ICEL

ICEL

pengelolaan sampah

Menanti Penguatan Aturan Soal Sampah Plastik

“Pakai kantong plastik add RM0,25.” Begitu bunyi pengumuman yang terpampang di depan salah satu gerai makanan terkenal di Kuala Lumpur, Malaysia, awal April lalu.

Saya lihat para pengunjung jarang sekali mau membungkus makanan dengan plastik. Kebanyakan mereka makan di tempat. Pemandangan serupa saya temukan hampir di setiap saya berbelanja, termasuk di gerai peritel kecil. Ada peritel masih sediakan plastik, konsumen akan mereka tanya dulu mau pakai plastik—dengan tambahan biaya– atau bawa kantong sendiri.

Ketika saya berbelanja di salah satu swalayan besar di negara bagian itu, tak ada pakai kantong plastik lagi. Mereka menyediakan tas non plastik berkualitas bagus dengan harga per lembar RM1.

Bagi yang tak membawa tas dari rumah, otomatis akan menggunakan tas dari swalayan dengan konsekuensi mengeluarkan anggaran tambahan.

Malaysia, bikin aturan larangan gunakan kantong plastik selama setahun di beberapa daerah, seperti Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, Melaka dan Johor. Uji coba ini setahun, sebelum berlaku secara nasional. Tampaknya, aturan ini bakal lebih kuat di bawah Perdana Menteri, Mahathir Mohamad, jika merujuk ucapan-ucapannya soal ini.

Kebijakan semacam ini, ‘memaksa’ masyarakat lebih sadar tak gunakan plastik walaupun sebagian mereka dengan pertimbangan awal soal anggaran.

Indonesia, pernah bikin kebijakan hampir sama pada 2016, beberapa kota jadi wilayah uji coba tiga bulan penerapan kantong plastik berbayar bagi para peritel. Bahkan, Kementerian Keuangan, sempat berinisiatif menyusun insentif dan disinsentif terkait sampah plastik ini.

Sayangnya, beragam kebijakan ini seakan hilang pelahan padahal lumayan memberikan dampak pengurangan konsumsi plastik dan mulai mendorong kesadaran masyarakat.

Baca SelengkapnyaMenanti Penguatan Aturan Soal Sampah Plastik

Ocean Hero Kita: Optimis Indonesia Bisa Kurangi Pencemaran Sampah Plastik di Laut

NUSANTARANEW.CO, Jakarta – Dalam rangka Hari Samudera Dunia dan sebagai bagian dari Kampanye Clean Seas, Badan PBB untuk Lingkungan untuk pertama kali memberi penghargaan kepada 5 orang Ocean Heroes dari Indonesia, India, Inggris Raya, Thailand dan Amerika Serikat. Fakta dan riset menunjukkan bahwa lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di samudera. Penelitian terakhir memperkirakan bahwa saat ini ada lebih dari 150 juta ton plastik di laut. Dalam skenario bisnis seperti biasa, pada tahun 2050, akan lebih banyak plastik daripada ikan.

Studi lain menunjukkan bahwa semua potongan-potongan sampah yang ada dalam perut ikan dari Indonesia terdiri dari plastik, sedangkan pada ikan dari Amerika Serikat 20% dikonfirmasikan terdiri dari plastik dalam bentuk serat.

Tiza Mafira (34), Ocean Hero 2018 dari Indonesia, seorang pengacara dan Direktur Gerakan Diet Kantong Plastik Indonesia (GIDKP), telah mengkampanyekan pengendalian dan penghapusan plastik sekali pakai sejak 2013. Dia mendorong pelarangan penggunaan kantung plastik sekali pakai di kawasan-kawasan ritel. Organisasi Tiza meluncurkan petisi pada tahun 2015 untuk meminta pengecer tidak lagi memberikan kantung plastik secara gratis. Tahun berikutnya, uji coba nasional kantong plastik berbayar diperkenalkan. Setelah enam bulan, ada pengurangan penggunaan kantong plastik yang signifikan (55%). Meski uji coba ini dihentikan karena tidak tercapai kesepakatan diantara semua pihak, beberapa provinsi berinisiatif menyiapkan peraturan mereka sendiri dan dua kota di Indonesia telah melarang kantong plastik di toko ritel modern.

