkan peraturan presiden pengganti  untuk daerah yang melaksanakan percepatan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan.

Peraturan yang dimaksud yakni Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar. Sebelumnya peraturan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Demikian diungkapkan Menteri Kordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan di sela rapat kordinasi penanganan Citarum di Aula Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa 16 Januari 2018. Menurut dia, ada tambahan wilayah di antaranya Medan dan Bali yang didorong untuk menerapkan sistem pengolahan waste to energy tersebut.

“Formula sudah didapat, ada economic modelnya, variabel, bunga, dan besaran megawatt-nya,” ujar dia.

Baca SelengkapnyaPengolahan Energi Terbarukan dari Sampah Adaptasi 3 Negara

Mahkamah Agung Batalkan Peraturan Presiden No. 18/2016 tentang Percepatan Pembangunan PLTSa di 7 kota

Jakarta, 28 Februari 2017 – Permohonan Koalisi Nasional Tolak Bakar
Sampah atas permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden No. 18
tahun 2016 dengan Nomor Perkara 27 P/HUM/2016  dikabulkan Mahkamah
Agung. Permohonan yang diajukan oleh 15 individu dan 6 LSM ini diajukan
ke MA pada 19 Juli 2016 dan dikabulkan pada 2 November 2016. Salinan
amar putusan para hakim yang diketuai oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
dapat dilihat di laman Putusan Mahkamah Agung.

Dengan dikabulkannya permohonan kami oleh Mahkamah Agung, kami meminta
Presiden untuk mencabut dan membatalkan Perpres No. 18/2016 secepatnya
sesuai dengan amar putusan MA. Pembatalan Perpres No.18/2016 ini
merupakan kado Hari Peduli Sampah Nasional 2017 yang sangat penting dan
mengingatkan kita semua bahwa pengelolaan sampah yang berkelanjutan
adalah yang mengedepankan pertimbangan kesehatan manusia dan lingkungan
dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dini dalam penentuan teknologi.

“Kami berterimakasih kepada para hakim di Mahkamah Agung yang telah
memproses permohonan kami dalam waktu 4 bulan sejak kami mengajukan
permohonan,” ujar Dwi Retnastuti, salah satu pemohon individu yang
tinggal di Griya Cempaka Arum, di daerah Gedebage yang merupakan salah
satu opsi lokasi PLTSa. “Kami menghargai proses yang dilakukan MA yang
telah memberi kesempatan kepada Termohon (dalam hal ini Presiden RI)
untuk memberi tanggapan yang relevan dengan permohonan kami dan
memberikan keputusan terbaik dan adil bagi masyarakat luas.”

Optimisme pengurangan sampah dan perbaikan sistem pengelolaan sampah
disampaikan pula oleh para pemohon, “Putusan ini memberi pelajaran bahwa
percepatan pencapaian tujuan Undang-Undang Pengelolaan Sampah No.18/2008
harus dibarengi dengan strategi pengelolaan sampah yang menyeluruh, hulu
ke hilir,” ujar Rahyang Nusantara, pengkampanye Indonesia Diet Kantong
Plastik. “Upaya pengurangan timbulan sampah seharusnya semakin
digencarkan di tingkat individu, sambil terus membangun sistem
pengelolaan sampah yang mumpuni. Pemerintah seharusnya tidak cepat bosan
mendisiplinkan warga,” tambahnya. Pemohon individu lainnya dari
Makassar, Asrul Hoesein, menambahkan, “Dengan fokus ke pengelolaan di
kawasan timbulan sampah dan optimalisasi fungsi TPS3R, sebetulnya
pemerintah bisa meminimalisir sampah ke TPA.”

Pengolahan sampah dengan teknologi termal seperti insinerator,
gasifikasi dan pyrolysis sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perpres
18/2016, membutuhkan kajian dan pertimbangan matang serta mendalam yang
menyeluruh. Biaya investasi dan operasional yang tinggi serta dampak
terhadap kesehatan dan lingkungan menjadi isu penting yang harus
diantisipasi dalam penerapan teknologi termal tersebut. Salah satu
potensi emisi dan lepasan racun dari pengolahan sampah dengan teknologi
termal adalah dioksin, yang telah disepakati oleh lebih dari 128 negara
dalam Konvensi Stockholm untuk dicegah dan dieliminasi karena bersifat
karsinogenik.

“Dioksin adalah salah satu pencetus kanker yang dilepas dari proses
pembakaran baik lewat udara, air maupun dalam sisa pembakaran,“ Yuyun
Ismawati, Senior Advisor Balifokus, mengingatkan. “Sekitar 25% dari
hasil pembakaran akan berupa abu, abu terbang dan kerak yang bersifat
toksik dan harus diolah secara khusus karena termasuk kelompok limbah
B3.” Bila setiap kota mengolah sekitar 1000 ton sampah per hari, potensi
limbah B3 dari hasil pembakaran dengan teknologi termal akan
menghasilkan sekitar 250 ton limbah B3 per hari. Hal ini akan
membutuhkan penanganan di tempat pengolahan akhir sampah khusus untuk B3
dan tidak dapat dikirim ke TPA biasa.

Baku mutu emisi dari fasilitas insinerator berkapasitas 1000 ton per
hari baru dikeluarkan oleh Kementerian KLHK pada bulan Juli 2016 dan
menyatakan bahwa pemeriksaan dioksin hanya cukup dilakukan setiap 5
tahun sekali. Meskipun baku mutu yang ditetapkan cukup ketat, tetapi
arahan untuk pemeriksaan emisi dioksin hanya setiap 5 tahun sekali
membuat Indonesia kelihatan tidak serius melindungi kesehatan masyarakat
dan lingkungan. Padahal sebagai negara pihak dari Konvensi Stockholm
yang sudah menyusun Rencana Implementasi Nasional penghapusan Polutan
Organik yang Persisten sebagai persyaratan ratifikasi Konvensi
Stockholm, seharusnya Indonesia mengurangi dan mencegah timbulnya emisi
dioksin dan furan.

“Pemerintah harus segera menyusun Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
yang terintegrasi dan menyeluruh, bukan hanya sampah rumah tangga saja,”
ujar Dwi Sawung, Manager Kampanye Energi dan Urban WALHI Eksekutif
Nasional, menegaskan. “Pembatalan Perpres 18/2016 seharusnya memberi
pelajaran pada pembuat kebijakan agar mempersiapkan perangkat
pengendalian potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dari
pengelolaan sampah di Indonesia agar berwawasan lingkungan, mendorong
pemilahan sampah di sumber, minimisasi sampah, daur ulang dan circular
economy serta mengadopsi pendekatan zero waste.”

Adapun amar putusan MA adalah sebagai berikut:
1.    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi
DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota
Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar bertentangan dengan peraturan
yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon
harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi objek dalam perkara uji
materiil a quo harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
2.    Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan
Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota
Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya
dan Kota Makassar.
3.    Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan
petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam
Berita Negara;
4.    Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Kontak:
1.    Dwi Sawung, WALHI Eknas, 08156104606 | dsawung@gmail.com
2.    Margaretha Quina, ICEL, 081287991747 | margaretha.quina@icel.or.id
3.    Mochamad A. Septiono, BaliFokus, 081313653636 | tio@balifokus.asia