Baca SelengkapnyaOcean Hero Kita: Optimis Indonesia Bisa Kurangi Pencemaran Sampah Plastik di Laut

Pemerintah Indonesia Diminta Serius Tangani Sampah Plastik

PELAKSANAAN sistem pemilahan sampah hingga saat ini masih sangat minim di Indonesia. Padahal, jika pemilahan dan pengolahan dapat berjalan dengan maksimal, diperkirakan minimal 70% sampah bisa dicegah masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Tiza mengatakan, hampir 70% sampah di Indonesia adalah sampah organik yang dapat dipilah dan dijadikan berbagai jenis hasil olah seperti kompos. Namun umumnya, masayarakat masih mencampur semua jenis sampah rumah tangga sebelum dibuang ke tempat pembuangan atau diserahkan pada pemulung.

“Masyarakat Indonesia sulit sekali memilah karena sama sekali tidak ada konsekuensinya kalau tidak memilah. Pemerintah perlu menetapkan konsekuensi hukumnya, misalnya sampahnya tidak diangkut, atau dikenakan denda,” ujar Tiza Mafira, Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Rabu (6/6).

“Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini baru sebatas sosialisasi. Impact-nya tidak besar. Makanya harus ada regulasi berisi konsekuensi hukum,” ujar Tiza.

Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia Diminta Serius Tangani Sampah Plastik

Membuat dan Mengimplementasikan Rencana Induk Nirsampah

Sebuah rencana induk nirsampah adalah adalah kerangka yang memayungi tindakan-tindakan yang mengedepankan pendekatan nirsampah dan mengarusutamakan filosofi nirsampah dalam pengambilan kebijakan. Tidak hanya terbatas pada pengelolaan sampah, rencana induk nirsampah memiliki jangkauan yang luas; mencakup pekerjaan hijau, pertumbuhan ekonomi lokal, desain ulang produk, interaksi komunitas dalam masyarakat, kesehatan lingkungan kota, dan berbagai aspek lain. Sekalipun berawal dari sampah, rencana induk tidak hanya berdampak pada lingkungan hidup yang lebih nyaman, namun juga dapat membantu mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih berorientasi lokal.

Zero Waste Europe memiliki sebuah alat untuk membantu pengambil kebijakan membuat rencana induk nirsampah, “Zero Waste Rencana Induk Startup Toolkit.” Rencana induk ini mengombinasikan berbagai studi kasus dan memuat peta jalan, strategi, dan instrumen yang dapat digunakan pembuat kebijakan untuk mengarahkan kebijakan dan kampanyenya agar dapat mencapai perubahan, langkah per langkah.

Baca SelengkapnyaMembuat dan Mengimplementasikan Rencana Induk Nirsampah

Pilihan Peraturan dan Kebijakan Menuju Kota Nirsampah

Kota dan kabupaten merupakan penggerak utama masyarakat agar dapat menerapkan pola hidup nirsampah. Kebijakan di unit administrasi ini lah yang mampu memberikan arahan yang paling implementatif, baik dalam hal penyediaan sarana prasarana maupun edukasi dan peningkatan kepedulian masyarakat, untuk mencapai tujuan-tujuan nirsampah. Para kepala daerah pada unit ini juga cukup dekat untuk dijangkau masyarakat, sehingga perubahan pada tingkat ini relatif lebih mudah dicapai.

Sayangnya, kepemimpinan pada tingkat kota dan kabupaten masih cenderung berorientasi hanya pada pengelolaan sampah, dan sangat minim menggunakan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah. Padahal pengurangan merupakan bagian pertama dari keseluruhan daur hidup sampah yang akan sangat berdampak pada investasi pengelolaan sampah.

Dalam International Zero Waste City Conference di Bandung, 5-6 Maret 2018, beberapa pemimpin kota dan kabupaten yang telah membuat dan mengimplementasikan regulasi dan kebijakan berorientasi pengurangan membagikan pengalamannya. Dalam konteks regulasi dan kebijakan ini, beberapa contoh positif yang dapat didalami Indonesia adalah Kota San Fernando, Filipina dan Kota San Fransisco, California, USA.

Baca SelengkapnyaPilihan Peraturan dan Kebijakan Menuju Kota Nirsampah

Gema Zero Waste Models dalam International Zero Waste Cities Conference 2018

International Zero Waste Cities Conference 2018 (IZWCC 2018) sudah dimulai sejak hari Senin, 5 Maret 2018 di Kota Bandung, Jawa Barat. IZWCC 2018 dengan tagline “Sayangi bumi, bersihkan dari sampah” diselenggarakan dengan tujuan untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai prinsip Zero Waste dalam pengelolaan sampah kepada berbagai pemangku kepentingan. Peserta IZWCC 2018 terdiri dari kelompok masyarakat sipil dan pejabat pemerintah daerah yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Konferensi ini juga menghadirkan masyarakat sipil dan pejabat pemerintah dari negara-negara lain yang memiliki pengalaman dalam implementasi pendekatan Zero Waste di masing-masing negara.

Sesi pleno IZWCC terdiri dari dua sesi yang bertujuan untuk pengenalan awal mengenai konsep Zero Waste. Pada sesi pertama, Flor Berlingen, dari Zero Waste France, menyampaikan bahwa pendekatan Zero Waste tidak hanya menekankan pada pengurangan, penggunaan ulang, dan daur ulang sampah, namun menekankan pula pada desain ulang suatu produk. Penekanan dari desain ulang suatu produk bermakna: jika suatu produk tidak dapat digunakan kembali, tidak dapat diubah menjadi kompos atau tidak dapat didaur ulang, maka kita seharusnya tidak membuat produk tersebut. Menggantungkan upaya pengelolaan sampah hanya pada upaya penggunaan ulang dan daur ulang sampah tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah.

Baca SelengkapnyaGema Zero Waste Models dalam International Zero Waste Cities Conference 2018

Pemerintah Siapkan Perpres Pembangkit Listrik dari Sampah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terkait pengelolaan sampah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Bantargebang, Kota Bekasi, Rabu (20/12).

 

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah telah menyiapkan peraturan presiden pengganti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18/2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Menurut Menteri Kordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan,dalam Perpres tersebut, pemerintah memasukan tiga wilayah baru. Sehingga, ada sepuluh daerah yang didukung untuk melaksanakan percepatan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan. Tambahan wilayah tersebut, di antaranya Medan dan Bali yang didorong untuk menerapkan sistem pengolahan waste to energy tersebut.

Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Perpres Pembangkit Listrik dari Sampah

Pengolahan Energi Terbarukan dari Sampah Adaptasi 3 Negara

BANDUNG,(PR).- Pemerintah telah menyiapkan peraturan presiden pengganti  untuk daerah yang melaksanakan percepatan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan.

Peraturan yang dimaksud yakni Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar. Sebelumnya peraturan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Demikian diungkapkan Menteri Kordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan di sela rapat kordinasi penanganan Citarum di Aula Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa 16 Januari 2018. Menurut dia, ada tambahan wilayah di antaranya Medan dan Bali yang didorong untuk menerapkan sistem pengolahan waste to energy tersebut.

“Formula sudah didapat, ada economic modelnya, variabel, bunga, dan besaran megawatt-nya,” ujar dia.

Baca SelengkapnyaPengolahan Energi Terbarukan dari Sampah Adaptasi 3 Negara

Mahkamah Agung Batalkan Peraturan Presiden No. 18/2016 tentang Percepatan Pembangunan PLTSa di 7 kota

Jakarta, 28 Februari 2017 – Permohonan Koalisi Nasional Tolak Bakar
Sampah atas permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden No. 18
tahun 2016 dengan Nomor Perkara 27 P/HUM/2016  dikabulkan Mahkamah
Agung. Permohonan yang diajukan oleh 15 individu dan 6 LSM ini diajukan
ke MA pada 19 Juli 2016 dan dikabulkan pada 2 November 2016. Salinan
amar putusan para hakim yang diketuai oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
dapat dilihat di laman Putusan Mahkamah Agung.

Dengan dikabulkannya permohonan kami oleh Mahkamah Agung, kami meminta
Presiden untuk mencabut dan membatalkan Perpres No. 18/2016 secepatnya
sesuai dengan amar putusan MA. Pembatalan Perpres No.18/2016 ini
merupakan kado Hari Peduli Sampah Nasional 2017 yang sangat penting dan
mengingatkan kita semua bahwa pengelolaan sampah yang berkelanjutan
adalah yang mengedepankan pertimbangan kesehatan manusia dan lingkungan
dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dini dalam penentuan teknologi.

“Kami berterimakasih kepada para hakim di Mahkamah Agung yang telah
memproses permohonan kami dalam waktu 4 bulan sejak kami mengajukan
permohonan,” ujar Dwi Retnastuti, salah satu pemohon individu yang
tinggal di Griya Cempaka Arum, di daerah Gedebage yang merupakan salah
satu opsi lokasi PLTSa. “Kami menghargai proses yang dilakukan MA yang
telah memberi kesempatan kepada Termohon (dalam hal ini Presiden RI)
untuk memberi tanggapan yang relevan dengan permohonan kami dan
memberikan keputusan terbaik dan adil bagi masyarakat luas.”

Optimisme pengurangan sampah dan perbaikan sistem pengelolaan sampah
disampaikan pula oleh para pemohon, “Putusan ini memberi pelajaran bahwa
percepatan pencapaian tujuan Undang-Undang Pengelolaan Sampah No.18/2008
harus dibarengi dengan strategi pengelolaan sampah yang menyeluruh, hulu
ke hilir,” ujar Rahyang Nusantara, pengkampanye Indonesia Diet Kantong
Plastik. “Upaya pengurangan timbulan sampah seharusnya semakin
digencarkan di tingkat individu, sambil terus membangun sistem
pengelolaan sampah yang mumpuni. Pemerintah seharusnya tidak cepat bosan
mendisiplinkan warga,” tambahnya. Pemohon individu lainnya dari
Makassar, Asrul Hoesein, menambahkan, “Dengan fokus ke pengelolaan di
kawasan timbulan sampah dan optimalisasi fungsi TPS3R, sebetulnya
pemerintah bisa meminimalisir sampah ke TPA.”

Pengolahan sampah dengan teknologi termal seperti insinerator,
gasifikasi dan pyrolysis sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perpres
18/2016, membutuhkan kajian dan pertimbangan matang serta mendalam yang
menyeluruh. Biaya investasi dan operasional yang tinggi serta dampak
terhadap kesehatan dan lingkungan menjadi isu penting yang harus
diantisipasi dalam penerapan teknologi termal tersebut. Salah satu
potensi emisi dan lepasan racun dari pengolahan sampah dengan teknologi
termal adalah dioksin, yang telah disepakati oleh lebih dari 128 negara
dalam Konvensi Stockholm untuk dicegah dan dieliminasi karena bersifat
karsinogenik.

“Dioksin adalah salah satu pencetus kanker yang dilepas dari proses
pembakaran baik lewat udara, air maupun dalam sisa pembakaran,“ Yuyun
Ismawati, Senior Advisor Balifokus, mengingatkan. “Sekitar 25% dari
hasil pembakaran akan berupa abu, abu terbang dan kerak yang bersifat
toksik dan harus diolah secara khusus karena termasuk kelompok limbah
B3.” Bila setiap kota mengolah sekitar 1000 ton sampah per hari, potensi
limbah B3 dari hasil pembakaran dengan teknologi termal akan
menghasilkan sekitar 250 ton limbah B3 per hari. Hal ini akan
membutuhkan penanganan di tempat pengolahan akhir sampah khusus untuk B3
dan tidak dapat dikirim ke TPA biasa.

Baku mutu emisi dari fasilitas insinerator berkapasitas 1000 ton per
hari baru dikeluarkan oleh Kementerian KLHK pada bulan Juli 2016 dan
menyatakan bahwa pemeriksaan dioksin hanya cukup dilakukan setiap 5
tahun sekali. Meskipun baku mutu yang ditetapkan cukup ketat, tetapi
arahan untuk pemeriksaan emisi dioksin hanya setiap 5 tahun sekali
membuat Indonesia kelihatan tidak serius melindungi kesehatan masyarakat
dan lingkungan. Padahal sebagai negara pihak dari Konvensi Stockholm
yang sudah menyusun Rencana Implementasi Nasional penghapusan Polutan
Organik yang Persisten sebagai persyaratan ratifikasi Konvensi
Stockholm, seharusnya Indonesia mengurangi dan mencegah timbulnya emisi
dioksin dan furan.

“Pemerintah harus segera menyusun Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
yang terintegrasi dan menyeluruh, bukan hanya sampah rumah tangga saja,”
ujar Dwi Sawung, Manager Kampanye Energi dan Urban WALHI Eksekutif
Nasional, menegaskan. “Pembatalan Perpres 18/2016 seharusnya memberi
pelajaran pada pembuat kebijakan agar mempersiapkan perangkat
pengendalian potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dari
pengelolaan sampah di Indonesia agar berwawasan lingkungan, mendorong
pemilahan sampah di sumber, minimisasi sampah, daur ulang dan circular
economy serta mengadopsi pendekatan zero waste.”

Adapun amar putusan MA adalah sebagai berikut:
1.    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi
DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota
Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar bertentangan dengan peraturan
yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon
harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi objek dalam perkara uji
materiil a quo harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
2.    Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan
Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota
Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya
dan Kota Makassar.
3.    Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan
petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam
Berita Negara;
4.    Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Kontak:
1.    Dwi Sawung, WALHI Eknas, 08156104606 | dsawung@gmail.com
2.    Margaretha Quina, ICEL, 081287991747 | margaretha.quina@icel.or.id
3.    Mochamad A. Septiono, BaliFokus, 081313653636 | tio@balifokus.asia